BERITA TERKINI
Ilustrasi.
HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam resmi menghapus fasilitas pembebasan PPN atas barang impor yang bernilai murah pada 18 Februari 2025.
Otoritas bea dan cukai menyatakan penghapusan fasilitas PPN tersebut bertujuan untuk memperluas basis pajak . Pemerintah memperkirakan potensi tambahan penerimaan negara dari kebijakan tersebut mencapai VND2,7 triliun atau sekitar Rp1,72 triliun dalam setahun.
"Penerapan kebijakan ini juga akan menyelaraskan kebijakan pajak Vietnam dengan tren global," bunyi pernyataan otoritas bea dan cukai, dikutip pada Rabu (19/2/2025).
Fasilitas pembebasan PPN atas barang impor murah pertama kali diberikan pada 2010. Pada saat itu, pemerintah memberikan pembebasan PPN atas barang impor senilai kurang dari VND1 juta atau sekitar Rp640.900 yang dikirimkan melalui jasa pengiriman.
Dari kebijakan tersebut, pemerintah berharap menciptakan persaingan yang lebih adil antara barang produksi dalam negeri dan barang impor sehingga pada akhirnya mendorong produksi lokal. Namun, fasilitas pajak untuk barang impor yang bernilai murah tersebut kini resmi dihapus.
Selain itu, otoritas bea dan cukai juga menyatakan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat tindakan antipenyelundupan dan penghindaran pajak pada barang impor, khususnya impor bernilai rendah.
"Kami tetap mengantisipasi beberapa tantangan dalam menegakkan kebijakan ini," bunyi pernyataan otoritas bea dan cukai seperti dilansir vietnamplus.vn.
Otoritas bea dan cukai menegaskan penghapusan fasilitas PPN tersebut tak akan memengaruhi proses impor barang kiriman. Otoritas juga melakukan pemutakhiran sistem guna memitigasi peningkatan beban kerja dalam memproses deklarasi barang dan memverifikasi pembayaran pajak.
Agar proses kepabeanan barang lebih efisien, otoritas bea dan cukai berencana untuk memproses deklarasi barang yang diekspor dan diimpor secara cepat dari jarak jauh melalui Customs Declaration System. (rig)
