PMK 175/2022

Ada Perubahan Ketentuan Soal Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak

Redaksi DDTCNews | Senin, 05 Desember 2022 | 19:18 WIB
Ada Perubahan Ketentuan Soal Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mengubah beberapa ketentuan terkait dengan panitia penyelenggara sertifikasi konsultan pajak.

Perubahan itu diatur dalam PMK 175/2022. Beleid yang mulai berlaku pada 2 Desember 2022 tersebut menjadi perubahan PMK 111/2014 tentang Konsultan Pajak. Simak ‘Sri Mulyani Terbitkan Peraturan Baru Soal Konsultan Pajak’.

“Sertifikasi konsultan pajak … diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak,” bunyi Pasal 14 ayat (1) PMK 111/2014 s.t.d.d PMK 175/2022, dikutip pada Senin (5/12/2022).

Baca Juga:
PPPK Bakal Gelar USKP A Sebanyak 3 Kali pada Tahun Ini, USKP B Sekali

Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang. Struktur organisasi Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak terdiri atas komite pengarah dan komite pelaksana.

Dalam peraturan yang baru, otoritas mengubah ketentuan susunan keanggotaan komite pengarah yang meliputi ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota. Dalam peraturan sebelumnya, tidak ada posisi wakil ketua merangkap anggota.

Kemudian, dalam PMK 175/2022, keanggotaan komite pengarah berjumlah 7 orang. Jumlah ini berkurang dari jumlah dalam aturan terdahulu yang sebanyak 9 orang. Adapun ketujuh orang yang dimaksud sebagai berikut:

Baca Juga:
USKP A Periode April 2024, Calon Peserta Bisa Daftar Mulai Hari Ini
  • 1 orang pejabat Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang diusulkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
  • 1 orang pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang diusulkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
  • 1 orang pejabat Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak yang diusulkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
  • 1 orang pejabat Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang diusulkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
  • 2 orang perwakilan pengurus pusat dari asosiasi konsultan pajak yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan dari asosiasi konsultan pajak yang terdaftar pada Kementerian Keuangan; dan
  • 1 orang perwakilan dari kalangan akademisi.

Jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, ada pengurangan jumlah pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan perwakilan dari kalangan akademisi, masing-masing dari 2 menjadi 1 orang. Kemudian, dahulu tidak ada pejabat Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Selain itu, 1 orang praktisi di bidang perpajakan yang dahulu ada, sekarang dihapus.

Selain perwakilan pengurus pusat dari asosiasi konsultan pajak dan perwakilan dari kalangan akademisi, sesuai dengan Pasal 15 ayat (5), ditunjuk dan diangkat secara ex officio sebagai anggota komite pengarah.

Sesuai dengan PMK 175/2022, ketua komite pengarah dijabat oleh anggota komite pengarah yang merupakan perwakilan dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan.

Baca Juga:
Bertahun-Tahun Enggak Lapor SPT Tahunan? Coba Cek Dulu Status NPWP-nya

Kemudian, wakil ketua komite pengarah dijabat oleh anggota komite pengarah yang merupakan perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, sekretaris komite pengarah dijabat oleh anggota komite pengarah yang berasal dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak.

Adapun pengajuan perwakilan pengurus pusat asosiasi konsultan pajak sebagai anggota komite pengarah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  • disampaikan paling lama 20 hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan pengajuan perwakilan pengurus pusat sebagai anggota komite pengarah; dan
  • ditandatangani oleh seluruh ketua umum asosiasi konsultan pajak yang terdaftar pada Kementerian Keuangan.

Dalam hal ketentuan tersebut tidak terpenuhi, keanggotaan komite pengarah dari unsur asosiasi konsultan pajak ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

Baca Juga:
PPPK: Pilih Akuntan Publik (KAP) yang Terbitkan LAI dengan QR Code

Kemudian, perwakilan dari kalangan akademisi ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atas nama menteri keuangan.

Adapun anggota komite pengarah yang merupakan perwakilan pengurus pusat asosiasi konsultan pajak dan perwakilan akademisi harus memenuhi kriteria memiliki keahlian di bidang perpajakan, tidak pernah dipidana penjara atau kurungan, dan tidak dalam status terpidana.

Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf d, komite pelaksana berwenang menyelenggarakan ujian sertifikasi konsultan pajak. Adapun struktur organisasi dan anggota komite pelaksana ditetapkan oleh komite pengarah.

Anggota komite pelaksana dapat berasal dari asosiasi konsultan pajak yang terdaftar pada Kementerian Keuangan dan non-asosiasi konsultan pajak, seperti ahli di bidang teknologi informasi. Asosiasi konsultan pajak mengusulkan anggota komite pelaksana dengan memperhatikan proporsi jumlah anggota. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 26 Maret 2024 | 14:01 WIB KONSULTAN PAJAK

PPPK Bakal Gelar USKP A Sebanyak 3 Kali pada Tahun Ini, USKP B Sekali

Senin, 25 Maret 2024 | 09:43 WIB KONSULTAN PAJAK

USKP A Periode April 2024, Calon Peserta Bisa Daftar Mulai Hari Ini

Sabtu, 23 Maret 2024 | 10:03 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Bertahun-Tahun Enggak Lapor SPT Tahunan? Coba Cek Dulu Status NPWP-nya

Jumat, 22 Maret 2024 | 10:52 WIB KONSULTAN PAJAK

Siap-Siap! Pendaftaran USKP A untuk Peserta Baru Segera Dibuka

BERITA PILIHAN