Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan

A+
A-
5
A+
A-
5
Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan

Peluncuran digitalisasi road tax. 

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah meluncurkan program digitalisasi pajak kendaraan bermotor (road tax) serta penggunaan stiker berpengaman hologram. Program hasil kerja sama Kementerian Dalam Negeri dengan Korps Lalu Lintas Polri serta PT Jasa Raharja ini nantinya bisa memperjelas mana kendaraan yang taat pajak dan yang sebaliknya.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian langkah digitalisasi akan mempermudah pelayanan dan akses masyarakat dalam pembayaran pajak, terutama di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, stiker hologram tersebut juga akan menjadi bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor.

"Semoga program digitalisasi road tax ini dapat berkelanjutan, terus ditingkatkan, dan senantiasa dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (19/10/2021).

Baca Juga: Kejar Setoran PBB Akhir Tahun, Camat Dikerahkan ke Lapangan

Ardian mengatakan digitalisasi road tax akan mendukung gerakan tertib bayar pajak yang digaungkan pemerintah. Selain itu, program tersebut juga mendorong percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik.

Dia menjelaskan digitalisasi road tax merupakan program alih media dari pelayanan manual dan dalam bentuk cetakan kertas menjadi dalam bentuk format digital stiker berpengaman hologram dengan QR code. Alih media tersebut mencakup pelunasan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ).

Tidak hanya alih media, data transaksi juga akan terekam dalam server komputer milik Samsat yang dapat diakses secara online oleh petugas maupun wajib pajak.

Baca Juga: UU HKPD Disahkan, Penerimaan Pajak Daerah Diestimasi Naik 50%

Ardian menyebut pajak kendaraan bermotor menjadi tulang punggung utama pendapatan asli daerah (PAD). Kontribusinya mencapai hampir 43% dari total Proyeksi PAD 2021 sehingga kepatuhan pembayaran wajib pajak kendaraan tahunan tersebut juga akan mendorong optimalisasi pendapatan daerah.

Menurutnya, warna stiker road tax nantinya akan berubah setiap tahun sehingga mempermudah identifikasi kendaraan yang sudah atau belum membayar pajak.

Sementara itu, Kakorlantas Polri Istiono menilai digitalisasi road tax akan memudahkan polisi lalu lintas dalam menindak para penunggak pajak. Pasalnya, selama ini polisi sering mengalami kesulitan mengidentifikasi kendaraan yang belum membayar pajak sehingga banyak yang lolos dari sanksi.

Baca Juga: Masa Transisi RUU HKPD 5 Tahun, Begini Penjelasan Sri Mulyani

"Selanjutnya, proses penindakan terhadap pelanggaran kewajiban menggunakan STNK yang disahkan sesuai dengan kewenangannya akan dilakukan secara digital," ujarnya. (sap)

Topik : digitalisasi pajak, pajak kendaraan bermotor, PKB, PAD, road tax

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 11:22 WIB
pemberlakuan ini akan memberikan suatupeningkatan kepatuhan PKB karena akan lebih mudah dilacak sehingga pendapatan pemerintah daerah akan meningkat
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 27 November 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tingkatkan Penerimaan, KPP dan Pemkab Saling Tukar Data Perpajakan

Sabtu, 27 November 2021 | 15:00 WIB
KOTA BOGOR

Ada Pemutihan Pajak, Realisasi PBB Kota Bogor Tembus Target

Sabtu, 27 November 2021 | 07:00 WIB
PROVINSI RIAU

Siap-Siap, Pemda Bakal Tambah Meter Water Demi Optimalkan Pajak Air

Jum'at, 26 November 2021 | 15:30 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR

Buruan Manfaatkan! Pemutihan Denda dan Diskon Pajak Tinggal 2 Minggu

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:01 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
HARTA PEJABAT NEGARA

Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:00 WIB
FILIPINA

Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL

Apa Itu Konsolidasi Fiskal?

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK FOKUS AKHIR TAHUN

Perkembangan APBN Sebelum Defisit Kembali Maksimal 3% PDB

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:

‘Pajak Itu Tidak Boleh Menghalangi Pemulihan Ekonomi’

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:00 WIB
ROUND UP FOKUS AKHIR TAHUN

Ketika Konsolidasi Fiskal Dijalankan Sambil Jaga Pemulihan Ekonomi