Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:57 WIB
PROFIL PERPAJAKAN PERU
Rabu, 21 Oktober 2020 | 18:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:14 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 09:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Apa Itu Faktur Pajak Digunggung?

A+
A-
37
A+
A-
37
Apa Itu Faktur Pajak Digunggung?

PEMBUATAN faktur pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan pengusaha kena pajak (PKP). Kewajiban itu tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) UU PPN yang mengharuskan PKP membuat faktur pajak setiap melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP)/jasa kena pajak (JKP).

Kewajiban membuat faktur pajak juga merupakan refleksi dari kewajiban PKP untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN). Faktur pajak ini pula yang menjadi bukti pemungutan PPN dan dapat digunakan sebagai sarana mengkreditkan pajak masukan. Simak Kamus “Apa Itu Faktur Pajak

Namun, faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar sesuai sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) UU PPN. Berdasarkan Pasal 13 ayat (5) UU PPN faktur pajak salah satunya harus memuat nama, alamat dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) pembeli BKP/penerima JKP.

Baca Juga: Apa Itu BBNKB?

Kendati demikian, Ditjen Pajak memberikan kemudahan untuk penerbitan faktur pajak bagi PKP pedagang eceran (PKP PE). Hal ini membuat faktur pajak PKP PE berbeda dan kerap disebut faktur pajak digunggung. Lantas, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan faktur pajak digunggung?

Definisi
FAKTUR pajak digunggung merupakan istilah yang kerap digunakan untuk menyebut faktur pajak yang diterbitkan PKP PE. Namun, istilah faktur pajak digunggung sebenarnya tidak secara eksplisit tercantum dalam ketentuan pajak pertambahan nilai (PPN).

Pasalnya, UU PPN maupun aturan pelaksanaanya hanya mengenal istilah faktur pajak. Akan tetapi, apabila dirunut istilah faktur pajak digunggung menjadi istilah yang menggantikan faktur pajak sederhana yang telah dihapus sejak diundangkannya UU No.42/2009 (perubahan terakhir UU PPN).

Baca Juga: Apa Itu Pajak Kendaraan Bermotor?

Sebelumnya, Pasal 13 ayat (7) UU No.18/2000 memperkenankan PKP membuat faktur pajak sederhana yang persyaratannya ditetapkan Keputusan Dirjen Pajak. Secara ringkas, faktur pajak sederhana dapat diterbitkan PKP yang menyerahkan BKP/JKP secara langsung pada konsumen akhir.

Faktur pajak sederhana juga dapat dibuat PKP yang menyerahkan BKP/JKP kepada pembeli yang nama, alamat atau NPWPnya tidak diketahui. Namun, UU No.42/2000 menghapus Pasal 13 ayat (7) dan tidak lagi menyebut istilah faktur pajak sederhana.

Meski demikian, Pasal 14 ayat (1) UU KUP pada intinya memperkenankan PKP PE untuk membuat faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan g UU PPN.

Baca Juga: Apa Itu Tarif Ad Valorem?

Adapun istilah digunggung tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Perdirjen Pajak Nomor PER - 29/PJ/2015 yang menyatakan PKP PE diperkenankan melaporkan faktur pajak dalam SPT Masa PPN 1111 dengan cara digunggung.

Faktur Pajak ini dilaporkan dalam Formulir 1111 AB (Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan pada butir I huruf B angka 2).

PKP Pedagang Eceran
ADAPUN yang dimaksud sebagai PKP PE adalah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) PP 1/2012 jo Pasal 5 ayat (2) PMK-151/PMK.03/2013 jo Pasal 1 ayat (1) PER-58/PJ/2010.

Baca Juga: Apa Itu SPPT dan SKP PBB?

Merujuk aturan tersebut, PKP PE merupakan PKP yang dalam kegiatan usaha/pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan 3 cara. Pertama, melalui suatu tempat penjualan eceran atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya

Kedua, dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang.

Ketiga, umumnya penyerahan BKP atau transaksi jual beli dilakukan tunai dan penjual langsung menyerahkan BKP atau pembeli langsung membawa BKP yang dibelinya. Lebih lanjut, berdasarkan PER-58/PJ/2010, PKP PE wajib membuat faktur pajak yang paling sedikit memuat 5 informasi.

Baca Juga: Apa Itu Dwelling Time?

Pertama, nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP. Kedua, jenis BKP yang diserahkan. Ketiga, jumlah harga jual yang sudah termasuk PPN atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah. Keempat, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut.

Kelima, kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak. Apabila disandingkan dengan syarat minimal yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN maka dapat disimpulkan jika PKP PE dapat membuat faktur tanpa mencantumkan identitas pembeli dan tanda tangan penjual.

Selain itu, bentuk faktur pajak PKP PE tidak diharuskan dalam dokumen terpisah seperti bentuk faktur pajak secara umum. Dokumen lain yang berfungsi faktur pajak dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan dan sejenisnya.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Karbon?

PER-58/PJ/2010 menekankan bentuk dan ukuran formulir faktur disesuaikan dengan kepentingan PKP PE. Pengadaan formulir faktur pajak pun dilakukan PKP PE. Penjelasannya dapat disimak dalam Perdirjen Pajak No. PER-58/PJ/2010, dan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-137/PJ/2010.

Alasan PKP PE dapat membuat faktur pajak dengan minimal informasi yang lebih sederhana adalah karena karakteristik aktivitas usahanya yang berjualan langsung kepada konsumen akhir. Hal ini membuat jumlah transaksi penyerahan barang yang relatif banyak tetapi dengan nilai relatif kecil

Untuk itu, apabila PKP PE diperlakukan sama seperti PKP lainnya dalam pembuatan dan penatausahaan faktur pajak justru akan menyebabkan kesulitan. Oleh karena itu, guna memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi PKP PE, Ditjen Pajak menerbitkan ketentuan khusus.

Baca Juga: Apa Itu SPOP, LSPOP, dan LKOK PBB?

Adapun terminologi digunggung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata gunggung yang berarti adalah jumlah, sejumlah, atau sebanyak. Namun, faktur pajak digunggung berbeda dengan faktur pajak gabungan.

Faktur pajak gabungan merupakan faktur pajak yang meliputi semua penyerahan BKP/JKP selama 1 bulan kalender kepada pembeli BKP/penerima JKP yang sama. Faktur pajak gabungan ditujukan untuk meringankan beban administrasi PKP dan tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) UU PPN.

Perbedaan utamanya pada ada tidaknya identitas pembeli dan tanda tangan pihak yang berhak menandatangani faktur. Faktur pajak digunggung bisa tidak dilengkapi identitas dan tanda tangan pihak yang berhak menandatangani faktur, sedangkan faktur pajak gabungan tetap harus.

Baca Juga: Apa Itu JKK dan JKm?

Simpulan
PADA intinya faktur pajak digunggung adalah faktur pajak yang tidak menyertakan identitas pembeli dan tanda tangan pihak yang berhak menandatangani faktur. Faktur ini dapat dibuat PKP PE. Namun, Istilah faktur pajak digunggung tidak secara eksplisit tercantum dalam ketentuan PPN.

Istilah digunggung tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Perdirjen Pajak Nomor PER - 29/PJ/2015 yang menyatakan PKP PE diperkenankan melaporkan faktur pajak dalam SPT Masa PPN 1111 dengan cara digunggung. (Bsi)

Baca Juga: Apa Itu Prepopulated Pajak Masukan?
Topik : faktur pajak digunggung, definisi, kamus pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 02 September 2020 | 18:21 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 31 Agustus 2020 | 18:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 28 Agustus 2020 | 17:55 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 26 Agustus 2020 | 19:07 WIB
KAMUS PAJAK
berita pilihan
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:28 WIB
PROVINSI LAMPUNG
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:57 WIB
PROFIL PERPAJAKAN PERU
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:15 WIB
PMK 157/2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:15 WIB
SURAT BERHARGA NEGARA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:05 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 13:50 WIB
KABUPATEN BADUNG