NUSA TENGGARA BARAT

Ada Program Autodebet Pajak Kendaraan, Pendapatan Daerah Meningkat

Redaksi DDTCNews | Rabu, 21 Juli 2021 | 18:00 WIB
Ada Program Autodebet Pajak Kendaraan, Pendapatan Daerah Meningkat

Ilustrasi.

MATARAM, DDTCNews – Realisasi pendapatan daerah Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga pertengahan Juli 2021 sudah mencapai 48,01% dari target APBD 2021.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan kinerja pendapatan daerah hingga 15 Juli 2021 lebih baik dari rata-rata tingkat nasional. Menurutnya, rata-rata realisasi pendapatan daerah tingkat provinsi sebesar 43,47%.

"NTB masuk dalam 21 provinsi di Indonesia dengan realisasi pendapatan di atas rata-rata nasional," katanya dikutip pada Rabu (21/7/2021).

Baca Juga:
Pemprov Kaltim Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ini Perinciannya

Lalu menjelaskan NTB masuk peringkat 11 dengan realisasi pendapatan daerah yang di atas rata-rata nasional. Dia menuturkan peringkat pertama realisasi pendapatan tertinggi ditempati oleh Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar 59,11% dari target APBD.

Menurutnya, salah satu penopang kinerja pendapatan daerah di NTB tahun ini didukung kebijakan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara autodebet bagi ASN Pemprov NTB. Melalui sistem ini, tunggakan pajak kendaraan dari ASN pemprov dapat dicegah.

Potensi penerimaan pajak kendaraan dari ASN Pemprov NTB setiap tahunnya berkisar pada angka Rp9,11 miliar. Lalu, data tunggakan pajak kendaraan milik ASN sebelum sistem autodebet berlaku mencapai Rp2,3 miliar.

Baca Juga:
Ada Opsen Pajak Kendaraan, Kota Ini Bakal Dapat Rp1 Triliun per Tahun

Sementara itu, Kepala Bappenda Amry Rakhman menyampaikan saat ini terdapat 14.000 orang yang menjadi pegawai Pemprov NTB. Sebanyak 20% ASN memiliki kendaraan roda empat dengan total objek pajak mencapai 16.800 kendaraan roda dua dan roda empat.

Berdasarkan hasil analisis Bappenda, dari total objek PKB tersebut hanya 75% yang rutin membayar pajak kendaraan tahunan. Sisanya, sebanyak 25% tidak rutin membayar pajak tahunan dan bahkan masuk kategori menunggak pembayaran pajak.

"Melalui autodebet rekening ASN kerja sama dengan Ditlantas, PT Jasa Raharja dan Bank NTB Syariah, kita bisa menekan jumlah tunggakan itu. Yang tadi bisa sampai 25 persen atau Rp2,3 miliar," ujarnya seperti dilansir suarantb.com. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

21 Juli 2021 | 18:37 WIB

Terima kasih DDTC untuk berita yang bermanfaat. Melalui sistem autodebet pajak kendaraan pada rekening pegawai pemprov akan meningkatkan kepatuhan pajak, dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat terkait kepatuhan pajak

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemprov Kaltim Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ini Perinciannya

Kamis, 18 April 2024 | 10:05 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Wah! Ada Hadiah Umrah Gratis untuk Wajib Pajak yang Taat di Daerah Ini

Rabu, 17 April 2024 | 14:00 WIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Aturan Baru Pajak Daerah yang Jadi Kewenangan Pemprov Kepulauan Riau

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M

Jumat, 19 April 2024 | 14:30 WIB PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN

Objek Pajak Penghasilan/PPh di Sektor Pertambangan, Apa Saja?

Jumat, 19 April 2024 | 13:44 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah