Review
Jum'at, 05 Maret 2021 | 08:55 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 15:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 02 Maret 2021 | 09:40 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Jum'at, 05 Maret 2021 | 17:54 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 3 MARET - 9 MARET 2021
Senin, 01 Maret 2021 | 10:15 WIB
KMK 13/2021
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa itu Pajak Sarang Burung Walet?

A+
A-
33
A+
A-
33
Apa itu Pajak Sarang Burung Walet?

KEBERADAAN burung walet serta keistimewaan sarangnya sudah dikenal sejak ratusan tahun silam. Khasiat sarang burung walet bagi kesehatan tubuh sangat populer dan banyak diminati masyarakat. Bahkan, sarang burung walet juga menjadi komoditas ekspor dan memiliki nilai jual tinggi.

Terdapat dua jenis jenis sarang burung walet, yaitu yang berasal dari gua atau alam dan yang berasal dari hasil ternak atau budidaya di sebuah bangunan khusus. Harga kedua jenis sarang burung walet tersebut berbeda dan lebih mahal yang diperoleh dari gua atau alam.

Banyaknya peminat serta potensi nilai jual yang tinggi membuat pajak sarang burung walet menjadi salah satu potensi penerimaan pajak daerah yang patut digali. Namun, beberapa daerah mengaku jenis pajak ini sulit untuk dipungut. Lantas, sebenarnya apa itu pajak sarang burung walet?

Baca Juga: Apa Itu Nomor Transaksi Penerimaan Negara ?

Definisi
PAJAK sarang burung walet merupakan salah satu dari sekian pajak yang tergolong pada jenis pajak kabupaten/kota. Dengan demikian, diketahui proses pemungutan pajak sarang burung walet dapat dilaksanakan pada tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (UU PDRD) pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Adapun yang dimaksud dengan burung walet, sesuai Pasal 1 angka 36 adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.

Baca Juga: Apa Itu Nilai Jual Kena Pajak?

Burung walet memiliki kebiasaan berdiam di gua-gua atau rumah atau gedung yang cukup lembab, remang-remang sampai gelap. Burung walet ini menggunakan langit-langit gua atau rumah tersebut untuk menempelkan sarang sebagai tempat beristirahat dan berbiak.

Sarang burung walet yang tersusun dari air liur burung walet mempunyai daya jual yang tinggi karena dapat dimakan dan baik bagi kesehatan. Sarang tersebut biasanya dimasak untuk campuran obat tradisional atau makanan mewah.

Namun, tidak semua kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan yang sarang burung walet dikenakan pajak. Berdasarkan Pasal 72 ayat (2) UU PDRD terdapat dua kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet yang dikecualikan dari objek pajak sarang burung walet.

Baca Juga: Pajak Ini Sulit Dipungut, Pemkot Putuskan Tak Pasang Target

Pertama, pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kedua, kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda).

Adapun merujuk pada Pedoman Umum PDRD yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, pengambilan sarang burung walet yang merupakan objek PNBP adalah yang berasal dari habitat alami, seperti hutan dan gua.

Selain itu, tidak semua daerah kabupaten/kota memiliki potensi sarang burung walet. Untuk itu, dapat dikatakan pajak sarang burung walet ini termasuk salah satu potensi daerah yang unik yang hanya dapat ditemui pada daerah tertentu.

Baca Juga: Apa Itu Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran?

Daerah yang potensi pajak sarang burung waletnya termasuk signifikan di antaranya Kabupaten Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur-Kalimantan Tengah, Kabupaten Kebumen-Jawa Tengah, Kabupaten Muaro Jambi-Jambi, dan Kota Semarang-Jawa Tengah.

Apabila potensi sarang burung walet dibarengi dengan proses pengambilan dan/atau pengusahaan secara signifikan, maka dipandang mampu mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.

Sebelum berlakunya UU No.28/2009, pajak sarang burung walet pada dasarnya telah banyak diterapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Pungutan atas budidaya sarang burung walet dilakukan oleh berbagai kabupaten/kota dengan nama yang berbeda.

Baca Juga: Apa Itu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas?

Sebelumnya, ada yang mengatur pungutan atas sarang burung walet sebagai pajak daerah dan ada pula yang menyatakannya sebagai retribusi daerah. Hal ini berarti, pajak sarang burung walet yang diatur dalam UU No.28/2009 (UU PDRD) bukan suatu hal yang baru.

Pengaturan pajak sarang burung walet pada UU PDRD pada dasarnya merupakan penegasan atas aturan pemungutan atas budidaya sarang burung walet di Indonesia. Ketentuan lebih lanjut dapat disimak dalam UU PDRD atau simak “Inilah Salah Satu Jenis Pajak Daerah yang Sulit Dipungut

Simpulan
INTINYA, pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Namun, tidak semua pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet dikenakan pajak karena terdapat pula yang dikecualikan dari objek pajak.

Baca Juga: Apa Itu Pemindahbukuan (Pbk)?

Pemungutan pajak ini merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota. Namun, pengenaan pajak ini tidak mutlak ada pada setiap daerah karena bergantung pada potensi sarang burung walet di daerah tersebut. (Bsi)

Topik : pajak sarang burung walet, definisi, kamus pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

widyadisty tiara

Kamis, 17 Desember 2020 | 10:25 WIB
wah baru tau tentang pajak sarang burung walet, terimakasih ddtc sekarang jadi mengerti
1
artikel terkait
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 17:58 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 17:51 WIB
KAMUS PAJAK
berita pilihan
Minggu, 07 Maret 2021 | 06:01 WIB
INSENTIF PPnBM
Sabtu, 06 Maret 2021 | 15:01 WIB
UNI EROPA
Sabtu, 06 Maret 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN BADUNG
Sabtu, 06 Maret 2021 | 13:01 WIB
SELEKSI CPNS
Sabtu, 06 Maret 2021 | 12:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 06 Maret 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 06 Maret 2021 | 09:01 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 06 Maret 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 06 Maret 2021 | 07:30 WIB
INSENTIF PPnBM