Berita
Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG
Minggu, 19 September 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Sistem Online Single Submission?

A+
A-
2
A+
A-
2
Apa Itu Sistem Online Single Submission?

KEMUDAHAN berusaha menjadi salah satu faktor penting yang patut diperhatikan untuk meningkatkan investasi. Untuk itu, pemerintah berupaya mendorong reformasi struktural dalam kemudahan berusaha, termasuk dengan mereformasi sistem perizinan.

Reformasi perizinan tersebut salah satunya dilakukan dengan meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS). Adapun penerapan OSS ini diharapkan efektif mengurangi birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha.

Pemerintah terus mengembangkan sistem OSS agar semakin efektif mengurangi birokrasi dan mempermudah pelaku usaha. Dalam perkembangan terakhir, sistem OSS wajib terhubung dengan sistem lembaga lain, termasuk Ditjen Pajak (DJP). Lantas, sebenarnya apa itu sistem OSS?

Baca Juga: Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?

Definisi
MENGUTIP laman resmi Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Sistem OSS adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri.

Kehadiran sistem OSS membuat pelaku usaha tidak lagi harus mendatangi berbagai kementerian/lembaga (K/L) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada pemerintah daerah untuk mengurus perizinan usaha.

Dengan demikian, pelaku usaha tidak lagi harus berhadapan dengan administrasi yang terbilang rumit dan berlapis-lapis karena harus diperoleh secara bertahap. Adapun OSS ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden No.91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Baca Juga: Pulihkan Ekonomi, Jokowi Minta Perbankan Perderas Kucuran Kredit

Selanjutnya, sistem OSS diluncurkan pada 8 Juli 2018 dan aturan pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2018 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Namun, PP 24/2018 dicabut dan digantikan PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Selain menggantikan PP 24/2018, PP 5/2021 merupakan aturan turunan dari Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)

Ketentuan sistem OSS juga tercantum dalam Peraturan BKPM No.3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan BKPM No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Baca Juga: Pabrik Baterai Mobil Listrik Mulai Dibangun, Jokowi Tebar Insentif

Berdasarkan 3 aturan itu, Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan Lembaga OSS, yaitu Kementerian Investasi/BKPM, untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Adapun yang dimaksud dengan perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Sementara itu, perizinan berusaha berbasis risiko merupakan perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Secara lebih terperinci, berdasarkan Penjelasan Bagian Umum PP 5/2021, perizinan berusaha berbasis risiko merupakan metode untuk menentukan menentukan jenis perizinan berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha.

Baca Juga: Apa Itu Opsen Pajak?

Melalui konsep ini, pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin. Selain itu, konsep ini membuat kegiatan pengawasan lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan pengawasan

Risiko yang menjadi dasar perizinan berusaha diklasifikasikan menjadi risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Setiap status risiko itu akan memiliki syarat berbeda. Misalnya, untuk kegiatan usaha risiko rendah, pelaku usaha hanya dipersyaratkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Adapun pelaku usaha yang dimaksud dalam Peraturan BKPM 3/2021 dan Peraturan BKPM 4/2021 adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Baca Juga: Mempertimbangkan Penerapan Loss Carry Back Saat Pandemi

Ketentuan lebih lanjut mengenai pihak yang dapat mengakses sistem OSS, tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, hingga fasilitas penanaman modal melalui sistem OSS, dapat disimak dalam PP 5/2021, Peraturan BKPM 3/2021, dan Peraturan BKPM 4 Tahun 2021.

Simpulan
INTINYA sistem OSS merupakan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/BKPM untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Sistem OSS tersebut mengintegrasikan perizinan yang ada di tingkat daerah dan pusat. (Bsi)

Baca Juga: Apa Itu e-Bupot Instansi Pemerintah?
Topik : Single Online Submission, OSS, definisi, kamus kebijakan, kamus pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 09 Agustus 2021 | 16:41 WIB
PERIZINAN

Kendala Implementasi OSS Berbasis Risiko, Ini Kata Menteri Investasi

Senin, 09 Agustus 2021 | 15:46 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Tegaskan OSS Tidak Pangkas Kewenangan Pemda

Senin, 09 Agustus 2021 | 10:23 WIB
PERIZINAN

Resmi Luncurkan OSS Berbasis Risiko, Begini Pesan Presiden Jokowi

Sabtu, 07 Agustus 2021 | 09:00 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Rokok?

berita pilihan

Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG

Sektor Jasa Tertekan, Setoran Pajak PBB Bakal Dipacu

Minggu, 19 September 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Pegawai Pajak Turun ke Lapangan, Dua Hal Ini Jadi Pertimbangan DJP

Minggu, 19 September 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemda Usulkan Penerapan Pajak Sampah, Begini Respons Sri Mulyani

Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:

Tantangannya Memang Tak Mudah, tapi Kami Siapkan Strateginya

Minggu, 19 September 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kurang Dimanfaatkan, Aturan Supertax Deduction Terbuka untuk Direvisi

Minggu, 19 September 2021 | 07:00 WIB
APBN 2021

Sri Mulyani Sebut APBN Tetap Waspadai Covid-19 Varian Mu

Minggu, 19 September 2021 | 06:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Data AEoI Sudah Diterima, Uji Kepatuhan Wajib Pajak Dimulai

Sabtu, 18 September 2021 | 16:00 WIB
PRANCIS

Global Forum Rilis Panduan Baru Soal Pertukaran Informasi Perpajakan

Sabtu, 18 September 2021 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenperin: Diskon PPnBM Mobil Baru Terbukti Pulihkan Sektor Otomotif

Sabtu, 18 September 2021 | 14:00 WIB
LUKSEMBURG

Menkeu Belum Kabulkan Pembebasan PPh Gaji ke-13, Ini Alasannya