Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Apa Itu Status Suspend dalam Administrasi Pajak?

A+
A-
5
A+
A-
5
Apa Itu Status Suspend dalam Administrasi Pajak?

KASUS penerbitan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau fiktif merupakan salah satu kasus yang diperhatikan pemerintah. Berdasarkan Laporan Tahunan Ditjen Pajak (2020), faktur pajak fiktif ternyata mendominasi kasus tindak pidana perpajakan di Indonesia.

Pada UU HPP, besaran sanksi administrasi pada wajib pajak yang membuat faktur pajak fiktif kini diperbesar. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyampaikan orang-orang yang membuat faktur pajak fiktif sudah dikategorikan sebagai tindak kriminal. Simak ‘Faktur Pajak Fiktif, Sri Mulyani: Sanksinya Lebih Berat di UU HPP’.

Tak hanya itu dalam bisnis operasinya, DJP juga bisa secara langsung menetapkan status suspend dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap wajib pajak yang menerbitkan faktur fiktif. Lantas apa itu status suspend?

Baca Juga: Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Definisi
DALAM SE-17/PJ/2018 disebutkan status suspend adalah suatu keadaan di mana sertifikat elektronik yang dimiliki wajib pajak dinonaktifkan untuk sementara waktu secara jabatan oleh DJP sehingga wajib pajak tidak dapat menerbitkan faktur pajak.

Penonaktifan sertifikat elektronik yang dimaksud adalah menonaktifkan sementara akun PKP pada aplikasi e-faktur wajib pajak. Status suspend ini diberikan kepada wajib pajak yang terindikasi sebagai penerbit faktur pajak tidak sah.

Penetapan status suspend wajib pajak didasarkan atas beberapa hasil penelitian. Pertama, hasil penelitian indikasi penerbit. Kedua, hasil pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDLP). Ketiga, hasil pengembangan pemeriksaan bukti permulaan wajib pajak lain.

Baca Juga: Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Keempat, hasil pengembangan penyidikan wajib pajak lain. Kelima, informasi yang diperoleh pada saat wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Keenam, informasi yang diperoleh pada saat wajib pajak sedang dilakukan penyidikan

Namun perlu diketahui, DJP dapat mencabut penetapan status suspend. Bagi wajib pajak yang telah melakukan klarifikasi dan memenuhi sejumlah persyaratan, status suspend tersebut bisa dicabut oleh otoritas pajak.

Wajib pajak dapat menyampaikan klarifikasi atas status suspend yang didapatnya paling lama 30 hari setelah adanya keputusan status suspend oleh DJP. Penyampaian klarifikasi dilakukan langsung oleh wajib pajak atau pengurus dan/atau penanggung jawab wajib pajak ke Kanwil DJP.

Baca Juga: Omzet UMKM di Bawah PTKP Rp500 Juta, Perlu Laporan Bulanan ke DJP?

Klarifikasi dapat dilakukan selama belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan. Nanti, kepala Kanwil DJP melakukan penelaahan atas klarifikasi wajib pajak untuk mengabulkan atau menolak klarifikasi wajib pajak tersebut dan memberikan usulan kepada Direktur Intelijen Perpajakan untuk mencabut status suspend atau mencabut pengukuhan PKP.

Tak hanya berpengaruh pada bidang perpajakan, status suspend juga dapat memengaruhi wajib pajak di bidang kepabeanan. Bagi wajib pajak yang ditetapkan dalam status suspend oleh DJP dapat menjadi rekomendasi untuk dilakukan pemblokiran status kepabeanan.

Simpulan
INTINYA, status suspend merupakan status penonaktifan sementara akun PKP dalam aplikasi e-faktur sehingga PKP tak bisa menerbitkan faktur pajak. Status ini diberikan dalam hal hasil penelitian ditetapkan bahwa wajib pajak terbukti menerbitkan faktur pajak tidak sah. (rig)

Baca Juga: Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Topik : kamus pajak, kamus, pajak, faktur pajak fiktif, status suspend, administrasi pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Mei 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN KOTAWIRINGIN TIMUR

Pemda Luncurkan Aplikasi Smart Tax, Warga Pelosok Gampang Bayar Pajak

Jum'at, 27 Mei 2022 | 08:32 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Update Daftar Wajib Pajak Prioritas Pengawasan Tiap Kuartal

Kamis, 26 Mei 2022 | 15:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP: Ikut PPS, Wajib Pajak Terbebas Sanksi dan Dapat Perlindungan Data

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor