Review
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Senin, 30 Januari 2023 | 10:15 WIB
Dir. Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto:
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Ada Perubahan Ketentuan Soal Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak

A+
A-
9
A+
A-
9
Ada Perubahan Ketentuan Soal Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mengubah beberapa ketentuan terkait dengan panitia penyelenggara sertifikasi konsultan pajak.

Perubahan itu diatur dalam PMK 175/2022. Beleid yang mulai berlaku pada 2 Desember 2022 tersebut menjadi perubahan PMK 111/2014 tentang Konsultan Pajak. Simak ‘Sri Mulyani Terbitkan Peraturan Baru Soal Konsultan Pajak’.

“Sertifikasi konsultan pajak … diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak,” bunyi Pasal 14 ayat (1) PMK 111/2014 s.t.d.d PMK 175/2022, dikutip pada Senin (5/12/2022).

Baca Juga: UU PPSK Turut Mengatur Profesi Konsultan Pajak, Begini Ketentuannya

Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang. Struktur organisasi Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak terdiri atas komite pengarah dan komite pelaksana.

Dalam peraturan yang baru, otoritas mengubah ketentuan susunan keanggotaan komite pengarah yang meliputi ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota. Dalam peraturan sebelumnya, tidak ada posisi wakil ketua merangkap anggota.

Kemudian, dalam PMK 175/2022, keanggotaan komite pengarah berjumlah 7 orang. Jumlah ini berkurang dari jumlah dalam aturan terdahulu yang sebanyak 9 orang. Adapun ketujuh orang yang dimaksud sebagai berikut:

Baca Juga: Catat! Sekarang Izin dan Laporan Tahunan Konsultan Pajak Harus Online
  • 1 orang pejabat Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang diusulkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
  • 1 orang pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang diusulkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
  • 1 orang pejabat Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak yang diusulkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
  • 1 orang pejabat Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang diusulkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
  • 2 orang perwakilan pengurus pusat dari asosiasi konsultan pajak yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan dari asosiasi konsultan pajak yang terdaftar pada Kementerian Keuangan; dan
  • 1 orang perwakilan dari kalangan akademisi.

Jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, ada pengurangan jumlah pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan perwakilan dari kalangan akademisi, masing-masing dari 2 menjadi 1 orang. Kemudian, dahulu tidak ada pejabat Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Selain itu, 1 orang praktisi di bidang perpajakan yang dahulu ada, sekarang dihapus.

Selain perwakilan pengurus pusat dari asosiasi konsultan pajak dan perwakilan dari kalangan akademisi, sesuai dengan Pasal 15 ayat (5), ditunjuk dan diangkat secara ex officio sebagai anggota komite pengarah.

Sesuai dengan PMK 175/2022, ketua komite pengarah dijabat oleh anggota komite pengarah yang merupakan perwakilan dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan.

Baca Juga: Izin Dibekukan, Konsultan Pajak Cuma Punya 1 Bulan Ajukan Keberatan

Kemudian, wakil ketua komite pengarah dijabat oleh anggota komite pengarah yang merupakan perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, sekretaris komite pengarah dijabat oleh anggota komite pengarah yang berasal dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak.

Adapun pengajuan perwakilan pengurus pusat asosiasi konsultan pajak sebagai anggota komite pengarah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  • disampaikan paling lama 20 hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan pengajuan perwakilan pengurus pusat sebagai anggota komite pengarah; dan
  • ditandatangani oleh seluruh ketua umum asosiasi konsultan pajak yang terdaftar pada Kementerian Keuangan.

Dalam hal ketentuan tersebut tidak terpenuhi, keanggotaan komite pengarah dari unsur asosiasi konsultan pajak ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

Baca Juga: Ketentuan Soal Konsultan Pajak, Pemeriksaan Bukper, dan PPN Diperbarui

Kemudian, perwakilan dari kalangan akademisi ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atas nama menteri keuangan.

Adapun anggota komite pengarah yang merupakan perwakilan pengurus pusat asosiasi konsultan pajak dan perwakilan akademisi harus memenuhi kriteria memiliki keahlian di bidang perpajakan, tidak pernah dipidana penjara atau kurungan, dan tidak dalam status terpidana.

Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf d, komite pelaksana berwenang menyelenggarakan ujian sertifikasi konsultan pajak. Adapun struktur organisasi dan anggota komite pelaksana ditetapkan oleh komite pengarah.

Baca Juga: Proses Izin Praktik Konsultan Pajak Dipercepat, Kini Maksimal 5 Hari

Anggota komite pelaksana dapat berasal dari asosiasi konsultan pajak yang terdaftar pada Kementerian Keuangan dan non-asosiasi konsultan pajak, seperti ahli di bidang teknologi informasi. Asosiasi konsultan pajak mengusulkan anggota komite pelaksana dengan memperhatikan proporsi jumlah anggota. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : PMK 175/2022, PMK 111/2014, konsultan pajak, sertifikasi konsultan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 29 September 2022 | 12:44 WIB
WORLD TRANSFER PRICING

Terbaru, Ini Peringkat Konsultan Pajak Transfer Pricing 2023 Indonesia

Rabu, 28 September 2022 | 11:45 WIB
KONSULTAN PAJAK

Pembinaan Konsultan Pajak Berpindah, DJP dan PPPK Gelar Serah Terima

Sabtu, 10 September 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Menu PPS Muncul Lagi di DJP Online, Ini Alasan Ada WP Masuk Whitelist

berita pilihan

Senin, 30 Januari 2023 | 21:02 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Senin, 30 Januari 2023 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Senin, 30 Januari 2023 | 16:30 WIB
PMK 112/2022

Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Senin, 30 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Senin, 30 Januari 2023 | 15:45 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Senin, 30 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

Senin, 30 Januari 2023 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Senin, 30 Januari 2023 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham