Berita
Minggu, 17 Januari 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PEMBIAYAAN
Minggu, 17 Januari 2021 | 15:01 WIB
NIGERIA
Minggu, 17 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN LEBONG
Minggu, 17 Januari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 17:06 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Reportase
Perpajakan.id

Apakah Perjanjian Pajak dapat Menjembatani Ilmu Hukum dan Ekonomi?

A+
A-
0
A+
A-
0
Apakah Perjanjian Pajak dapat Menjembatani Ilmu Hukum dan Ekonomi?

PAJAK merupakan salah satu bidang ilmu yang unik lantaran beririsan dengan berbagai disiplin ilmu seperti hukum dan ekonomi. Alhasil, isu seperti perjanjian pajak bisa dipandang berbeda, baik dari sudut pandang ilmu hukum maupun ekonomi.

Guna mendorong komunikasi yang lebih baik di antara kedua kelompok, diadakanlah konferensi antardisiplin terkait dengan perjanjian pajak dari perspektif hukum dan ekonomi pada awal 2010 di Wina, Austria.

Dalam konferensi itu, perjanjian pajak dibahas dari dua sudut pandang disiplin ilmu yang berbeda. Hasil pembahasannya bisa dilihat dalam buku berjudul “Tax Treaties: Building Bridges between Law and Economics” yang disunting oleh beberapa ahli pajak terkemuka.

Baca Juga: Menguak Keberhasilan Sistem Pajak yang 'Kontroversial'

Sebagai informasi, konferensi di Wina tersebut diikuti oleh para akademisi dan praktisi dari masing-masing disiplin ilmu dengan tujuan untuk mendiskusikan isu-isu pilihan seputar perjanjian pajak, baik dari perspektif hukum maupun ekonomi.

Dengan membaca buku ini, pembaca diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai dua disiplin ilmu yang berbeda dalam isu pajak. Pembaca juga akan memahami bagaimana keputusan dalam salah satu disiplin ilmu dapat memengaruhi disiplin ilmu lainnya.

Secara garis besar, pembahasan dalam buku ini dibagi dalam delapan bagian utama. Mula-mula, buku ini dibuka dengan pembahasan mengenai pengaruh perjanjian pajak bilateral terhadap pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Ada Isu Pajak, Izin Operasi Perusahaan Inggris Diminta Diperketat

Selain itu, dibahas juga bagaimana Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang dibuat bisa berdampak terhadap iklim investasi di suatu negara, terutama investasi asing, baik dari sudut pandang negara yang bersangkutan maupun investor.

Kemudian, penulis membahas skema treaty shopping dan penghindaran penyalahgunaan kekuasaan. Pada bagian ini, penulis menyoroti treaty shopping dan penghindaran penyalahgunaan kekuasaan yang telah dibuat di Uni Eropa serta negara-negara OECD.

Penulis juga membahas mengenai alokasi internasional pada bisnis mancanegara yang dikaitkan dengan Arm's Length Principle. Lalu, dibahas juga mengenai hubungan antara source dan residence dengan memaparkan potensi dari perjanjian pajak multilateral.

Baca Juga: Mendalami Cara Hakim dalam Memutus Suatu Perkara

Selanjutnya, penulis juga mendikusikan dampak pemberian kredit dan dispensasi, baik pada tingkat domestik maupun mancanegara, termasuk membahas gagasan mengenai perjanjian pajak negara-negara berkembang dengan mengkombinasikan pendekatan hukum dan ekonomi.

Lalu, penulis juga membahas mengenai dampak penerapan P3B terhadap permasalahan administratif lintas-yurisdiksi. Hal ini mencakup isu pertukaran informasi, pemungutan perpajakan, penyelesaian sengketa, serta kepastian hukum.

Terakhir, buku ini ditutup dengan pembahasan mengenai permasalahan hubungan antara netralitas pajak internasional dan ketentuan-ketentuan non-diskriminatif.

Baca Juga: Dorong Ekonomi Hijau, Kebijakan Kenaikan Beban Pajak Tak Bakal Diambil

Secara keseluruhan, setiap pembahasan dalam buku ini dikemas dalam penjelasan yang sistematis serta berurutan. Pada setiap bab, selalu didahului dengan pengenalan terhadap topik bahasan serta ditutup dengan kesimpulan.

Alhasil, setiap topik yang dibahas menjadi mudah dipahami pembaca dari berbagai kalangan, baik akademisi, aparat pemerintah, maupun masyarakat pada umumnya. Tertarik membaca buku ini? Silahkan anda baca langsung di DDTC Library. (rig)

Baca Juga: Gugatan Ditolak, Rencana Pengenaan Pajak atas Mobil SUV Jalan Terus
Topik : resensi, jurnal, buku, literasi, kebijakan pajak, perjanjian pajak, investasi, P3B
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 06 Januari 2021 | 10:29 WIB
PELAYANAN PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 08:30 WIB
POLANDIA
Selasa, 05 Januari 2021 | 18:07 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 05 Januari 2021 | 13:57 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Minggu, 17 Januari 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PEMBIAYAAN
Minggu, 17 Januari 2021 | 15:01 WIB
NIGERIA
Minggu, 17 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN LEBONG
Minggu, 17 Januari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Minggu, 17 Januari 2021 | 12:01 WIB
KENYA
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:30 WIB
PODTAX
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEUANGAN DAERAH
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH: