Review
Kamis, 08 Desember 2022 | 18:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Rabu, 07 Desember 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 05 Desember 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 05 Desember 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 02 Desember 2022 | 21:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 07 Desember 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 07 DESEMBER - 13 DESEMBER 2022
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:00 WIB
KMK 63/2022
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Komunitas
Kamis, 08 Desember 2022 | 19:45 WIB
AGENDA PAJAK
Kamis, 08 Desember 2022 | 16:10 WIB
BENDAHARA II PERTAPSI AMELIA SANDRA:
Kamis, 08 Desember 2022 | 07:00 WIB
UMN AL-WASHLIYAH MEDAN
Rabu, 07 Desember 2022 | 15:42 WIB
BENDAHARA I PERTAPSI AULIA HIDAYATI:
Reportase
Perpajakan ID
Jum'at, 09 Desember 2022 | 10:30 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 08 Desember 2022 | 10:30 WIB
EDUKASI PAJAK
Rabu, 07 Desember 2022 | 10:00 WIB
PERPAJAKAN ID
Senin, 05 Desember 2022 | 10:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Beda PPN Ditanggung Pemerintah dan PPN Tidak Dipungut

A+
A-
16
A+
A-
16
Beda PPN Ditanggung Pemerintah dan PPN Tidak Dipungut

PEMERINTAH telah memberikan tambahan insentif pajak dalam rangka penanganan pandemi virus Corona atau Covid-19. Tambahan insentif tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/PMK.03/2020.

Melalui beleid ini pemerintah memberikan empat jenis insentif pajak, salah satunya adalah pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) dan PPN tidak dipungut. Fasilitas ini diberikan pada barang atau jasa kena pajak yang diperlukan untuk penanganan Covid-19.

Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan PPN DTP dan PPN tidak dipungut?

Baca Juga: Apa Itu Hipotek?

PPN Ditanggung Pemerintah
Kendati menyebut pemberian fasilitas PPN ditanggung pemerintah, PMK No.28/2020 tidak menjabarkan definisi PPN DTP. Namun, definisi pajak DTP secara umum termuat dalam Pasal 1 ayat (1) PMK No.228/2010 jo PMK No.237/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak DTP yang menyatakan:

“Pajak Ditanggung Pemerintah (P-DTP), adalah pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”

Berdasarkan PMK tersebut, terdapat berbagai macam jenis P-DTP, salah satunya PPN DTP. Sementara itu, pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Baca Juga: Apa Itu Business Intelligence dalam Ranah Pajak?

Secara sederhana PPN dapat pula diartikan sebagai pajak atas konsumsi /pemanfaatan barang atau jasa. Dengan demikian, PPN DTP adalah pajak terutang atas konsumsi/pemanfaatan barang dan jasa ditanggung /dibayarkan oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang ditetapkan dalam UU APBN.

Merujuk pada PMK No.28/2020, PPN DTP diberikan atas penyerahan barang kena pajak atau pemanfaatan jasa kena pajak diperlukan untuk penanganan Covid-19 oleh instansi badan/instansi pemerintah, rumah sakit, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu menanggulangi Covid-19.

Selain diberikan untuk penanggulangan Covid-19, PPN DTP juga sempat diberikan pemerintah melalui PMK No.29/PMK.011/2011. Kala itu, PPN DTP diberikan atas penyerahan minyak goreng sawit curah di dalam negeri untuk tahun anggaran 2011.

Baca Juga: Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

PPN Tidak Dipungut
PPN tidak dipungut merupakan salah satu jenis dari fasilitas di bidang PPN. Fasilitas ini diatur dalam Pasal 16B Undang-Undang No. 8/1983 jo. Undang-Undang No. 42/2009 (UU PPN). Fasilitas PPN ini dapat diberikan sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu maupun untuk seterusnya.

Namun, pemberian fasilitas PPN ini, baik PPN dibebaskan maupun PPN tidak dipungut, terbatas pada hal-hal berikut:

  • kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean;
  • penyerahan barang kena pajak (BKP) tertentu/penyerahan jasa kena pajak (JKP) tertentu;
  • impor BKP tertentu;
  • pemanfaatan BKP tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean; dan
  • pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Secara sederhana PPN tidak dipungut dapat diartikan sebagai fasilitas yang membuat pemungut PPN tidak perlu melakukan pemungutan atas PPN terutang dari penyerahan barang atau jasa kena pajak. Namun, hal yang perlu digaris bawahi, fasilitas PPN tidak dipungut berbeda dengan PPN dibebaskan. Anda dapat menyimak perbedaannya pada artikel berikut.

Baca Juga: Apa Itu Permukaan Bumi Onshore dan Offshore dalam PBB Pertambangan?

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 2 ayat (5) PMK 28/2020 PPN tidak dipungut diberikan atas impor barang tertentu yang diperlukan untuk menangani Covid-19 yang dilakukan oleh oleh instansi badan/instansi pemerintah, rumah sakit, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu.

Selain itu, fasilitas PPN tidak dipungut umumnya juga diberikan untuk penyerahan yang terkait dengan kawasan ekonomi tertentu, seperti kawasan berikat, kawasan bebas, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Fasilitas PPN tidak dipungut juga berlaku untuk impor atau penyerahan alat angkutan tertentu di bidang pertahanan, TNI atau Polri. Fasilitas ini diatur lebih lanjut dalam PP tersendiri. Kendati tidak dilakukan pemungutan, pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan barang/jasa kena pajak yang mendapat fasilitas tidak dipungut tetap dapat dikreditkan. (Bsi)

Baca Juga: Apa Itu User Specific Duty Free Scheme?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamus pajak, PPN Ditanggung Pemerintah, PPN Tidak Dipungut

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Ernard Vinoyana

Selasa, 14 April 2020 | 16:55 WIB
Mekanisme mendapat supaya ppn ditanggung pemerintah bagaimana ya? Mohon dibantu jawab prosedurnya?
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Pemotongan Hewan?

Senin, 19 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Amortisasi?

Senin, 12 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Biaya Promosi dalam Aspek Perpajakan?

Rabu, 24 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Risalah Lelang?

berita pilihan

Jum'at, 09 Desember 2022 | 12:30 WIB
KP2KP BENTENG

Salah Input SPT Unifikasi, Bendaharawan Masih Bisa Ubah Bukti Potong

Jum'at, 09 Desember 2022 | 12:00 WIB
UU 29/2022

Pemerintah Undangkan UU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

Jum'at, 09 Desember 2022 | 11:30 WIB
EDUKASI PAJAK

Beri Edukasi, DJP Sebut WP Bisa Undang Penyuluh Pajak Jadi Pembicara

Jum'at, 09 Desember 2022 | 11:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH I

Diduga Menilap Pajak, Direktur Perusahaan ini Terancam Masuk Bui

Jum'at, 09 Desember 2022 | 10:30 WIB
EDUKASI PAJAK

Hari Terakhir! Langganan Perpajakan ID, Gratis Buku Transfer Pricing

Jum'at, 09 Desember 2022 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Irlandia Berikan Insentif Kredit Pajak untuk Perusahaan Video Game

Jum'at, 09 Desember 2022 | 09:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Ingin UMKM Makin Maju Biar Bayar Pajaknya Lebih Besar

Jum'at, 09 Desember 2022 | 09:30 WIB
FILIPINA

RUU Pajak Pendapatan Pasif Disetujui, Filipina Bakal Makin Kompetitif

Jum'at, 09 Desember 2022 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

PP 44/2022, Apa Saja Substansi Baru Soal Ketentuan PPN? Ini Kata DJP

Kamis, 08 Desember 2022 | 19:45 WIB
AGENDA PAJAK

UNS dan DDTC Bakal Teken Kerja Sama Pendidikan Pajak