Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu BPHTB?

A+
A-
22
A+
A-
22
Apa Itu BPHTB?

MELESATNYA kegiatan pembangunan di segala bidang membuat kebutuhan akan tanah dan bangunan terus meningkat. Peningkatan kebutuhan ini menjadikan transaksi jual beli tanah dan bangunan sebagai suatu aktivitas yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat.

Tanah memang sangat dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan dasar, terutama untuk papan dan lahan usaha. Selain itu, tanah juga merupakan alat investasi yang sangat menguntungkan. Di sisi lain, bangunan yang berdiri di atas tanah juga memberi manfaat ekonomi bagi pemiliknya.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Guna mewujudkan hal tersebut, negara membutuhkan sumber pendanaan yang salah satunya dari pajak

Baca Juga: Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Karena itu, sudah sewajarnya pemilik yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan menyerahkan sebagian nilai ekonomis yang diperolehnya ke pemerintah. Penyerahan ini dilakukan melalui pembayaran pajak yang disebut BPHTB. Lalu, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan BPHTB?

Definisi
MERUJUK Pasal 1 angka 41 UU 28/2009, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak ini adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan.

Adapun yang dimaksud dengan hak atas tanah dan.atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya. BPHTB merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasarkan UU No.28/2009.

Baca Juga: Berlaku Hingga 31 Januari 2022, Pemprov Beri Diskon BBNKB untuk Mobil

Sebelumnya, BPHTB termasuk pajak pusat tetapi hasilnya sebagian besar diserahkan kepada daerah. Namun, sejak berlakunya UU 28/2009 kewenangan pemungutan BPHTB dialihkan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Dampak positif dari adanya pengalihan tersebut adalah daerah dapat sepenuhnya memperoleh hasil dari penerimaan BPHTB. Hal ini tentu sangat menguntungkan terutama bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang pertumbuhan usaha propertinya tinggi.

Kendati demikian, pengenaan BPHTB tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak daerah.

Baca Juga: Digitalisasi Transaksi Pajak di Daerah Terus Bertambah, Ini Rinciannya

Objek, Subjek, Tarif
BERDASARKAN Pasal 85 ayat (1) UU 28/2009, objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan tersebut diantaranya dapat berasal dari pemindahan hak karena jual beli, penunjukan pembeli dalam lelang, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah.

Selain itu, jenis hak dasar menjadi objek BPHTB meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Meski memiliki cakupan objek pajak luas, tidak semua perolehan hak atas tanah dan/atas bangunan dikenai BPHTB.

Secara umum, ada 6 pihak yang atas perolehan hak tanah/bangunannya tidak dikenakan BPHTB. Pertama, perwakilan diplomatik, konsulat berdasar perlakuan timbal balik. Kedua, negara untuk penyelenggaraan pemerintah atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum.

Baca Juga: Sudah Bayar PBB-P2, Ratusan Wajib Pajak Ikut Undian Berhadiah

Ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan. Keempat, orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Kelima, Karena wakaf atau warisan. Keenam, untuk digunakan kepentingan ibadah

Adapun yang menjadi subjek dan wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Hal ini berarti pungutan ini ditanggung oleh pembeli tanah dan/atau bangunan.

Namun, bukan berarti hanya pembeli yang dibebani pajak. Penjual sebagai pihak yang memperoleh penghasilan juga dikenakan pajak tetapi dalam bentuk pajak penghasilan (PPh). Dengan demikian pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak.

Baca Juga: Tagih Pajak PBB, Petugas Mulai Turun ke Lapangan

Tarif BPHTB ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota paling tinggi 5%. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif BPHTB yang mungkin berbeda dengan daerah lain, asalkan tidak lebih dari 5%.

Besaran pokok pajak BPHTB yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan nilai perolehan objek pajak (NPOP) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP). NPOPTKP merupakan nilai pengurangan NPOP sebelum dikenakan tarif BPHTB.

Besarnya NPOPTKP ini ditetapkan dengan peraturan daerah dan dapat berbeda pada tiap daerah. Namun, berdasarkan Pasal 87 ayat (4) UU 28/2009 besaran NPOPTKP ditetapkan paling rendah senilai Rp60 juta untuk setiap wajib pajak.

Baca Juga: Gali Potensi Penerimaan, Petugas Pajak Aktif Lakukan KPDL

Akan tetapi, apabila perolehan hak berasal dari waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke bawah ,termasuk istri, maka NPOPTKP ditetapkan paling rendah senilai Rp300 juta.

Simpulan
BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pungutan ini ditanggung pihak yang memperoleh hak atas tanah/bangunan yang berarti pembeli. Namun demikian, penjual sebagai penerima penghasilan juga dikenakan pajak tetapi berupa pajak penghasilan (PPh). (Bsi)

Baca Juga: DPRD Minta Pemprov Naikkan Target PAD Tahun 2022, Ini Alasannya
Topik : BPHTB, definisi, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Timbang

Jum'at, 03 Desember 2021 | 08:51 WIB
Dengan hormat, beberapa daerah ditengarai menetapkan NPOPTKP untuk peralihan hak karena waris bervariasi 60 juta dan atau di bawah 300 juta. bagaimana pendapat penulis? Terimakasih 🙏

Dika Meiyani

Rabu, 02 September 2020 | 23:57 WIB
Terimakasih ilmunya DDTC

muhammad arul prasetio

Rabu, 02 September 2020 | 21:47 WIB
penjelasannya sangat komperhensif, dan memudahkan saya dalam memahami BPHTB. keren.

muhammad arul prasetio

Rabu, 02 September 2020 | 21:47 WIB
penjelasannya sangat komperhensif, dan memudahkan saya dalam memahami BPHTB. keren.
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 27 November 2021 | 17:00 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Pemda Diminta Evaluasi Pemberian Insentif Pemutihan Denda

Sabtu, 27 November 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tingkatkan Penerimaan, KPP dan Pemkab Saling Tukar Data Perpajakan

Sabtu, 27 November 2021 | 15:00 WIB
KOTA BOGOR

Ada Pemutihan Pajak, Realisasi PBB Kota Bogor Tembus Target

Sabtu, 27 November 2021 | 07:00 WIB
PROVINSI RIAU

Siap-Siap, Pemda Bakal Tambah Meter Water Demi Optimalkan Pajak Air

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim