KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Ajukan Status PKP untuk Ikut Lelang, WP Didatangi Petugas Pajak

Redaksi DDTCNews | Minggu, 29 Oktober 2023 | 16:30 WIB
Ajukan Status PKP untuk Ikut Lelang, WP Didatangi Petugas Pajak

Ilustrasi.

TANJUNG REDEB, DDTCNews - KPP Pratama Tanjung Redeb mengadakan kunjungan kerja ke tempat usaha wajib pajak guna menindaklanjuti permohonan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada 20 September 2023.

KPP Pratama Tanjung Redeb menugaskan Syahril Azis, Dhella Laksana, dan Samuel Febrianto dalam verifikasi lapangan tersebut. Pada saat bersamaan, petugas pajak juga memberikan edukasi terkait dengan hak dan kewajiban PKP.

“Jadi, kewajiban perpajakan PKP adalah menerbitkan faktur, memungut dan menyetorkan PPN dan PPnBM, serta melaporkan SPT Masa PPN,” kata Samuel dikutip dari situs web Ditjen Pajak (DJ), Minggu (29/10/2023).

Baca Juga:
UMKM Tak Bisa Lagi Pakai PPh Final 0,5 Persen, Masih Ada Insentif Lain

Apabila tidak melaporkan SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya, lanjut Samuel, PKP dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dia juga mengingatkan SPT Masa PPN wajib dilaporkan meski ada atau tidak ada transaksi.

Sementara itu, Achmad selaku direktur perusahaan yang didatangi petugas pajak mengungkapkan bahwa perusahaan bergerak di bidang konstruksi bangunan sipil jalan. Dia mengajukan PKP lantaran dibutuhkan untuk mengikut lelang pemerintah.

“Sejauh ini, kami juga memiliki rekanan instansi pemerintah yaitu Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur,” tuturnya.

Baca Juga:
Bernuansa Premium Remedium, Ketentuan Soal Pidana Pajak Diuji di MK

Merujuk pada SE-05/PJ/2022, kunjungan (visit) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai DJP yang ditugaskan untuk mendatangi tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu dan memiliki kaitan dengan wajib pajak.

Terdapat beberapa tujuan dilakukannya kunjungan oleh petugas pajak ke alamat wajib pajak. Pertama, melaksanakan penelitian atas pemenuhan kewajiban formal terkait layanan dan/atau fasilitas perpajakan yang diterima atau dimiliki oleh wajib pajak.

Kedua, melaksanakan pembinaan berupa bimbingan, imbauan, penyuluhan, dan/atau pemberian konsultasi kepada wajib pajak. Ketiga, melaksanakan kegiatan penelitian kepatuhan material. Keempat, melaksanakan kegiatan P2DK.

Kelima, melaksanakan validasi terkait dengan kesesuaian antara data dan/atau status wajib pajak menurut administrasi DJP dengan kondisi sebenarnya. Keenam, melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala KPP. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:15 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

UMKM Tak Bisa Lagi Pakai PPh Final 0,5 Persen, Masih Ada Insentif Lain

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:00 WIB MAHKAMAH KONSTITUSI

Bernuansa Premium Remedium, Ketentuan Soal Pidana Pajak Diuji di MK

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Pemprov DKI Tetapkan Deadline Bayar/Setor dan Lapor SPT Pajak Daerah

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:45 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa DPP PPh Pasal 23 atas Diskon Tambahan dan Biaya Promosi

BERITA PILIHAN
Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:30 WIB KINERJA PERDAGANGAN

Pemerintah Waspadai Surplus Neraca Perdagangan yang Terus Mengecil

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:15 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

UMKM Tak Bisa Lagi Pakai PPh Final 0,5 Persen, Masih Ada Insentif Lain

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Pindah ke IKN, 47 Tower Rumah Susun Disiapkan

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Indonesia Dorong AS Otorisasi Pembaharuan Fasilitas GSP

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:00 WIB MAHKAMAH KONSTITUSI

Bernuansa Premium Remedium, Ketentuan Soal Pidana Pajak Diuji di MK

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap I Dimulai

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Pemprov DKI Tetapkan Deadline Bayar/Setor dan Lapor SPT Pajak Daerah

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:45 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa DPP PPh Pasal 23 atas Diskon Tambahan dan Biaya Promosi