Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Arah Kebijakan PPh dalam UU Cipta Kerja, Begini Penjelasan Pakar

A+
A-
1
A+
A-
1
Arah Kebijakan PPh dalam UU Cipta Kerja, Begini Penjelasan Pakar

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pengesahan UU Cipta Kerja diyakini akan membuat kebijakan pajak penghasilan (PPh) lebih kompetitif dalam menarik investasi.

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan masuknya klaster perpajakan pada UU Cipta Kerja menjadi bagian dari langkah pemerintah melanjutkan reformasi pajak. Menurutnya, kebijakan pajak penghasilan (PPh) dalam UU Cipta Kerja juga memiliki peran penting dalam mendukung kemudahan berusaha. Hal ini mendukung dua agenda besar yang sedang berjalan, yakni pengembangan core tax system dan revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

"Kalau kita melihat agenda-agenda pemerintah, tidak bisa dilihat secara parsial. Perlu juga melihatnya secara umum dan komprehensifnya seperti apa," katanya dalam webinar Income Tax In Omnibus Law: Strategi Menuju Investasi dan Industri Berkualitas, Sabtu (21/8/2021).

Baca Juga: Pajak Penghasilan atas Royalti

Bawono mengatakan UU Cipta Kerja dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif serta memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak. Dia menjelaskan beleid itu memuat 7 aspek mengenai kebijakan PPh, 4 di antaranya berkaitan langsung dengan iklim investasi.

Pertama, rezim pajak bagi warga negara asing (WNA) berkeahlian khusus. WNA yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN) dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan memiliki keahlian tertentu.

Ketentuan ini selaras dengan tren perebutan sumber daya manusia (SDM) unggul. Sejumlah negara sudah lebih dulu menerapkan ketentuan tersebut, seperti rezim pesepakbola di Spanyol (Beckham Law) serta rezim periset dan pekerja pada bidang fashion di Italia.

Bawono menilai ketentuan itu akan mendukung iklim investasi ke depan, terutama pada area atau sektor yang masih membutuhkan keahlian tertentu dari SDM asing.

Baca Juga: Sedang Dikaji, Perluasan Cakupan Penerima Insentif Pajak Ini

Kedua, pengecualian dividen dalam negeri dari objek PPh. Dividen dalam negeri yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri akan dikecualikan dari objek PPh sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Sementara untuk dividen dalam negeri yang diterima wajib pajak badan dalam negeri langsung tidak dikenai PPh.

Ketiga, pengecualian dividen dan penghasilan yang berasal dari luar negeri dari pengenaan PPh. Ketentuan itu berlaku sepanjang dividen dan penghasilan tersebut diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Bawono, Indonesia sebelumnya menerapkan worldwide tax system tetapi kini mulai bergeser ke arah territorial tax system secara hybrid. Langkah serupa juga dilakukan mayoritas negara OECD selama 2 dekade terakhir.

Baca Juga: BKPM Jamin Insentif Pajak Bisa Diurus Lewat OSS Kurang dari Sebulan

Keempat, penurunan tarif PPh Pasal 26 bunga obligasi. Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang dapat diturunkan dengan peraturan pemerintah.

Selain aspek-aspek yang tertuang dalam UU Cipta Kerja, Bawono menambahkan investor atau wajib pajak juga membutuhkan kepastian dalam sistem pajak di Indonesia. Hal itu sejalan dengan laporan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan International Monetary Fund (IMF) yang menggarisbawahi aspek kepastian sistem pajak menjadi komponen penting yang dipertimbangkan para investor baru maupun existing.

Menurut Bawono, isu kepastian sistem pajak justru jarang menjadi instrumen yang ditawarkan negara-negara di dunia kepada investor walaupun memiliki peranan besar. Bawono menilai hal itu terjadi karena proses membangun kepastian sistem pajak membutuhkan waktu yang jauh lebih lama ketimbang menawarkan berbagai insentif pajak.

Baca Juga: Pemerintah Buka Opsi Perluas Cakupan Tax Allowance, Begini Skemanya

"Upaya menjamin kepastian bukan hanya tentang hal yang dikelola Ditjen Pajak, tapi sampai hilirnya seperti pengadilan pajak dan Mahkamah Agung," ujarnya.

Bawono menambahkan Kementerian Keuangan mulai mengarahkan kebijakannya untuk mendorong kepastian dalam sistem pajak di Indonesia, seperti melalui pengembangan berbagai aplikasi layanan digital. Dia berharap cita-cita itu dapat segera terwujud untuk menciptakan sistem pajak yang berdaya saing, bersamaan dengan implementasi UU Cipta Kerja. (sap)

Baca Juga: Fitur Permohonan Insentif PPh Pasal 25 Sudah Tersedia di DJP Online
Topik : insentif pajak, insentif PPh, kebijakan PPh, omnibus law, penurunan PPh, pajak penghasilan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 30 Juli 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Petugas Dinas Luar Asuransi

Jum'at, 29 Juli 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini 4 Kriteria PHTB yang Perlu SKB agar Bebas Pajak, Termasuk Warisan

Jum'at, 29 Juli 2022 | 15:45 WIB
PENANGANAN COVID-19

Realisasi Fasilitas Impor Vaksin & Alkes Tembus Rp1 T Hingga Juni 2022

Jum'at, 29 Juli 2022 | 15:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Kurangi Impor Semikonduktor, AS Siapkan Stimulus Bagi Industri

berita pilihan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan