AUDIT KEUANGAN NEGARA

Audit K/L Bidang Ekonomi Dimulai, Ini Pesan Anggota II BPK

Redaksi DDTCNews | Kamis, 14 Januari 2021 | 16:00 WIB
Audit K/L Bidang Ekonomi Dimulai, Ini Pesan Anggota II BPK

Ilustrasi. Gedung Badan Pemeriksa Keuangan. (foto: bpk.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Agenda pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian/lembaga 2020 di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) II segera dimulai pada awal 2021.

Anggota II BPK Pius Lustrilanang mengatakan pengelolaan keuangan negara pada 2020 penuh tantangan akibat pandemi Covid-19. Tantangan tersebut juga berlaku bagi BPK yang akan memeriksa laporan keuangan K/L dan juga laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN).

Hal itu dikarenakan pemerintah bergerak cepat dalam merespons pandemi melalui perubahan alokasi anggaran dalam postur APBN 2020 melalui UU No. 2/2020. Untuk itu, intervensi fiskal tersebut menjadi perhatian utama BPK dalam proses audit tahun ini.

Baca Juga:
Dirjen Anggaran Sebut Surplus APBN 2024 Tak Bakal Setinggi Tahun Lalu

"Sesuai UU No.2/2020, penggunaan anggaran untuk penanganan pandemi dilaporkan pemerintah dalam LKPP. Hal ini berarti pelaporan tersebut harus tercermin dari tingkat LKKL dan LKBUN yang kemudian dikonsolidasikan dalam LKPP," katanya dalam entry meeting pemeriksaan di lingkungan AKN II, dikutip Kamis (14/1/2021).

Pius berharap komunikasi dan koordinasi AKN II dengan jajaran Kementerian/Lembaga (K/L) dapat terjalin dengan baik. Hal ini diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan bisa berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Selain itu, Pius meminta pemimpin K/L menyediakan data yang dibutuhkan auditor. Menurutnya, kebutuhan data tersebut bisa saja berasal dari dokumen atau informasi sebelum 2020 yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan audit.

Baca Juga:
Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

"Kami juga mengharapkan dukungan dari pimpinan K/L beserta jajarannya agar tim pemeriksa dapat mengakses seluruh data, dokumen dan informasi yang diperlukan dalam mendukung pemeriksaan, termasuk jika diperlukan data dan dokumen sebelum tahun 2020 yang terkait dan relevan dengan pemeriksaan atas LKKL Tahun 2020," tuturnya.

Pius menambahkan proses audit pada tahun ini masih mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan membatasi pertemuan langsung. Penyampaian data dalam bentuk digital menjadi sarana utama AKN II dalam menjalankan pemeriksaan.

"Untuk meminimalkan risiko penularan Covid-19 diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemeriksaan LKKL Tahun 2020 dan seluruh data pemeriksaan agar disampaikan kepada tim pemeriksa dalam bentuk digital," ujarnya.

Baca Juga:
Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Entry meeting AKN II dengan K/L bidang perekonomian digelar secara daring dan dihadiri seluruh pemimpin K/L di lingkungan AKN II seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendag M. Lutfi, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Menkop Teten Masduki dan Menteri Bappenas Suharso Monoarfa. (rig)

https://www.bpk.go.id/news/anggota-ii-bpk-pimpin-entry-meeting-pemeriksaan-atas-lkkl-tahun-2020-di-lingkungan-akn-ii

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara