Fokus
Data & alat
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Apa Saja Aspek Pajak dalam Bisnis Ritel?

A+
A-
4
A+
A-
4
Apa Saja Aspek Pajak dalam Bisnis Ritel?

Pertanyaan:

SAAT ini saya sedang memulai usaha di bidang bisnis retail. Saya ingin bertanya mengenai aspek pajak dalam dunia retail, mengingat pembahasan mengenai hal ini saya kira masih sangat minim. Mohon penjelasannya. Terima kasih.

Novalina Fransisca, Jakarta.

Jawaban:

TERIMA kasih Ibu Novalina atas pertanyaannya. Berikut kami jelaskan secara umum mengenai apa saja aspek pajak terkait dengan bisnis retail.

Dalam perpajakan domestik, perusahaan ritel digolongkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) baik yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Ibu dapat melihat ketentuannya dalam Peraturan Ditjen Pajak No. 58 Tahun 2010 pada Pasal 1 Ayat (1) dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012 pada Pasal 20 Ayat (3).

  • Batasan Pengusaha Kecil PPN

Terdapat aturan yang mengatur tentang penyesuaian batasan omzet pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Batasan omzet bagi pengusaha kecil PPN saat ini adalah Rp4,8 miliar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.197 Tahun 2013.

Peritel yang termasuk dalam kriteria pengusaha kecil tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sehingga tidak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukannya. (lihat ulasannya dalam InsideTax Edisi 19).

Terkait kewajiban PPh, peritel yang masuk dalam kategori pengusaha kecil (bukan PKP) memiliki kewajiban membayar PPh Final sebesar 1% dari jumlah peredaran brutonya setiap bulan, yang ketentuannya diatur dalam PP 46 Tahun 2013 (ulasannya dapat dilihat dalam InsideTax Edisi 16).

  • Faktur Pajak

Peritel yang tergolong sebagai PKP berkewajiban membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP dan JKP. Faktur Pajak yang dimaksud dapat berupa: bon kontan, faktur penjualan, cash register, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.

Namun, dengan karakteristik peritel yang memiliki jumlah transaksi penyerahan barang yang relatif banyak dengan nilai relatif kecil (jumlah satuannya kecil) menyebabkan peritel mengalami kesulitan apabila diperlakukan sama seperti PKP lainnya dalam pembuatan dan penatausahaan Faktur Pajak.

Oleh sebab itu, peritel dapat menerbitkan faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam setiap transaksinya. Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PP No. 1 Tahun 2012 pada Pasal 20 ayat (1).

  • Aspek Perpajakan Lainnya (Withholding tax)

Dalam kesehariannya, peritel dengan skala usaha cukup besar juga tidak terlepas dari urusan pemotongan dan pemungutan PPh secara withholding.

Misalnya, atas pembayaran kepada penyedia jasa legal, akuntansi, dan lain sebagainya peritel wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah imbalan bruto tidak termasuk PPN yang dibayarkan kepada penyedia jasa.

Peritel juga wajib memotong PPh Pasal 21 pembayaran gaji kepada karyawan yang besar penghasilannya telah melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp54 juta per tahunnya. Ataupun memotong PPh Pasal 4 Ayat (2) atas pembayaran biaya sewa gudang dan toko sebesar sebesar 10% dari jumlah bruto biaya sewa.

  • Pajak Restoran bagi Bisnis Convenience Store

Dewasa ini, sering kita temui bisnis ritel sejenis mini market, namun pelayanan yang diberikan layaknya sebuah kafeteria, bisnis ini lebih dikenal dengan istilah convenience store.

Selain menjual beberapa produk ritel, convenience store juga menyajikan beberapa jenis makanan dan minuman, dan menyediakan tempat atau ruangan bagi para pelanggannya untuk menikmati makanan dan minuman di lokasi usaha mereka.

Karena itu, dalam klasifikasi usahanya, convenience store dikategorikan sebagai kafetaria. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Darah, covenience store digolongkansebagai wajib pajak restoran.

Dengan demikian, atas penjualan berbagai makanan dan minuman yang dijual oleh convenience store tersebut dikenakan pajak restoran, serta tidak lagi dikenakan PPN. Hal ini sesuai dengan t ketentuan dalam UU PPN Pasal 4A Ayat (2).

Demikian jawaban kami. Semoga membantu kesulitan Ibu Novalina. ()

(Disclaimer)
Topik : konsultasi pajak, bisnis retail, pengusaha kena pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 14 April 2020 | 12:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 07 April 2020 | 16:26 WIB
KONSULTASI
berita pilihan
Senin, 06 Juli 2020 | 18:22 WIB
PENANGANAN COVID-19
Senin, 06 Juli 2020 | 17:49 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Senin, 06 Juli 2020 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 17:30 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Senin, 06 Juli 2020 | 17:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 06 Juli 2020 | 16:48 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 16:38 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 16:35 WIB
KEUANGAN NEGARA
Senin, 06 Juli 2020 | 16:21 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Senin, 06 Juli 2020 | 15:59 WIB
KABUPATEN LOMBOK UTARA