Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Pajak Solidaritas?

A+
A-
3
A+
A-
3
Apa Itu Pajak Solidaritas?

TINGGINYA kebutuhan untuk membiayai penanganan pandemi Covid-19 mendorong tendensi optimalisasi pungutan pajak, terutama terhadap pihak yang memiliki kekayaan lebih atau pihak yang masih memperoleh keuntungan pada masa pandemi.

Misalnya, Pemerintah Argentina mengesahkan undang-undang yang dikenal sebagai Solidarity and Extraordinary Contribution to Help Mitigate the Effects of the Pandemic. Melalui undang-undang tersebut, Pemerintah Argentina mengenakan pajak atas kekayaan dari warga terkaya Argentina.

Pajak tersebut hanya dikenakan satu kali dan dimaksudkan untuk membantu menutupi biaya pandemi Covid-19. Adapun pengenaan pajak tersebut merupakan salah satu bentuk dari pajak solidaritas. Pajak solidaritas ini sebelumnya sudah pernah diterapkan, bahkan saat masa Perang Dunia I.

Baca Juga: Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan pajak solidaritas?

Definisi
PAJAK solidaritas merupakan pungutan tambahan yang ditujukan untuk mendanai kebutuhan masyarakat luas atau tujuan tertentu. Melalui pemenuhan kebutuhan atau tujuan tersebut, diharapkan terbentuk solidaritas yang mencerminkan kebersamaan dalam menanggung beban secara bersama-sama.

Pajak solidaritas ini umumnya berupa pungutan tambahan di luar ketentuan pajak yang sudah ada. Pajak ini bisa diadopsi dalam bentuk pengenaan pajak satu kali, pajak berbasis kekayaan, pajak penghasilan (PPh) tambahan, pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai (PPN) tambahan, atau dalam bentuk lainnya.

Baca Juga: Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Biasanya, pajak solidaritas dihitung berdasarkan pada tarif tertentu terhadap basis yang ditentukan. Misalnya, berdasarkan pada persentase tertentu dari pajak terutang atau dengan tarif tetap. Adapun pajak solidaritas tersebut dapat menyasar orang pribadi, pengusaha perseorangan, ataupun badan.

Pajak solidaritas acap kali dimaksudkan sebagai strategi penerimaan jangka pendek dan tidak bersifat permanen. Misalnya, pajak solidaritas dikenakan selama masa perang atau untuk pendanaan suatu proyek besar yang membutuhkan partisipasi masyarakat serta semangat patriotiknya (Kagan, 2020).

Pajak solidaritas telah dipertimbangkan atau diperkenalkan di beberapa negara. Misalnya, modernisasi PPh yang diperkenalkan di Amerika Serikat pada periode Perang Dunia I dan II awalnya merupakan bentuk paksaan solidaritas bagi pihak-pihak yang tidak ingin berperang tetapi ingin berkontribusi lebih.

Baca Juga: Apa Itu Angka Kapitalisasi dalam Pajak Bumi dan Bangunan?

Pajak solidaritas juga pernah diberlakukan di Prancis yang dikenakan atas kekayaan kelompok tertentu pada 1981. Pajak solidaritas atas kekayaan (impôt de solidarité sur la fortune/ISF) ini menyasar rumah tangga dengan kekayaan bersih senilai lebih dari €1,3 juta.

Namun, Pemerintah Prancis sepakat untuk menghapus ISF dan menggantinya dengan pajak kekayaan atas properti. Pajak kekayaan atas properti ini berlaku mulai 2018 dan memiliki ambang batas serta tarif yang sama dengan ISF, tetapi hanya dikenakan atas properti – bukan saham atau obligasi –.

Pemerintah Jerman juga pernah mengenakan pajak solidaritas. Awalnya pajak solidaritas ini diperkenalkan untuk menutupi biaya perang teluk dan reunifikasi Jerman pada 1991. Adapun tarif pajak solidaritas ditetapkan sebesar 7,5% dan hanya berlaku selama satu tahun.

Baca Juga: Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?

Namun, pada 1995, Pemerintah Jerman memperkenalkan kembali pajak solidaritas. Tiga tahun kemudian, Pemerintah Jerman menurunkan tarif pajak solidaritas menjadi 5,5% atas pajak penghasilan baik orang pribadi maupun badan (IMF 2021, Kagan 2020).

Tahun lalu, Kolombia sempat memberlakukan pajak solidaritas selama tiga bulan, mulai Mei 2020 sampai dengan Juli 2020. Pungutan pajak ini berlaku bagi setiap individu yang memiliki penghasilan lebih dari US$2.500 per bulan atau setara dengan Rp36,6 juta.

Kemudian, saat ini, Pemerintah Peru juga tengah mempertimbangkan pengenaan pajak solidaritas. Usulan pungutan pajak baru ini menyasar orang kaya untuk lebih berkontribusi kepada negara, terutama pada masa krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 (Tax Foundation, 2020).

Baca Juga: Apa Itu Opsen Pajak?

Selanjutnya, Pemerintah Argentina menerapkan konsep pajak solidaritas pada individu dengan kekayaan di atas US$2,2 juta. Pajak tersebut dikenakan dengan tarif antara 2,25% hingga 5,25% tergantung jenis aset, lokasi, dan nilainya.

Simpulan
INTINYA pajak solidaritas merupakan pungutan tambahan –baik subjek, objek, dan/atau tarif – di luar ketentuan pajak yang sudah ada. Pajak ini dikenakan untuk mendanai tujuan tertentu. Pajak solidaritas ini umumnya bersifat sementara dan bisa menyasar seluruh pihak ataupun pihak tertentu. Terkait dengan pajak solidaritas, Anda dapat pula menyimak perspektif dari Managing Partner DDTC Darussalam dalam 'Saatnya Saling Menopang, Saatnya Pajak Solidaritas'. (kaw)

Baca Juga: Apa Itu e-Bupot Instansi Pemerintah?
Topik : kamus, kamus pajak, kamus kebijakan pajak, pajak solidaritas

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dika Meiyani

Kamis, 01 Juli 2021 | 03:31 WIB
keren, makasih ilmunya DDTC
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 04 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Pembangunan I?

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:45 WIB
KAMUS PAJAK INTERNASIONAL

Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD?

Rabu, 28 Juli 2021 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Pink Tax?

Senin, 26 Juli 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Polluter Pays Principle?

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan