Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Aturan Baru Batas Minimum Transaksi Bebas PPN Perwakilan Negara Asing

A+
A-
2
A+
A-
2
Aturan Baru Batas Minimum Transaksi Bebas PPN Perwakilan Negara Asing

Tampilan depan salinan PP 47/2020. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mempertegas ketentuan batas minimal transaksi yang diberikan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan/atau pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kepada perwakilan negara asing serta pejabatnya.

Penegasan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2020. Beleid ini menyatakan kepada perwakilan negara asing serta pejabatnya dapat diberikan pembebasan PPN dan/atau PPnBM berdasarkan asas timbal balik dengan minimal transaksi yang ditetapkan.

“Pembebasan … berdasarkan asas timbal balik … diberikan kepada perwakilan negara asing serta pejabat perwakilan negara asing,” demikian bunyi penggalan Pasal 4 ayat (1) beleid tersebut, dikutip pada Kamis (27/8/2020).

Baca Juga: Hingga Juni 2022, Pemerintah Kumpulkan Rp7,1 Triliun dari PPN PMSE

Pembebasan PPN dan/atau PPnBM diberikan untuk transaksi paling sedikit sebesar batas minimum pembelian yang diberikan oleh negara asing atau batas minimum pembelian yang ditetapkan oleh menteri luar negeri.

Adapun batas minimum pembelian yang diberikan oleh negara asing berlaku jika batas minimum pembelian yang ditetapkan oleh menteri luar negeri lebih rendah dari batas minimum pembelian yang diberikan oleh negara asing tersebut.

Sementara itu, batas minimum pembelian yang ditetapkan oleh menteri luar negeri berlaku jika batas minimum pembelian lebih tinggi dari batas minimum pembelian yang diberikan oleh negara asing tersebut.

Baca Juga: Rupiah Lanjutkan Pelemahan Terhadap Dolar AS & Mayoritas Negara Mitra

Pada intinya, batas minimum transaksi yang diberikan pembebasan PPN dan/atau PPnBM tergantung pada ketetapan negara asing dan menteri luar negeri. Namun, batas minimum yang berlaku adalah yang lebih tinggi di antara ketetapan yang diberikan oleh negara asing atau menteri luar negeri.

Apabila Indonesia tidak memiliki kantor perwakilan di negara tertentu, pembebasan PPN dan/atau PPnBM kepada perwakilan negara asing serta pejabatnya yang berada di Indonesia dapat diberikan berdasarkan asas timbal balik.

Asas timbal balik tersebut diterapkan selayaknya Indonesia telah memiliki kantor perwakilan di negara tertentu tersebut. Namun, pembebasan PPN dan/atau PPnBM berdasarkan asas timbal balik baru dapat diberikan oleh menteri keuangan setelah mendapat rekomendasi dari menteri luar negeri.

Baca Juga: Impor Barang Bantuan untuk Ukraina Dibebaskan dari Bea Masuk dan PPN

Oleh karena itu, penerapan atas asas timbal balik menjadi kewenangan menteri luar negeri. Selanjutnya, menteri keuangan berdasarkan rekomendasi menteri luar negeri dapat menerbitkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN dan/atau PPnBM.

Adapun PP ini berlaku berlaku setelah 60 hari sejak tanggal diundangkan pada 18 Agustus 2020. Berlakunya beleid ini sekaligus mencabut aturan terdahulu, yaitu PP 47/2013. Dalam beleid terdahulu, batasan minimum pembelian yang dapat dibebaskan belum dijelaskan secara terperinci.

Namun, dalam memori penjelasan pasal 3 ayat (2) PP 47/2013 dijabarkan jika dalam penerapan asas timbal balik, Kementerian Luar Negeri dapat mempertimbangkan berbagai hal berdasarkan perlakuan suatu negara terhadap perwakilan Republik Indonesia beserta pejabatnya di negara tersebut.

Baca Juga: PPN atas Jasa Freight Forwarding, Ada Kewajiban yang Berubah?

Salah satu contoh faktor yang dapat dipertimbangkan adalah penerapan persyaratan batas minimum pembelian barang atau jasa, diluar PPN, yang ditetapkan suatu negara (minimum purchase requirement) untuk mendapatkan fasilitas perpajakan di negara tersebut. (kaw)

Topik : PP 47/2020, Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, PPN, PPnBM

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 21 Juni 2022 | 11:11 WIB
KONSULTASI UU HPP

Apakah Penyediaan Tempat Permainan Golf Dikecualikan PPN?

Senin, 20 Juni 2022 | 14:15 WIB
ANALISIS PAJAK

Legal Remittance Responsibility dan Biaya Kepatuhan Pajak

Jum'at, 17 Juni 2022 | 16:30 WIB
PMK 68/2022

Kenapa Tarif PPN Kripto Sebesar 0,11%? Ternyata Ini Alasan DJP

Jum'at, 17 Juni 2022 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Terancam Stagflasi, Korea Selatan Bakal Pangkas PPh Badan Jadi 22%

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak

Rabu, 06 Juli 2022 | 14:43 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juni 2022, Pemerintah Kumpulkan Rp7,1 Triliun dari PPN PMSE