Berita
Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP
Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU
Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apakah Tunjangan Penggantian Cuti Dapat Insentif PPh Pasal 21 DTP?

A+
A-
3
A+
A-
3
Apakah Tunjangan Penggantian Cuti Dapat Insentif PPh Pasal 21 DTP?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, saya Narti. Saat ini saya bekerja sebagai staf pajak di perusahaan manufaktur. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan kami memanfaatkan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP).

Dalam waktu dekat, selain memberikan gaji dan tunjangan rutin, perusahaan kami juga memberikan tunjangan atas penggantian cuti tahunan dan cuti besar yang tidak digunakan. Pertanyaan saya, apakah tunjangan penggantian cuti tahunan termasuk penghasilan yang dapat diberikan insentif PPh Pasal 21 DTP? Terima kasih.

Jawaban:
TERIMA kasih Ibu Narti atas pertanyaannya. Seperti kita ketahui, pemerintah pada saat ini memberikan berbagai insentif pajak, salah satunya PPh Pasal 21 DTP, untuk meminimalisasi dampak pandemi Covid-19.

Adapun insentif PPh Pasal 21 DTP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (PMK 9/2021).

PMK 9/2021 merupakan beleid baru yang menggantikan aturan sebelumnya, yaitu PMK Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (PMK 110/2020).

Untuk menjawab pertanyaan Ibu Narti, perlu diketahui terlebih dahulu ketentuan mengenai insentif PPh Pasal 21 DTP. Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (2) PMK 9/2021, insentif PPh Pasal 21 DTP atas penghasilan yang diterima pegawai dapat dimanfaatkan wajib pajak sepanjang memenuhi tiga kriteria tertentu.

Ketentuan mengenai kriteria tersebut tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) PMK 9/2021 sebagai berikut.

“Pegawai dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

  1. Menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi kerja yang;
  1. Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  2. Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
  3. Telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;
  1. Memiliki NPWP; dan
  2. Pada Masa Pajak yang bersangkuran menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah).”

Adapun pengertian penghasilan yang bersifat tetap dan teratur diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi (PER-16/2016).

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 15 PER-16/2016, penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

Sementara itu, sesuai dengan Pasal 1 angka 16 PER-16/2016, definisi penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya. Penghasilan yang dimaksud antara lain berupa bonus, tunjangan hari raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.

Berdasarkan pada ketentuan di atas, dapat diketahui, penghasilan tunjangan penggantian cuti tahunan tidak termasuk penghasilan yang bersifat tetap dan teratur. Dengan demikian, perusahaan Ibu Narti dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP hanya atas gaji dan tunjangan rutin yang diterima atau diperoleh pegawai dengan kriteria tertentu.

Sementara itu, tunjangan penggantian cuti tahunan tidak termasuk cakupan penghasilan yang mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP. Perusahaan tempat Ibu Narti bekerja tetap harus menyetorkan PPh Pasal 21 terutang atas tunjangan penggantian cuti tahunan yang diberikan kepada pegawainya.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PMK 9/2021

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP Kejar Pengembangan Sistem Elektronik Hingga 2024, Ini Strateginya

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 11:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 10:34 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Panggilan Keluar Kring Pajak DJP Naik Tahun Lalu, Anda Juga Dihubungi?

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Bisa Hubungi Wajib Pajak dengan Kriteria Ini Lewat Telepon

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 06:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Publikasi Penegakan Hukum Pajak Terus Digencarkan, Ini Penjelasan DJP