KANADA

Antisipasi Gagalnya Konsensus, Kanada Siapkan Pajak Digital Sendiri

Muhamad Wildan | Rabu, 01 Desember 2021 | 14:30 WIB
Antisipasi Gagalnya Konsensus, Kanada Siapkan Pajak Digital Sendiri

Ilustrasi.

OTTAWA, DDTCNews - Kanada berencana untuk menetapkan ketentuan pajak digital atau digital services tax (DST) dalam beberapa pekan mendatang.

Kementerian Keuangan Kanada mengungkapkan draf legislasi DST sedang disiapkan oleh pemerintah dan akan dikonsultasikan dengan parlemen sebelum akhir tahun.

"Kanada sesungguhnya lebih memprioritaskan solusi multilateral. Namun, ketentuan mengenai DST perlu ditetapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat Kanada," ujar Juru Bicara Kementerian Keuangan Kanada, Adrienne Vaupshas, dikutip Rabu (1/12/2021).

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Rencana pengenaan DST telah diwacanakan oleh partai petahana, Partai Liberal, sejak tahun 2021. Partai Liberal memproyeksikan tambahan penerimaan negara yang timbul dari DST bisa mencapai CA$3,4 miliar selama 5 tahun.

DST rencananya akan dikenakan atas perusahaan-perusahaan digital besar seperti Amazon, Google, Facebook, hingga penyedia jasa seperti Uber dan Airbnb.

Meski akan ditetapkan sebagai undang-undang, Kanada berencana untuk menunda penerapan DST selama 2 tahun. Bila Pilar 1: Unified Approach yang telah dirancang OECD tidak kunjung diterapkan pada 2024, maka Kanada akan mengenakan DST.

Baca Juga:
Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

DST akan dikenakan secara retroaktif atas pendapatan perusahaan digital pada 2022 dan wajib dibayar oleh perusahaan pada 2024. Langkah ini diperkirakan akan memberikan tambahan penerimaan senilai CA$1 miliar.

"Kami berharap solusi multilateral [Pilar 1] dapat diterapkan tepat waktu dan DST tidak perlu dikenakan," ujar Vaupshas seperti dilansir nationalpost.com. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara