Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Reportase
Glosarium

Apa Itu JKK dan JKm?

A+
A-
11
A+
A-
11
Apa Itu JKK dan JKm?

PAJAK penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang menyasar penghasilan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan subjek pajak dalam negeri. Hal ini membuat perhitungan PPh Pasal 21 terdiri atas berbagai komponen.

Salah satu komponen yang kerap muncul adalah premi jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan kematian (JKm). Komponen tersebut merupakan bagian dari program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Lantas, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan JKK dan JKm?

Baca Juga: Apa Itu Kapasitas Fiskal Daerah dan Peta Kapasitas Fiskal Daerah?

Definisi
MERUJUK pada laman resmi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.

JKK bertujuan untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.

Berdasarkan laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, JKK memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Baca Juga: Memahami Definisi Ragam Areal dalam PBB Perhutanan

Sementara itu, yang dimaksud dengan Jaminan Kematian (JKm) adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

Melansir dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, Jkm memberikan manfaat uang tunai kepada ahli waris ketika peserta BPJS Ketenagakerjaan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Perlakuan Pajak
PERLAKUAN pajak atas premi JKK dan JKm dapat berbeda tergantung pada apakah premi tersebut ditanggung pemberi kerja atau pegawai. Adapun berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf n UU PPh premi asuransi merupakan objek PPh.

Baca Juga: Apa Itu SKTD dan e-SKTD?

Selanjutnya, dalam lampiran PER-16/2016 mengenai petunjuk umum penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur bagi pegawai tetap menyatakan premi JKK dan JKm yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai.

Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya.

Dalam perhitungan PPh Pasal 21, premi JKK dan JKm tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.

Baca Juga: Apa Itu Hutan Produksi, Tanaman, dan Alam dalam PBB Perhutanan?

Merujuk Pasal 9 ayat (1) huruf d UU PPh, pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi tidak boleh dibiayakan.

Namun, terdapat pengecualian apabila premi tersebut dibayarkan oleh pemberi kerja dan diperhitungkan sebagai penghasilan bagi wajib pajak. Hal ini berarti, apabila premi JKK dan JKm ditanggung oleh perusahaan, maka premi JKK dan JKm tersebut merupakan penghasilan bagi pegawai

Dengan kata lain, premi itu menambah penghasilan bruto pegawai dan dapat menjadi biaya fiskal perusahaan. Namun, apabila premi JKK dan JKm dibayarkan sendiri oleh pegawai, maka tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto pegawai dan tidak dapat menjadi biaya fiskal perusahaan.

Baca Juga: Apa Itu KK, HB, PH dan MT dalam Pajak Suami-Istri?

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh menyatakan pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa dikecualikan dari objek pajak.

Hal ini berarti apabila suatu saat pegawai tersebut mengklaim dan menerima manfaat atas premi tersebut maka penerimaan manfaat itu bukanlah objek PPh Pasal 21. (Bsi)

Baca Juga: Apa Itu Earmarking Tax?
Topik : JKK, JKm, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, definisi, kamus pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 18:10 WIB
KAMUS PABEAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 18:25 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 12 Oktober 2020 | 18:04 WIB
KAMUS PABEAN
Jum'at, 09 Oktober 2020 | 18:10 WIB
KAMUS PAJAK
berita pilihan
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:45 WIB
KABUPATEN MALANG
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:44 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:16 WIB
PMK 189/2020
Kamis, 03 Desember 2020 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 03 Desember 2020 | 15:40 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Kamis, 03 Desember 2020 | 15:13 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN