Fokus
Literasi
Rabu, 29 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Bahlil Yakin Larangan Ekspor Bahan Baku Migor Tak Hambat Investasi

A+
A-
0
A+
A-
0
Bahlil Yakin Larangan Ekspor Bahan Baku Migor Tak Hambat Investasi

Pekerja mengumpulkan buah kelapa sawit di salah satu tempat pengepul kelapa sawit di Jalan Mahir Mahar, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (26/4/2022). ANTARA FOTO/Makna Zaezar/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng tak akan menimbulkan dampak terhadap kinerja investasi.

Menurut Bahlil, larangan ekspor tersebut muncul karena adanya segelintir pengusaha yang tak bersedia mematuhi kewajiban-kewajiban yang diterapkan sebelumnya seperti harga eceran tertinggi dan domestic market obligation (DMO).

"Pilihan pemerintah dalam menyetop sementara ekspor bahan baku minyak goreng adalah pilihan terbaik dari yang terjelek," ujar Bahlil, dikutip Sabtu (30/4/2022).

Baca Juga: PMK Baru! Kemenkeu Revisi Peraturan Pemungutan Bea Keluar

Bahlil mengatakan larangan ekspor tak akan muncul bila pengusaha mau memprioritaskan kebutuhan dalam negeri sesuai dengan ketentuan dari pemerintah.

"Kalau memang sebagian pengusaha tidak mau mengikuti saran dari yang dilakukan pemerintah dalam rangka perbaikan untuk kepentingan rakyat kecil, maka pemerintah punya cara untuk menertibkan pengusaha," ujar Bahlil.

Untuk diketahui, pemerintah memutuskan hanya melakukan pelarangan ekspor atas refined, bleached, and deodorized (RBD) palm olein. Namun, tak berselang lama pemerintah merevisi kebijakan dengan melarang ekspor sepenuhnya seluruh produk minyak sawit mulai 28 April 2022.

Baca Juga: Jokowi Bertemu Macron & Modi, Bahas Situasi Ukraina Hingga Soal Pangan

Larangan ekspor berlaku untuk minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO), minyak sawit merah (red palm oil/RPO), palm oil mill effluent (POME), serta refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein, dan used cooking oil.

Pelarangan ekspor akan terus berlaku hingga harga minyak goreng curah di pasar bisa benar-benar turun menjadi senilai Rp14.000 per liter di seluruh Indonesia. Aturan secara lebih terperinci akan tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang terbit dalam waktu dekat.

"Evaluasi akan dilakukan berkala terkait kebijakan larangan ekspor. Jangka waktu pelarangan ekspor sampai minyak goreng di masyarakat bisa sampai harga ditargetkan Rp14.000 per liter merata di seluruh Indonesia," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (sap)

Baca Juga: Universitas Airlangga Gelar Seminar Pajak Soal PPN dan NPWP, Tertarik?

Topik : perdagangan, ekspor, CPO, minyak kelapa sawit, Jokowi, Airlangga

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 09 Juni 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Cari Keseimbangan, Sri Mulyani Bakal Pangkas Tarif Pungutan Ekspor CPO

Selasa, 07 Juni 2022 | 14:00 WIB
PERMENDAG 32/2022

Pemerintah Permudah Eksportir Dapatkan Tarif Preferensi di Asean

Senin, 06 Juni 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bertemu PM Australia, Jokowi Bahas Isu Ekonomi Hingga Perubahan Iklim

berita pilihan

Rabu, 29 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Aktivasi Menu PPS di DJP Online

Rabu, 29 Juni 2022 | 14:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Masih Aktif? Ditjen Pajak: Ada Kewajiban Lapor SPT, Diawasi KPP

Rabu, 29 Juni 2022 | 14:30 WIB
PROVINSI BALI

Berlaku Hingga 31 Agustus! Gubernur Imbau Warga Ikut Pemutihan Pajak

Rabu, 29 Juni 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Bingung Pilih Pembetulan SPT atau PPS Jelang Deadline, Ini Kata DJP

Rabu, 29 Juni 2022 | 13:00 WIB
KPP PRATAMA BONTANG

KPP Kirim Whatsapp ke Ribuan WP, Isinya Data Harta dan Imbauan PPS

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

PPATK Selesaikan Analisis Pidana Pencucian Uang, Kasus Pajak Dominan

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Pemberian Hibah Antar-Perusahaan yang Dikenai Pajak Penghasilan

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:39 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

CHA TUN Pajak: Pengadilan Pajak Independen Meski di Bawah Kemenkeu