Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Antisipasi Gagalnya Konsensus, Kanada Siapkan Pajak Digital Sendiri

A+
A-
1
A+
A-
1
Antisipasi Gagalnya Konsensus, Kanada Siapkan Pajak Digital Sendiri

Ilustrasi.

OTTAWA, DDTCNews - Kanada berencana untuk menetapkan ketentuan pajak digital atau digital services tax (DST) dalam beberapa pekan mendatang.

Kementerian Keuangan Kanada mengungkapkan draf legislasi DST sedang disiapkan oleh pemerintah dan akan dikonsultasikan dengan parlemen sebelum akhir tahun.

"Kanada sesungguhnya lebih memprioritaskan solusi multilateral. Namun, ketentuan mengenai DST perlu ditetapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat Kanada," ujar Juru Bicara Kementerian Keuangan Kanada, Adrienne Vaupshas, dikutip Rabu (1/12/2021).

Baca Juga: Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Rencana pengenaan DST telah diwacanakan oleh partai petahana, Partai Liberal, sejak tahun 2021. Partai Liberal memproyeksikan tambahan penerimaan negara yang timbul dari DST bisa mencapai CA$3,4 miliar selama 5 tahun.

DST rencananya akan dikenakan atas perusahaan-perusahaan digital besar seperti Amazon, Google, Facebook, hingga penyedia jasa seperti Uber dan Airbnb.

Meski akan ditetapkan sebagai undang-undang, Kanada berencana untuk menunda penerapan DST selama 2 tahun. Bila Pilar 1: Unified Approach yang telah dirancang OECD tidak kunjung diterapkan pada 2024, maka Kanada akan mengenakan DST.

Baca Juga: Produk Deposito Kurang Laku, Asosiasi Bank Minta Relaksasi Pajak

DST akan dikenakan secara retroaktif atas pendapatan perusahaan digital pada 2022 dan wajib dibayar oleh perusahaan pada 2024. Langkah ini diperkirakan akan memberikan tambahan penerimaan senilai CA$1 miliar.

"Kami berharap solusi multilateral [Pilar 1] dapat diterapkan tepat waktu dan DST tidak perlu dikenakan," ujar Vaupshas seperti dilansir nationalpost.com. (sap)

Baca Juga: Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses
Topik : pajak internasional, pajak digital, konsensus pajak global, OECD, digital services tax, Kanada

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 14 Januari 2022 | 16:00 WIB
JEPANG

Eks Menkeu Minta Pemerintah Naikkan Pajak Karbon Secara Agresif

Jum'at, 14 Januari 2022 | 13:30 WIB
MAROKO

Aturan Pajak Baru, Biaya Asuransi Perjalanan Naik Hingga 122%

Jum'at, 14 Januari 2022 | 12:30 WIB
SWISS

Swiss Terapkan Tarif Pajak Minimum 15% Mulai Januari 2024

Jum'at, 14 Januari 2022 | 09:43 WIB
AMERIKA SERIKAT

Apple Rilis Update Harga di Berbagai Negara, Sesuaikan Kenaikan PPN

berita pilihan

Selasa, 18 Januari 2022 | 19:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengumuman! Tahun Ini Tak Ada Rekrutmen CPNS, Kecuali untuk Kedinasan

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:30 WIB
POLANDIA

Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:07 WIB
INSENTIF PAJAK

Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:49 WIB
KP2KP BANAWA

Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

WP Jangan Lupa! Dividen Bebas Pajak Perlu Dilaporkan di SPT Tahunan

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:33 WIB
PENANGANAN COVID-19

Omicron Naik, Jokowi Minta Warga 'Rem' Bepergian & Bekerja dari Rumah

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:30 WIB
THAILAND

Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny