Review
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Apa Itu Lelang Eksekusi Pajak?

A+
A-
1
A+
A-
1
Apa Itu Lelang Eksekusi Pajak?

PAJAK sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus dioptimalkan sehingga pembangunan nasional dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu, peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat krusial.

Namun, dalam kenyataannya, masih dijumpai tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Adanya tunggakan pajak ini membuat dilakukannya tindakan penagihan pajak sebagai wujud law enforcement untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Secara sederhana, penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya. Salah satu rangkaian penagihan itu adalah lelang atas barang sitaan pajak (lelang eksekusi pajak). Lantas, apa itu lelang eksekusi pajak?

Baca Juga: NPWP Bisa Aktif Otomatis Jika Wajib Pajak Non-Efektif Lapor SPT

Definisi Lelang
MERUJUK Kamus Besar Bahasa Indonesia, lelang berarti penjualan di hadapan orang banyak yang dipimpin pejabat lelang. Aturan mengenai lelang di antaranya tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PMK 213/2020, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

Pengumuman lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya Lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat Lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan (pasal 1 angka 4 PMK 213/2020).

Baca Juga: Transaksi dengan Pemotong Pajak, WP PPh Final UMKM Perlu Ajukan Suket

Pasal 2 PMK 213/2020 mengelompokkan lelang menjadi 3 jenis, yaitu lelang noneksekusi wajib; lelang noneksekusi sukarela; dan lelang eksekusi.

Lelang noneksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan melalui lelang. Lelang jenis ini terdiri atas beragam bentuk di antaranya: lelang barang milik negara/daerah; lelang barang milik BUMN/BUMD berbentuk nonpersero; dan lelang barang gratifikasi.

Selanjutnya, lelang noneksekusi sukarela adalah lelang untuk melaksanakan penjualan Barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela. Terdapat beragam bentuk lelang noneksekusi sukarela di antaranya seperti lelang barang milik perorangan.

Baca Juga: Bikin Rugi Negara Rp1,7 M, Tersangka Pajak Diserahkan ke Kejaksaan

Terakhir, lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Lelang eksekusi juga terdiri atas beragam bentuk, di antaranya: lelang eksekusi pengadilan; lelang eksekusi jaminan fidusia; lelang eksekusi gadai; lelang eksekusi harta pailit; Lelang Eksekusi barang bukti tindak pidana kehutanan; dan lelang eksekusi pajak.

Lelang Eksekusi Pajak
BADAN Urusan Piutang Dan Lelang Negara dan otoritas pajak sempat menerbitkan Surat Edaran Bersama Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dan Dirjen Pajak No.SE-214/PJ./1999, SE-17/PN/1999 tentang Lelang Eksekusi Pajak.

Baca Juga: Bantuan BPJS kepada Wajib Pajak Tertentu yang Bebas Pajak Penghasilan

Merujuk surat edaran bersama tersebut, lelang eksekusi pajak adalah lelang yang dilaksanakan untuk melakukan eksekusi atas barang-barang milik wajib pajak/penanggung pajak yang sudah disita dalam rangka penagihan utang pajak yang harus dibayar kepada negara atas permintaan pejabat.

Lebih lanjut, aturan mengenai lelang atas barang sitaan pajak atau lelang eksekusi pajak di antaranya tercantum dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP).

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU PPSP, lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

Baca Juga: Ada Rezim Pajak Baru, Saham Perusahaan Asuransi Anjlok Sampai 10%

Lelang dilaksanakan apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang (Pasal 25 ayat (1) UU PPSP).

Lelang atas barang yang telah dilakukan penyitaan tetap dapat dilaksanakan sekalipun penanggung pajak telah melunasi utang pajak, tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak (Penjelasan pasal 25 ayat (1) UU PPSP).

Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang melalui media massa. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada penanggung pajak melunasi utang pajaknya sebelum pelelangan terhadap barang yang disita dilaksanakan (Pasal 26 ayat (1) UU PPSP).

Baca Juga: Penyebab Faktur Pajak Dianggap Tidak Dibuat

Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan lelang setiap penjualan secara lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Adapun pengumuman lelang atas barang sitaan pajak dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah penyitaan (Pasal 26 ayat (1a) UU PPSP).

Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak. Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak maka pelaksanaan lelang dihentikan.

Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang. Adapun lelang eksekusi pajak ini tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh penanggung pajak. (rig)

Baca Juga: Penyebab Pemeriksaan Bukper Ditindaklanjuti dengan Penyidikan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamus pajak, kamus, pajak, lelang eksekusi pajak, penagihan, penerimaan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:30 WIB
SELEBRITAS

Petinju Daud 'Cino' Yordan Titip Pesan ke Wajib Pajak, Apa Isinya?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:00 WIB
KP2KP KASONGAN

Giliran Kepala Sekolah Jadi Sasaran Sosialisasi Validasi NIK-NPWP

Sabtu, 04 Februari 2023 | 09:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Pensiunan Tetap Wajib Lapor SPT Tahunan, Jangan Lupa Bukti Potong

Sabtu, 04 Februari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN MUKOMUKO

DJP Surati Pemda, ASN Perlu Validasi NIK Paling Telat 28 Februari 2023

berita pilihan

Minggu, 05 Februari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Bisa Minta Dokumen SPT Pajak ke Penerima Fasilitas TPB dan KITE

Minggu, 05 Februari 2023 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Bisa Aktif Otomatis Jika Wajib Pajak Non-Efektif Lapor SPT

Minggu, 05 Februari 2023 | 14:00 WIB
PP 55/2022

Transaksi dengan Pemotong Pajak, WP PPh Final UMKM Perlu Ajukan Suket

Minggu, 05 Februari 2023 | 13:00 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Bikin Rugi Negara Rp1,7 M, Tersangka Pajak Diserahkan ke Kejaksaan

Minggu, 05 Februari 2023 | 12:00 WIB
PP 55/2022

Bantuan BPJS kepada Wajib Pajak Tertentu yang Bebas Pajak Penghasilan

Minggu, 05 Februari 2023 | 11:30 WIB
INDIA

Ada Rezim Pajak Baru, Saham Perusahaan Asuransi Anjlok Sampai 10%

Minggu, 05 Februari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penyebab Faktur Pajak Dianggap Tidak Dibuat

Minggu, 05 Februari 2023 | 10:30 WIB
PP 50/2022

Penyebab Pemeriksaan Bukper Ditindaklanjuti dengan Penyidikan

Minggu, 05 Februari 2023 | 10:00 WIB
SPANYOL

Bank di Negara Ini Ramai-Ramai Tolak Kebijakan Windfall Tax

Minggu, 05 Februari 2023 | 09:30 WIB
KOTA SURAKARTA

Tagihan PBB di Solo Naik Drastis, Begini Penjelasan Wali Kota Gibran