Akuntan Minta Pemerintah Batalkan Pajak Digital

WELLINGTON, DDTCNews – Pemerintah Selandia Baru diminta membatalkan rencananya memungut pajak pada perusahaan layanan digital sebesar 15%. Pasalnya, ada ancaman berupa perubahan skema pajak penghasilan eksportir yang dipajaki secara internasional.

Chartered Accountants Australia and New Zealand (ANZ) John Cuthbertson mengatakan negara perlu mempertimbangkan pemajakan pada perusahaan digital karena kebanyakan negara tidak berhasil memungut pajak seperti yang diharapkan.

“Apakah itu sebagai pembalasan karena pemerintah melakukan sesuatu secara sepihak, atau apakah itu karena kita belum cukup strategis dalam pemikiran mengenai pemajakan perusahaan digital,” katanya seperti dikutip nzherald.co.nz, Selasa (9/4).

Di samping itu, menurutnya perundingan yang saat ini terjadi justru mengarah pada sistem perpajakan di dunia berdasarkan lokasi pelanggan berada. Hal ini dianggap sebagai gagasan yang mendukung penerapan pajak layanan digital.

“Sebagai negara pengekspor, rezim yang berpusat pada pelanggan merupakan ancaman yang sangat merusak bagi basis pajak kami. Ada risiko tinggi sebagian besar basis pajak pengusaha akan pergi ke luar negeri,” katanya.

Dalam proposal kebijakan yang diajukan oleh Amerika Serikat (AS), sebagian pendapatan pajak yang dibayarkan oleh eksportir seperti Fonterra dan Zespri sangat berisiko tinggi untuk bermigrasi ke luar negeri sehingga penerimaan pajak Selandia Baru akan berkurang.

“Suatu hal akan terjadi pada tahun depan dan itu merupakan titik awal kebijakan yang akan berlaku jangka panjang. Jika kita tidak senang dengan titik awal itu, maka akan sulit untuk mengubah fondasi kebijakan tersebut,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendapatan dan Keuangan Stuart Nash dan Grant Robertson mengumumkan akan memberlakukan pajak atas layanan digital yang bisa menambah pendapatan negara sebanyak $30 juta hingga $70 juta setahun, tergantung desain kebijakan. (Bsi)