Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ada Program Autodebet Pajak Kendaraan, Pendapatan Daerah Meningkat

A+
A-
0
A+
A-
0
Ada Program Autodebet Pajak Kendaraan, Pendapatan Daerah Meningkat

Ilustrasi.

MATARAM, DDTCNews – Realisasi pendapatan daerah Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga pertengahan Juli 2021 sudah mencapai 48,01% dari target APBD 2021.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan kinerja pendapatan daerah hingga 15 Juli 2021 lebih baik dari rata-rata tingkat nasional. Menurutnya, rata-rata realisasi pendapatan daerah tingkat provinsi sebesar 43,47%.

"NTB masuk dalam 21 provinsi di Indonesia dengan realisasi pendapatan di atas rata-rata nasional," katanya dikutip pada Rabu (21/7/2021).

Baca Juga: PAD Menyusut, Pajak dan Retribusi Jangka Panjang Perlu Digenjot

Lalu menjelaskan NTB masuk peringkat 11 dengan realisasi pendapatan daerah yang di atas rata-rata nasional. Dia menuturkan peringkat pertama realisasi pendapatan tertinggi ditempati oleh Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar 59,11% dari target APBD.

Menurutnya, salah satu penopang kinerja pendapatan daerah di NTB tahun ini didukung kebijakan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara autodebet bagi ASN Pemprov NTB. Melalui sistem ini, tunggakan pajak kendaraan dari ASN pemprov dapat dicegah.

Potensi penerimaan pajak kendaraan dari ASN Pemprov NTB setiap tahunnya berkisar pada angka Rp9,11 miliar. Lalu, data tunggakan pajak kendaraan milik ASN sebelum sistem autodebet berlaku mencapai Rp2,3 miliar.

Baca Juga: Menteri PANRB: WFO Diprioritaskan Bagi ASN yang Sudah Divaksin

Sementara itu, Kepala Bappenda Amry Rakhman menyampaikan saat ini terdapat 14.000 orang yang menjadi pegawai Pemprov NTB. Sebanyak 20% ASN memiliki kendaraan roda empat dengan total objek pajak mencapai 16.800 kendaraan roda dua dan roda empat.

Berdasarkan hasil analisis Bappenda, dari total objek PKB tersebut hanya 75% yang rutin membayar pajak kendaraan tahunan. Sisanya, sebanyak 25% tidak rutin membayar pajak tahunan dan bahkan masuk kategori menunggak pembayaran pajak.

"Melalui autodebet rekening ASN kerja sama dengan Ditlantas, PT Jasa Raharja dan Bank NTB Syariah, kita bisa menekan jumlah tunggakan itu. Yang tadi bisa sampai 25 persen atau Rp2,3 miliar," ujarnya seperti dilansir suarantb.com. (rig)

Baca Juga: Berperan Terhadap Penerimaan, Juru Parkir Jadi Sasaran Pembinaan Pemda

Topik : pemprov nusa tenggara barat, pajak kendaraan, aparatur sipil negara, ASN, pajak daerah

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Michael Victor Jaya Andreas

Rabu, 21 Juli 2021 | 18:37 WIB
Terima kasih DDTC untuk berita yang bermanfaat. Melalui sistem autodebet pajak kendaraan pada rekening pegawai pemprov akan meningkatkan kepatuhan pajak, dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat terkait kepatuhan pajak
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG

Sektor Jasa Tertekan, Setoran Pajak PBB Bakal Dipacu

Minggu, 19 September 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemda Usulkan Penerapan Pajak Sampah, Begini Respons Sri Mulyani

Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Menantikan Peran Pajak dan Retribusi Daerah dalam Pemulihan Ekonomi

Sabtu, 18 September 2021 | 12:00 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Digodok, Ketentuan Pagu Minimal DAU Dihapus?

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah