Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Apa Kaitan Tax Amnesty dengan Program Ungkap Sukarela? Ini Kata DJP

A+
A-
8
A+
A-
8
Apa Kaitan Tax Amnesty dengan Program Ungkap Sukarela? Ini Kata DJP

Fungsional Penyuluh Pajak Giyarso dalam Tax Live DJP. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menegaskan kebijakan program pengungkapan sukarela (PPS) yang bakal digelar tahun depan berbeda dengan pengampunan pajak yang dilakukan pada 2016 lalu. Namun, kedua kebijakan tersebut saling berkaitan.

Fungsional Penyuluh Pajak Giyarso mengatakan keterkaitan kebijakan PPS dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) berlaku pada kebijakan skema pertama. Melalui skema ini, PPS berlaku untuk wajib pajak yang ikut serta dalam program pengampunan pajak 2016.

"Jadi kebijakan PPS ada kaitannya dengan program pengampunan pajak 2016," katanya dalam acara Tax Live DJP pada Kamis (18/11/2021).

Baca Juga: DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

Giyarso menyampaikan wajib pajak yang belum sepenuhnya patuh dalam mengungkapkan harta saat tax amnesty 2016 dan ikut serta dalam kebijakan PPS 2022 dapat terhindar dari pengenaan sanksi administrasi sebesar 200%. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU No.11/2016 tentang Pengampunan Pajak.

Oleh karena itu, skema kebijakan pertama PPS menjadi kesempatan bagi wajib pajak peserta tax amnesty untuk melakukan mengungkapkan harta bersih yang kurang atau tidak dicantumkan dalam surat pernyataan. Selain itu, data dan informasi yang tercantum dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta tidak dapat dijadikan sebagai dasar melakukan penyelidikan, penyidikan atau sebagai basis melakukan penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

"Jadi sanksi administrasi dengan kenaikan 200% tidak dikenakan," ujarnya.

Baca Juga: Data 16 Januari 2022: Sebanyak 4.551 Wajib Pajak Sudah Ikut PPS

Giyarso menambahkan kaitan lainnya antara kebijakan pengampunan pajak dan PPS skema kebijakan pertama adalah penggunaan terminologi. Pada 2016, deklarasi harta dilakukan melalui surat pernyataan dan kini dalam kebijakan PPS menjadi surat pemberitahuan yang diajukan kepada Dirjen Pajak.

"Jadi kalau sebelumnya surat pernyataan namanya kemudian menjadi surat pemberitahuan. Sebelumnya uang tebusan sekarang menjadi PPh bersifat final," imbuhnya. (sap)

Baca Juga: Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai
Topik : UU HPP, program pengungkapan sukarela, tax amnesty, ungkap harta

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 13 Januari 2022 | 09:11 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 12 Januari 2022: Nilai Investasi Melonjak 57,4%

Kamis, 13 Januari 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sinyal Kemenkeu Tak Lanjutkan Insentif PPh Pasal 21 DTP, Ini Kata BKF

Rabu, 12 Januari 2022 | 16:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pengusaha Usulkan Moratorium Pemeriksaan Pajak Saat PPS Berlangsung

Rabu, 12 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! WP Peserta PPS Perlu Perhatikan Ini Saat Hitung Harta Bersih

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

Senin, 17 Januari 2022 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Enam Kondisi Bukti Pot/Put Unifikasi Tetap Perlu Dibuat

Senin, 17 Januari 2022 | 13:57 WIB
PMK 186/2021

Terbit PMK Baru Soal Pengawasan Akuntan Publik, Ini yang Diatur

Senin, 17 Januari 2022 | 13:51 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Turun, Utang Luar Negeri Indonesia Rp5.965 Triliun Per November 2021

Senin, 17 Januari 2022 | 13:30 WIB
SWISS

Adopsi Pajak Minimum Global, Konstitusi Bakal Diamendemen

Senin, 17 Januari 2022 | 13:00 WIB
AUSTRALIA

Omzet Menurun, Pengusaha Pub Minta Keringanan Cukai