Review
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Fokus
Data & alat
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Komunitas
Senin, 30 November 2020 | 10:29 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 29 November 2020 | 11:30 WIB
AGENDA KEPABEANAN
Minggu, 29 November 2020 | 10:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 28 November 2020 | 15:14 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase
Glosarium

Bantu Petani dan Buruh, PMK Dana Bagi Hasil Cukai Rokok Bakal Direvisi

A+
A-
3
A+
A-
3
Bantu Petani dan Buruh, PMK Dana Bagi Hasil Cukai Rokok Bakal Direvisi

Petani memangkas pucuk tanaman tembakau saat melakukan perawatan tanaman di Desa Ngale, Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Selasa (1/9/2020). Menurut petani, pabrik rokok yang selama bertahun-tahun bermitra dengan petani tembakau di wilayah itu pada tahun ini tidak melakukan pembelian tambakau akibat terdampak pandemi COVID-19, sehingga petani terpaksa akan menjual produksi tembakaunya ke pasar bebas dengan harga yang belum jelas. ANTARA FOTO/Siswowidodo/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) akan merevisi peraturan menteri keuangan (PMK) mengenai dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT) seiring dengan rencana kenaikan tarif CHT pada tahun depan.

Kepala Subdirektorat DBH DJPK Ardimansyah mengatakan PMK No. 7/2020 akan direvisi untuk memberikan perlindungan terhadap para petani tembakau dan buruh pabrik rokok yang berpotensi terdampak kenaikan tarif CHT.

"Jadi nanti kalau cukai naik ini bagaimana DBH CHT bisa melindungi petani tembakau dan buruh pabrik yang berkaitan dengan dampak negatif dari kenaikan tarif," ujar Ardimansyah dalam webinar Optimalisasi Penggunaan DBH CHT di Indonesia, Rabu (21/10/2020).

Baca Juga: Kebut Serapan Belanja Daerah, Mendagri Bakal Lakukan Ini

Ardimansyah menilai terdapat potensi terjadinya gulung tikar industri rokok kecil dengan kenaikan CHT pada tahun depan. Tutupnya industri rokok kecil tentunya akan memengaruhi petani tembakau lokal.

Untuk menanggulangi implikasi negatif atas kenaikan tarif CHT tersebut, ketentuan mengenai DBH CHT pun disiapkan pemerintah. Menurutnya, DBH CHT bisa dipakai sebagai instrumen bansos dan subsidi bagi para petani.

"Kalau industri kecil tutup maka petani akan terdampak. Bila harga [tembakau] jatuh, DBH CHT bisa dipakai sebagai instrumen bansos dan subsidi apalagi memang semua instrumen fiskal saat diarahkan untuk menangani dampak Covid-19," ujar Ardimansyah.

Baca Juga: Dukung Riset Jamu, Sri Mulyani Siap Beri Supertax Deduction

Merujuk pada matriks rancangan PMK DBH CHT 2021 yang dipaparkan oleh Ardimansyah, DBH CHT akan digunakan sebagai instrumen untuk menangani dampak kebijakan pertembakauan nasional dengan petani dan buruh sebagai sasaran prioritas.

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi sebelumnya memastikan tarif CHT tahun depan bakal dinaikkan. Meski begitu, kenaikan tarif CHT akan disusun dengan kehati-hatian mengingat besarnya tekanan dihadapi oleh industri rokok akibat pandemi Covid-19. (rig)

Baca Juga: Sri Mulyani Tawarkan Insentif Pajak untuk Industri Jamu, Apa Saja?
Topik : peraturan menteri keuangan PMK, kebijakan cukai, cukai rokok, dana bagi hasil, petani tembakau, nasi
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Hananto

Kamis, 22 Oktober 2020 | 07:42 WIB
Apakah matriks rancangan PMK DBH CHT 2021 telah ada dan bisa dishare?
1
artikel terkait
Jum'at, 27 November 2020 | 09:01 WIB
LELANG KENDARAAN
Kamis, 26 November 2020 | 17:00 WIB
YUNANI
Kamis, 26 November 2020 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN
Kamis, 26 November 2020 | 16:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 30 November 2020 | 18:20 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 18:09 WIB
PROVINSI BALI
Senin, 30 November 2020 | 17:48 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 17:33 WIB
ROKOK ILEGAL
Senin, 30 November 2020 | 17:30 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Senin, 30 November 2020 | 17:18 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 16:55 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 16:49 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 16:25 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 November 2020 | 16:06 WIB
KEBIJAKAN PAJAK