Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Aturan Nilai Harga Tanah Kota Ini Dibatalkan Gubernur

0
0

BANDAR LAMPUNG, DDTCNews — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung membatalkan Peraturan Wali Kota (perwali) Bandar Lampung No. 14/2016 tentang Nilai Harga Tanah untuk Penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menyusul protes dari masyarakat yang semakin menguat sebulan terakhir akibat tingginya nilai harga tanah yang ditetapkan.

Gubernur Lampung Ridho Ficardo menilai perwali tersebut cukup membebani masyarakat di tengah situasi perekonomian saat ini. Dia lebih sepakat jika peraturan itu dibuat untuk mendorong wajib pajak menjadi lebih patuh membayar pajak bukan sebaliknya.

“Saya tidak mengetahui secara rinci penghitungan matematis yang mendasari pembatalan ini, informasi lengkap mengenai penghitungannya bisa diperoleh dari Biro Hukum Provinsi Lampung,” ujarnya, Rabu (13/7).

Baca Juga: Dorong Kepatuhan Pajak Daerah, Tax Goes to School Jadi Strategi

Di lain pihak, Wali Kota Bandar Lampung Herman mengatakan perwali tersebut dibuat berdasarkan pembahasan APBD 2016 guna mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) yang tahun ini dipatok sebesar Rp140 miliar. “Kalau target PAD tidak tercapai, bagaimana bisa ada sekolah dan berobat gratis,” tutur Herman.

Herman mengaku akan segera meminta Gubernur Bandar Lampung Ridho Ficardo untuk duduk bersama mendiskusikan persoalan pembatalan itu. Menurutnya, perlu pembahasan untuk mencari solusi apabila ada ketidaksesuaian.

Secara terpisah, pengamat hukum Yuswanto menyatakan pencabutan perwali tersebut lantaran dianggap menimbulkan biaya tinggi yang tidak sesuai dengan konsep investasi saat ini, ditambah munculnya masukan dari masyarakat.

Baca Juga: Tarif PBB-P2 & NJOP Berubah, Sosialisasi Digencarkan

Namun, seperti dikutip translampung.com, Yuswanto menambahkan perwali yang dianggap tidak sesuai tidak mesti dicabut secara keseluruhan. Menurutnya, perwali tersebut lebih baik dievaluasi untuk melihat poin-poin mana saja yang perlu dihapus atau dipertahankan. (Amu)

“Saya tidak mengetahui secara rinci penghitungan matematis yang mendasari pembatalan ini, informasi lengkap mengenai penghitungannya bisa diperoleh dari Biro Hukum Provinsi Lampung,” ujarnya, Rabu (13/7).

Baca Juga: Dorong Kepatuhan Pajak Daerah, Tax Goes to School Jadi Strategi

Di lain pihak, Wali Kota Bandar Lampung Herman mengatakan perwali tersebut dibuat berdasarkan pembahasan APBD 2016 guna mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) yang tahun ini dipatok sebesar Rp140 miliar. “Kalau target PAD tidak tercapai, bagaimana bisa ada sekolah dan berobat gratis,” tutur Herman.

Herman mengaku akan segera meminta Gubernur Bandar Lampung Ridho Ficardo untuk duduk bersama mendiskusikan persoalan pembatalan itu. Menurutnya, perlu pembahasan untuk mencari solusi apabila ada ketidaksesuaian.

Secara terpisah, pengamat hukum Yuswanto menyatakan pencabutan perwali tersebut lantaran dianggap menimbulkan biaya tinggi yang tidak sesuai dengan konsep investasi saat ini, ditambah munculnya masukan dari masyarakat.

Baca Juga: Tarif PBB-P2 & NJOP Berubah, Sosialisasi Digencarkan

Namun, seperti dikutip translampung.com, Yuswanto menambahkan perwali yang dianggap tidak sesuai tidak mesti dicabut secara keseluruhan. Menurutnya, perwali tersebut lebih baik dievaluasi untuk melihat poin-poin mana saja yang perlu dihapus atau dipertahankan. (Amu)

Topik : berita pajak daerah, pajak daerah, peraturan daerah
artikel terkait
Jum'at, 30 September 2016 | 14:03 WIB
KOTA PALOPO
Selasa, 16 Agustus 2016 | 17:16 WIB
KABUPATEN SUMENEP
Sabtu, 28 April 2018 | 12:09 WIB
KABUPATEN LAMONGAN
Selasa, 12 Februari 2019 | 14:56 WIB
KOTA PEKANBARU
berita pilihan
Senin, 24 Oktober 2016 | 09:59 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 27 April 2018 | 14:40 WIB
TANGERANG SELATAN
Rabu, 07 September 2016 | 21:01 WIB
SUMATERA UTARA
Senin, 05 September 2016 | 06:02 WIB
SUMATERA SELATAN