Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Atasi Gejolak Harga Bensin, Diskon Pajak Diusulkan

A+
A-
0
A+
A-
0
Atasi Gejolak Harga Bensin, Diskon Pajak Diusulkan

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews - Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam mengusulkan kebijakan diskon tarif pajak untuk menstabilkan harga bahan bakar minyak (BBM) atau bensin.

Direktur Pasar Domestik Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Tran Duy Dong mengatakan harga bensin telah melonjak seiring dengan naiknya harga minyak dunia. Menurutnya, tarif beberapa pajak dan biaya lainnya perlu dipangkas untuk menstabilkan harga.

"Stabilisasi harga bensin di dalam negeri dapat dilakukan melalui pengurangan pajak impor, bea masuk, dan pajak perlindungan lingkungan," katanya, dikutip pada Jumat (15/10/2021).

Baca Juga: Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Harga minyak dunia telah meroket sejak awal tahun karena pasokan yang terbatas dan mulai pulihnya kegiatan perekonomian global. Minyak mentah Brent naik lebih dari 50% tahun ini dan mencapai level tertinggi 3 tahun terakhir di level US$80,75 per barel pekan lalu.

Menurut Dong, pemerintah juga telah menggunakan anggaran subsidi harga untuk menekan kenaikan harga eceran produk di pasar domestik sekitar 30%-35%, lebih rendah dari tingkat kenaikan harga minyak global.

Hingga saat ini, subsidi untuk bahan bakar sudah mencapai VND100-VND2.000 atau Rp62-Rp1.248 per liter untuk minyak, solar dan bensin. Untuk itu, pemangkasan pajak diperlukan untuk mendukung kegiatan produksi, pemulihan ekonomi, dan pengendalian inflasi.

Baca Juga: Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK

Tanpa ada subsidi, harga bensin di pasar domestik akan menjadi sekitar VND1.079-VND1.917 atau Rp674-Rp1.196 lebih tinggi dari harga saat ini.

"Namun saat ini dana tersebut sudah habis," ujar Dong seperti dilansir thestar.com.my.

Dong mencatat sebanyak 14 distributor bensin di Vietnam juga telah melaporkan dana mereka negatif hingga ribuan miliar dong. Untuk itu, ia berharap kebijakan insentif pajak akan efektif meningkatkan impor minyak sehingga pasokan kembali mencukupi.

Baca Juga: Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka

Pekan ini, harga bensin eceran domestik meningkat hampir VND1.000 atau Rp624 per liter mengikuti penyesuaian harga terbaru yang dirilis Kementerian Perindustrian dan Perdagangan serta Kementerian Keuangan untuk menjaga harga domestik sesuai dengan pasar global. (rig)

Sementara itu, harga solar 0,05S dan minyak tanah naik masing-masing menjadi VND17.545 atau Rp10.950 dan VND16.622 atau Rp10.374 per liter. (rig)

Baca Juga: PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu
Topik : vietnam, bbm, bensin, pajak, keringanan pajak, diskon pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:00 WIB
PAPUA NUGINI

Kebijakan 2022 Ditetapkan, Tarif Cukai Rokok dan Minol Dipangkas

Kamis, 02 Desember 2021 | 18:36 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Apakah Dapat SP2DK Pasti Harus Bayar Pajak Lagi? Ini Penjelasan DJP

Kamis, 02 Desember 2021 | 18:30 WIB
FILIPINA

Karena Pajak, KPU Didesak Coret Anak Ferdinand Marcos sebagai Capres

Kamis, 02 Desember 2021 | 18:00 WIB
BANGLADESH

Masuk Radar Pajak, Netflix Kini Wajib Setor PPN

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:30 WIB
KINERJA FISKAL

PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:11 WIB
UU HPP

Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Rugikan Negara Rp20 Miliar, 8 Bus Milik Pengemplang Pajak Disita

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kewajiban Perpajakan Pedagang Online Sama dengan UMKM? Ini Kata DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:30 WIB
UU CIPTA KERJA

Pasca-Putusan MK, Penetapan Upah Minimum Tetap Mengacu UU Ciptaker

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:24 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Investasi Masuk ke Daerah, Jokowi Minta Polri Beri Pengawalan