Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Bagaimana Tren Hasil Permohonan MAP Secara Global? Simak Datanya

A+
A-
1
A+
A-
1
Bagaimana Tren Hasil Permohonan MAP Secara Global? Simak Datanya

DINAMIKA sektor pajak pasca-BEPS dan kebutuhan penerimaan pascapandemi ditenggarai akan mendorong maraknya sengketa pajak internasional. Risiko terjadinya pajak berganda sulit untuk dihindari.

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa pajak internasional, khususnya untuk mencegah pajak berganda, adalah melalui Mutual Agreement Procedure (MAP). Dengan Proyek BEPS yang diinisiasi OECD dan G20, khususnya pada Aksi ke-14 yang menjadi salah satu standar minimum, proses MAP diharapkan dapat lebih memberikan kepastian.

Oleh karena itu, proses penyelesaian sengketa melalui MAP diharapkan kian efektif dan efisien. Lantas, bagaimana tren hasil dari proses MAP? Informasi tersebut tentu turut menentukan sejauh mana ketertarikan wajib pajak untuk mengajukan permohonan MAP.

Baca Juga: Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Pada November 2020, OECD merilis data sebaran hasil dari upaya pencegahan pajak berganda melalui mekanisme MAP yang dianggap diselesaikan (case closed) selama 2019. Data yang disusun OECD tersebut merupakan tren yang terjadi secara global dan mencakup laporan 105 negara yang tergabung dalam BEPS Inclusive Framework.

Pola hasil permohonan MAP yang dapat diselesaikan pada 2019 tersebut terdiri atas 1.114 sengketa transfer pricing dan 1.707 kasus sengketa lainnya. Total keseluruhannya adalah 2.821 kasus secara global.

Sebagai informasi, kasus transfer pricing dalam data OECD tersebut mencakup dua area. Keduanya adalah atribusi laba dari BUT (Pasal 7 Model P3B) dan penentuan laba antarpihak yang memiliki hubungan istimewa (Pasal 9 Model P3B). Sementara kasus lainnya mencakup sengketa pajak internasional lain, seperti status subjek pajak, karakterisasi penghasilan, dan sebagainya.

Baca Juga: Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Secara umum, terjadi peningkatan jumlah sengketa yang dapat diselesaikan melalui MAP. Hal ini menunjukkan komitmen setiap negara serta dorongan OECD melalui peer review untuk menciptakan kepastian MAP.

Durasi yang dibutuhkan untuk penyelesaian sengketa juga makin cepat, khususnya untuk kasus transfer pricing. Waktu penyelesaian dari 33 bulan (2018) menjadi 30,5 bulan (2019). Sementara itu, durasi penyelesaian untuk kasus lainnya justru meningkat dari sebelumnya 14 bulan (2018) menjadi 22 bulan (2019).

Sebelum melihat lebih lanjut mengenai sebaran hasil (outcome) dari permohonan MAP, ada baiknya kita memahami yang dimaksud dan dikategorikan sebagai ‘hasil dari permohonan MAP yang diselesaikan’.

Baca Juga: Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Permohonan MAP yang diselesaikan pada dasarnya tidak hanya mencakup atas perundingan yang memberikan kesepakatan antarotoritas pajak, tetapi juga perundingan yang menghasilkan ketidaksepakatan. Ada pula penolakan permohonan MAP hingga penyelesaian yang justru dilakukan melalui proses hukum domestik pada saat perundingan MAP berlangsung.


Persentase hasil permohonan MAP yang dianggap telah diselesaikan tersebut memberikan banyak informasi. Pertama, mayoritas MAP yang diselesaikan berujung pada kesepakatan untuk mencegah pajak berganda secara penuh.

Baca Juga: Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya persentase terhadap seluruh proses MAP yang dianggap selesai (case closed), baik atas seluruh kasus (52%), hanya kasus transfer pricing (75%), maupun kasus lainnya (46%). Kesepakatan yang hanya berhasil mencegah pajak berganda secara sebagian hanya sebesar 1% untuk seluruh kasus.

Kedua, walaupun dalam proses perundingan MAP, setiap negara juga tetap mengedepankan upaya untuk memberikan kepastian hukum. Hal ini dapat ditunjukkan dari case closed yang disebabkan adanya mekanisme eliminasi pajak berganda secara domestik (15% untuk seluruh kasus) serta penyelesaian di ranah litigasi domestik terutama pada saat proses keberatan atau banding (5% untuk seluruh kasus).

Hasil tersebut juga dimungkinkan karena OECD menyarankan adanya proses MAP tidak menghalangi penyelesaian sengketa melalui koridor hukum domestik.

Baca Juga: Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Ketiga, aspek administrasi dan karakteristik kasus juga berkontribusi atas permohonan MAP yang dianggap selesai. Fenomena tersebut dapat ditelusuri dari seluruh kasus MAP yang menghasilkan kesepakatan bahwa sengketa tidak berkaitan dengan P3B (1%), penarikan permohonan MAP oleh wajib pajak (6%), pokok sengketa tidak dapat dijustifikasi (6%), serta permohonan MAP ditolak (6%).

Keempat, khusus untuk sengketa transfer pricing, mekanisme MAP memberikan kepastian lebih banyak bagi pihak yang bersengketa. Pasalnya, persentase penyelesaian sengketa transfer pricing secara unilateral (domestik) pada saat perundingan MAP (9%) relatif rendah jika dibandingkan dengan kasus lainnya (19%).

Terakhir, satu-satunya yang masih menimbulkan ketidakpastian ialah jika permohonan MAP menghasilkan ketidaksepakatan atau kedua belah pihak ‘sepakat untuk menghasilkan suatu ketidaksepakatan’. Namun demikian, dari seluruh kasus global, persentasenya hanya berada di kisaran 2-3%.

Baca Juga: Otoritas Pajak Minta Harga di Label Produk Sudah Termasuk PPN

Melihat pola sebaran permohonan MAP yang dianggap selesai (case closed) tersebut, terdapat suatu sinyal positif. MAP akan kian menarik untuk dipertimbangkan sebagai cara efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa pajak berganda. (kaw)

Topik : narasi data, Mutual Agreement Procedure, MAP, sengketa, pajak internasional, transfer pricing

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:00 WIB
AUSTRALIA

Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar

Jum'at, 03 Desember 2021 | 13:00 WIB
AFRIKA SELATAN

Konsumsi Makin Tinggi, Makanan Cepat Saji Diusulkan Kena Cukai

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:30 WIB
LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

Tingkatkan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak, Ini Kata ADB

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim