Berita
Minggu, 19 September 2021 | 11:30 WIB
PENERIMAAN CUKAI
Minggu, 19 September 2021 | 11:00 WIB
REPUBLIK CEKO
Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG
Minggu, 19 September 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK
Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Pengecualian PPN dan Fasilitas PPN?

A+
A-
5
A+
A-
5
Apa Itu Pengecualian PPN dan Fasilitas PPN?

PEMERINTAH berencana mengurangi barang dan jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai (PPN). Langkah tersebut menjadi bagian dari kajian rencana perubahan kebijakan PPN untuk merespons keterbatasan ruang fiskal tanpa mengganggu pemulihan ekonomi.

Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022, ada dua pokok perubahan kebijakan PPN yang sedang dipertimbangkan dan dikaji. Salah satu kebijakan tersebut adalah pengurangan fasilitas PPN.

Lantas sebenarnya apa yang dimaksud dengan barang dan jasa yang tidak dikenai PPN? Apa pula yang dimaksud dengan fasilitas PPN dibebaskan?Apa bedanya dengan jenis fasilitas PPN lainnya?

Baca Juga: Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?

Barang dan Jasa Tidak Kena PPN
PPN dapat didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas konsumsi dan merupakan pajak tidak langsung yang ditanggung oleh individu serta terkait dengan transaksi barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) tertentu.

Pada dasarnya, pengenaan PPN mencakup semua jenis barang sebagai basis PPN. Namun, terdapat jenis barang tertentu yang dikecualikan dari PPN atas alasan tertentu. Untuk itu, dalam menentukan apakah suatu barang merupakan BKP atau tidak, UU PPN menganut negative list.

Artinya, pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali barang tertentu yang diatur UU PPN sebagai barang yang tidak dikenai PPN (Barang Tidak Kena Pajak/BTKP). Dengan kata lain, dalam mendesain kebijakan mengenai BKP, UU PPN merumuskannya dengan cara merinci daftar BTKP.

Baca Juga: Apa Itu Opsen Pajak?

Barang yang tidak masuk dalam daftar BTKP tersebut merupakan BKP yang atas penyerahannya akan dikenai PPN. Adapun jenis-jenis barang yang merupakan BTKP dirumuskan dalam Pasal 4A ayat (2) UU PPN. Simak “Apa Itu BKP dan BTKP?

Sama seperti BKP, pada dasarnya PPN tidak menghendaki adanya perbedaan perlakuan atau diskriminasi antara satu jenis jasa dengan jenis jasa lainnya, yaitu seluruh jasa adalah JKP. Namun, untuk penentuan jenis jasa yang dikenai PPN, UU PPN juga menganut negative list.

Karena itu, dalam UU PPN diatur pengecualian dari jenis-jenis jasa yang dikenai PPN atau disebut dengan Jasa Tidak Kena Pajak (JTKP). Jasa yang tidak termasuk dalam daftar JTKP tersebut dianggap sebagai JKP (Darussalam, Septriadi, Dhora; 2018). Simak “Apa Itu JKP dan JTKP?

Baca Juga: Apa Itu e-Bupot Instansi Pemerintah?

Dengan demikian, secara ringkas, barang dan jasa yang tidak dikenai PPN merupakan barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Hal ini berarti barang-barang tersebut memang telah ditetapkan untuk tidak dikenakan dan tidak terutang PPN.

Biasanya barang dan jasa ini disebut dengan BTKP (non-BKP) atau JTKP (non-JKP). Saat ini berdasarkan Pasal 4A UU PPN ada 4 kelompok BTKP dan 17 kelompok JTKP. Namun, kini pemerintah tengah mengkaji pengurangan atas jumlah BTKP dan JKTP tersebut.

Fasilitas PPN Tidak Dipungut dan Dibebaskan
DASAR hukum pemberian fasilitas PPN tidak dipungut dan dibebaskan diatur dalam Pasal 16B UU PPN. Pemberian fasilitas PPN dibebaskan dan PPN terutang tidak dipungut menyebabkan pajak keluaran (PK) yang terutang tidak perlu dibayar. Simak “Apa Itu Pajak Keluaran?”

Baca Juga: APA ITU MMEA?

Namun, dalam penerapan PPN tidak dipungut, PK tetap terutang, tetapi tidak dipungut. Sementara itu, dalam PPN dibebaskan, PK dianggap tidak ada. Perbedaan utama kedua fasilitas ini adalah terkait dengan perlakuan pengkreditan pajak masukan (PM). Simak “Apa Itu Pajak Masukan?”

Dalam PPN tidak dipungut, PM yang berkaitan dengan penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas ini tetap dapat dikreditkan. Dengan demikian, PPN tetap terutang, tetapi tidak dipungut.

Berbeda dengan PPN tidak dipungut, adanya PPN dibebaskan mengakibatkan tidak adanya PK. Dengan demikian, PM yang berkaitan dengan penyerahan BKP/JKP yang memperoleh pembebasan itu tidak dapat dikreditkan. Simak “Perbedaan PPN Dibebaskan dan PPN Tidak Dipungut

Baca Juga: Apa Itu Wajib Pajak OPPT?

Fasilitas PPN DTP
SELAIN PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut, terdapat bentuk fasilitas lain yaitu PPN ditanggung pemerintah (DTP). Meskipun fasilitas ini tidak disebutkan dalam Pasal 16B UU PPN, pada kenyataannya, pemberian fasilitas PPN DTP telah diterapkan sejak lama.

Tidak terdapat ketentuan yang mengatur khusus mengenai apa itu PPN DTP. Namun, pengertian pajak DTP secara umum adalah pajak terutang yang dibayar pemerintah dengan pagu yang ditetapkan APBN, kecuali ditentukan lain dalam UU APBN. Simak “Beda PPN DTP dan Tidak Dipungut

Perbedaan utama PPN DTP dengan fasilitas lain adalah PPN terutang tersebut ditanggung atau dibayarkan oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN. Lebih lanjut, perbedaan lainnya terletak pada ketentuan mengenai perlakuan PM.

Baca Juga: Apa Itu SPPKP?

Perlakuan PM atas PPN DTP tidak diatur secara jelas dan tegas. Pasalnya, perlakuan PM terkait dengan penyerahan barang yang memperoleh fasilitas PPN DTP bisa berbeda-beda antara satu peraturan dan peraturan lainnya.

Beberapa peraturan mengatur secara tegas PM atas penyerahan yang memperoleh PPN DTP dapat dikreditkan. Sementara dalam aturan lain, PM itu tidak dapat dikreditkan. Ada pula peraturan yang tidak mengatur. Simak “Mencermati Perlakuan Pajak Masukan atas Penyerahan PPN DTP

PPN dengan Tarif 0%
DALAM literatur berbahasa Inggris, tarif 0% disebut dengan zero rate. Menurut Schenk dan Oldman (2007), tarif 0% adalah suatu mekanisme di mana unsur PPN yang terdapat dalam harga perolehan barang, jasa, atau transaksi tertentu dapat dihilangkan. Tarif 0% juga dapat dideskripsikan sebagai exemption with credit.

Baca Juga: Apa itu Free Rider Dalam Ranah Pajak?

Negara yang menerapkan prinsip destinasi, umumnya menerapkan PPN dengan tarif 0% atas ekspor barang tanpa memperhatikan sifat dan jenis dari barang yang diekspor serta ekspor jasa yang dimanfaatkan di luar daerah pabean dari suatu negara.

Penerapan tarif 0% ini bukanlah pilihan, tetapi suatu keharusan bagi negara yang mengadopsi prinsip destinasi. Hal ini berarti atas ekspor BKP dan/atau JKP untuk dikonsumsi di luar daerah pabean dikenai PPN dengan tarif 0% karena akan dikonsumsi di luar daerah pabean (di luar negeri).

Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, PM yang telah dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut tetap dapat dikreditkan. (Bsi)

Baca Juga: Apa Itu Aplikasi Ability To Pay (ATP)?

Topik : Pengecualian PPN dan Fasilitas PPN, definisi, kamus PPN, kamus pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 19 Juli 2021 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Barang Diangkut Terus dan Diangkut Lanjut?

Sabtu, 17 Juli 2021 | 09:00 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah?

Rabu, 14 Juli 2021 | 19:24 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK

Apa Itu Asas Ultimum Remedium?

Senin, 12 Juli 2021 | 18:29 WIB
KAMUS PBB

Apa Itu NOP PBB?

berita pilihan

Minggu, 19 September 2021 | 11:30 WIB
PENERIMAAN CUKAI

DJBC Prediksi Setoran Cukai Minuman Beralkohol Membaik Tahun Ini

Minggu, 19 September 2021 | 11:00 WIB
REPUBLIK CEKO

Proses Penegakan Hukum Dihentikan, Wajib Pajak Bisa Dapat Kompensasi

Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG

Sektor Jasa Tertekan, Setoran Pajak PBB Bakal Dipacu

Minggu, 19 September 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Pegawai Pajak Turun ke Lapangan, Dua Hal Ini Jadi Pertimbangan DJP

Minggu, 19 September 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemda Usulkan Penerapan Pajak Sampah, Begini Respons Sri Mulyani

Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:

Tantangannya Memang Tak Mudah, tapi Kami Siapkan Strateginya

Minggu, 19 September 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kurang Dimanfaatkan, Aturan Supertax Deduction Terbuka untuk Direvisi

Minggu, 19 September 2021 | 07:00 WIB
APBN 2021

Sri Mulyani Sebut APBN Tetap Waspadai Covid-19 Varian Mu

Minggu, 19 September 2021 | 06:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Data AEoI Sudah Diterima, Uji Kepatuhan Wajib Pajak Dimulai

Sabtu, 18 September 2021 | 16:00 WIB
PRANCIS

Global Forum Rilis Panduan Baru Soal Pertukaran Informasi Perpajakan