BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (tengah) berbincang dengan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) saat menghadiri pelantikan Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027 di Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (20/7/2022). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan tetap mewaspadai berbagai risiko yang dapat mengganggu pengelolaan keuangan negara meskipun APBN mencetak surplus senilai Rp73,6 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah tidak akan jumawa terhadap kinerja APBN pada semester I/2022. Menurutnya, pemerintah akan tetap mewaspadai berbagai risiko yang dapat mengganggu tren pemulihan ekonomi nasional dan pengelolaan APBN.
"Meskipun kemarin kami di Kementerian Keuangan menyampaikan APBN hingga Juni surplus, kami tidak jumawa. Kami tahu situasi masih akan sangat cair dan dinamis," katanya dalam seremoni Dies Natalis ke-7 PKN STAN, Jumat (29/7/2022).
Sri Mulyani menuturkan pengelolaan APBN telah menghadapi tantangan berat akibat pandemi Covid-19. Defisit APBN sempat melebar karena pendapatan negara merosot, sedangkan kebutuhan belanja melonjak untuk menangani dampak pandemi.
Memasuki 2022, lanjut menkeu, kinerja APBN mencetak surplus hingga Juni 2022. Meski demikian, pemerintah akan terus mewaspadai berbagai dinamika ekonomi global seperti lonjakan inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara maju.
"Berbagai kemungkinan terjadi dengan kenaikan suku bunga dan capital outflow yang terjadi di seluruh negara berkembang dan emerging termasuk Indonesia. Itu bisa memengaruhi nilai tukar, suku bunga, dan bahkan inflasi di Indonesia," ujarnya.
Sepanjang semester I/2022, APBN mengalami surplus senilai Rp73,6 triliun atau 0,39% dari PDB. Surplus tersebut terjadi karena realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.317,2 triliun dan belanja negara Rp1.243,6 triliun.
Pendapatan negara utamanya ditopang penerimaan perpajakan yang realisasinya mencapai Rp1.035,9 triliun. Dari realisasi tersebut, penerimaan pajak menyumbang Rp868,3 triliun, kepabeanan dan cukai Rp167,6 triliunm dan PNBP sejumlah Rp281 triliun. (rig)
