Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Banyak Fraud, Uni Eropa Ingin Ubah Ketentuan PPN

A+
A-
0
A+
A-
0
Banyak Fraud, Uni Eropa Ingin Ubah Ketentuan PPN

Ilustrasi.

BRUSSELS, DDTCNews - Komisi Eropa berencana menyesuaikan ketentuan dan sistem pajak pertambahan nilai (PPN) yang saat ini berlaku di Uni Eropa dengan perkembangan ekonomi digital.

Guna mendukung rencana tersebut, Komisi Eropa meminta masukan publik melalui laman resmi Komisi Eropa yakni ec.europa.eu.

"Kami meminta pandangan stakeholder mengenai kesesuaian sistem PPN yang ada saat ini dengan era digital dan bagaimana teknologi seharusnya digunakan untuk memerangi fraud PPN dan memberikan manfaat bagi dunia usaha," tulis Komisi Eropa di laman resminya, dikutip Senin (24/1/2022).

Baca Juga: Di Negara Ini, Unggah Bukti Transaksi Kena Pajak Bisa Dapat Mobil Baru

Perlu diketahui, PPN adalah sumber utama dari penerimaan negara-negara anggota Uni Eropa. Nilai PPN yang terkumpul setiap tahun setara dengan 7% dari PDB.

Pada 2019, nilai PPN yang dikumpulkan oleh 27 negara Uni eropa mencapai lebih dari EUR1 triliun. Meski demikian, terdapat kehilangan penerimaan PPN senilai EUR134 miliar atau Rp2.174 triliun akibat fraud.

Secara lebih terperinci, senilai EUR40 miliar hingga EUR60 miliar tak berhasil dipungut akibat missing trader intracommunity (MTIC) fraud. Melalui skema MTIC, pengemplang pajak menjual barang dan mengenakan PPN atas barang yang dijual tetapi tidak menyetorkannya kepada otoritas pajak yurisdiksi terkait.

Baca Juga: Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Untuk memperbaiki masalah fraud sekaligus memberikan kemudahan kepada wajib pajak Komisi Eropa berencana mewajibkan e-invoicing dan digital reporting, menetapkan ketentuan PPN khusus atas transaksi melalui platform digital, dan registrasi tunggal pemungut PPN (single VAT registration).

E-invoicing dan digital reporting diharapkan dapat meningkatkan kinerja setiap otoritas pajak dalam melakukan penegakan hukum atas fraud sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

Melalui ketentuan PPN khusus atas transaksi melalui platform, platform diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam memungut PPN. Aturan ini diharapkan dapat menciptakan level playing field antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha yang menjalankan usahanya melalui platform.

Baca Juga: Susun Belanja 2023, Kementerian dan Lembaga Perlu Perhatikan Tarif PPN

Terakhir, single VAT registration diharapkan dapat menurunkan biaya kepatuhan para pemungut PPN. (sap)

Topik : pajak internasional, PPN, pajak digital, pajak layanan digital, Uni Eropa

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2