Review
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 22 Juli 2020 | 11:59 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 21 Juli 2020 | 09:01 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Rabu, 29 Juli 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 29 JULI-4 AGUSTUS 2020
Selasa, 28 Juli 2020 | 17:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Komunitas
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 12:01 WIB
MADONNA:
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 09:56 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 29 Juli 2020 | 11:01 WIB
DDTC PODTAX
Reportase

Anies Kucurkan Insentif Keringanan dan Penghapusan Sanksi Retribusi

A+
A-
5
A+
A-
5
Anies Kucurkan Insentif Keringanan dan Penghapusan Sanksi Retribusi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) memberi salam usai memimpin upacara peringatan HUT ke-493 Kota Jakarta di halaman Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/6/2020). Pemprov DKI Jakarta baru saja mengeluarkan Peraturan Gubernur yang memberikan keringanan retribusi daerah hingga penghapusan sanksi administratif kepada wajib retribusi yang terdampak Covid-19. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp)

JAKARTA, DDTCNews - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja mengeluarkan peraturan gubernur (pergub) yang memberikan keringanan retribusi daerah hingga penghapusan sanksi administratif kepada wajib retribusi yang terdampak Covid-19.

Insentif tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 61/2020 yang baru diundangkan oleh Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Saefullah pada 30 Juni 2020.

"Untuk meringankan beban ekonomi dan memberikan stimulus kepada wajib retribusi yang terdampak bencana nasional Covid-19, perlu diberikan insentif berupa keringanan retribusi daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif," bunyi bagian menimbang beleid itu, dikutip Kamis (2/7/2020).

Baca Juga: PAD Turun, DKI Jakarta dan Jabar Dapat Pinjaman dari Pemerintah

Pasal 2 Pergub 61/2020 itu menegaskan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di DKI Jakarta wajib memberikan keringanan retribusi dan penghapusan sanksi kepada wajib retribusi terdampak Covid-19.

Pemberian keringanan dan penghapusan sanksi retribusi itu terhitung sejak 13 April 2020 sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) No.12/2020 yang menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional.

"Keringanan retribusi daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif ... diberikan secara otomatis melalui sistem," demikian bunyi Pasal 3 Pergub tersebut.

Baca Juga: Wuih, Tunggakan Piutang Pajak Daerah Hampir Tembus Rp10 Triliun

Adapun pelaksanaan pemberian keringanan retribusi serta penghapusan sanksi administrasi akan terus dievaluasi dan akan disesuaikan hingga berakhirnya Keppres No.12/2020.

Apabila wajib retribusi terlanjur membayarkan retribusinya sebelum berlakunya Pergub No. 61/2020, retribusi yang terlanjur dibayarkan tersebut akan dikompensasikan pada periode kewajiban pembayaran berikutnya.

Pada bagian lampiran dari Pergub No. 61/2020, tercantum Pemprov DKI Jakarta memberikan keringanan retribusi atau penghapusan sanksi atas 27 jenis retribusi jasa umum, 84 retribusi jasa usaha, dan 6 jenis retribusi perizinan tertentu.

Baca Juga: Anies Instruksikan Sistem Pembayaran Pajak Daerah Lewat QRIS

Apabila ditilik satu per satu, terdapat beberapa jenis retribusi yang hanya dihapuskan sanksi administrasinya, dan ada pula yang diberikan keringanan retribusi sebesar 50% hingga 100% sekaligus dihapus sanksi administrasinya.

Retribusi jasa umum untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) seperti retribusi pemakaian tempat usaha di lokasi sementara skala mikro dan retribusi pemakaian tempat usaha di lokasi sarana pujasera UMKM, diberikan keringanan retribusi hingga 100% dan sanksi administrasinya dihapus.

Retribusi yang terkait dengan transportasi yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Perhubungan DKI Jakarta, baik itu retribusi jasa umum maupun retribusi jasa usaha kebanyakan diberi keringanan hanya sebesar 50% sekaligus diberi penghapusan sanksi administratif.

Baca Juga: BPK Temukan PBB di Pulau Reklamasi Bermasalah

Beberapa contoh retribusi yang dimaksud adalah retribusi mobil penumpang umum dan jenis retribusi pemakaian pangkalan taksi pada retribusi jasa umum hingga retribusi pemakaian terminal pada jenis retribusi jasa usaha.

Adapun retribusi yang umum diketahui masyarakat yakni retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) gedung hanya mendapatkan insentif berupa penghapusan sanksi tanpa diberi keringanan tarif. (Bsi)

Baca Juga: Mal Masih Sepi, Anies Bakal Beri Insentif Pajak ke Pengelola
Topik : anies baswedan, retribusi daerah, insentif keringanan, penghapusan sanksi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 02 Januari 2020 | 16:21 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 16 November 2019 | 18:05 WIB
PEMILU AS
Sabtu, 16 November 2019 | 17:18 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 24 Oktober 2019 | 11:58 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
berita pilihan
Senin, 03 Agustus 2020 | 19:22 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:38 WIB
CPNS KEMENKEU
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:15 WIB
PMK 98/2020
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:15 WIB
PROVINSI JAMBI
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:11 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 03 Agustus 2020 | 16:49 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 03 Agustus 2020 | 16:13 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Agustus 2020 | 16:10 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Senin, 03 Agustus 2020 | 15:54 WIB
PPN PRODUK DIGITAL