Review
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Aturan Nilai Harga Tanah Kota Ini Dibatalkan Gubernur

A+
A-
0
A+
A-
0
Aturan Nilai Harga Tanah Kota Ini Dibatalkan Gubernur

BANDAR LAMPUNG, DDTCNews — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung membatalkan Peraturan Wali Kota (perwali) Bandar Lampung No. 14/2016 tentang Nilai Harga Tanah untuk Penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menyusul protes dari masyarakat yang semakin menguat sebulan terakhir akibat tingginya nilai harga tanah yang ditetapkan.

Gubernur Lampung Ridho Ficardo menilai perwali tersebut cukup membebani masyarakat di tengah situasi perekonomian saat ini. Dia lebih sepakat jika peraturan itu dibuat untuk mendorong wajib pajak menjadi lebih patuh membayar pajak bukan sebaliknya.

“Saya tidak mengetahui secara rinci penghitungan matematis yang mendasari pembatalan ini, informasi lengkap mengenai penghitungannya bisa diperoleh dari Biro Hukum Provinsi Lampung,” ujarnya, Rabu (13/7).

Baca Juga: Ada Diskon 25% Pajak Hotel dan Restoran

Di lain pihak, Wali Kota Bandar Lampung Herman mengatakan perwali tersebut dibuat berdasarkan pembahasan APBD 2016 guna mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) yang tahun ini dipatok sebesar Rp140 miliar. “Kalau target PAD tidak tercapai, bagaimana bisa ada sekolah dan berobat gratis,” tutur Herman.

Herman mengaku akan segera meminta Gubernur Bandar Lampung Ridho Ficardo untuk duduk bersama mendiskusikan persoalan pembatalan itu. Menurutnya, perlu pembahasan untuk mencari solusi apabila ada ketidaksesuaian.

Secara terpisah, pengamat hukum Yuswanto menyatakan pencabutan perwali tersebut lantaran dianggap menimbulkan biaya tinggi yang tidak sesuai dengan konsep investasi saat ini, ditambah munculnya masukan dari masyarakat.

Baca Juga: Pengusaha Bisa Dapat Insentif Pajak Tanpa Ajukan Surat Permohonan

Namun, seperti dikutip translampung.com, Yuswanto menambahkan perwali yang dianggap tidak sesuai tidak mesti dicabut secara keseluruhan. Menurutnya, perwali tersebut lebih baik dievaluasi untuk melihat poin-poin mana saja yang perlu dihapus atau dipertahankan. (Amu)

Topik : berita pajak daerah, pajak daerah, peraturan daerah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 13 Mei 2020 | 15:21 WIB
KABUPATEN BONE BOLANGO
Rabu, 13 Mei 2020 | 14:49 WIB
KABUPATEN TAKALAR
Selasa, 12 Mei 2020 | 14:13 WIB
KOTA YOGYAKARTA
Selasa, 12 Mei 2020 | 12:28 WIB
KABUPATEN BANDUNG
berita pilihan
Selasa, 26 Mei 2020 | 19:30 WIB
AUDIT BPK
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:53 WIB
AUDIT
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:06 WIB
CUKAI EMISI KARBON
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:17 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:11 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:41 WIB
KOTA SUKABUMI
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:27 WIB
KABUPATEN BULUNGAN
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:14 WIB
FILIPINA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:01 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:00 WIB
KONSULTASI