Ada Pandemi Covid-19, Ini Kebijakan & Strategi Perpajakan Pemerintah

JAKARTA, DDTCNews – Kebijakan dan strategi perpajakan jangka menengah ditujukan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 dan meningkatkan pendapatan negara.

Hal ini diungkapkan pemerintah dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2021. Di tengah ketidakpastian akan akhir dari pandemi Covid-19, menurut pemerintah, dukungan terhadap dunia usaha mutlak diperlukan.

“Dalam rangka memitigasi dampak ekonomi yang timbul dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional,” demikian pernyataan pemerintah dalam dokumen tersebut.

Untuk itu, langkah awal reformasi perpajakan dilakukan adalah dengan memberikan relaksasi perpajakan kepada dunia usaha. Relaksasi diharapkan mampu mengurangi beban kegiatan usaha dan membantu meningkatkan kondisi cash flow perusahaan, khususnya selama dan pascapendemi.

Perusahaan, sambung pemerintah, dapat menggunakan pengurangan atau pembebasan pajak untuk menutupi kenaikan harga bahan input maupun penurunan penjualan. Dengan demikian, perusahaan bisa tetap beroperasi secara normal.

Dengan demikian, perusahaan diharapkan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Jika kondisi ini terjadi, ada potensi perekonomian nasional tetap bergerak, baik dari sisi produksi maupun dari sisi konsumsi.

Kemudian, dengan instrumen perpajakan, pemerintah juga ingin meningkatkan daya saing sehingga mampu mendorong aktivitas investasi. Langkah ini dilakukan melalui penurunan tarif PPh badan, pembebasan PPh impor dan bea masuk sektor tertentu, serta fasilitas perpajakan lainnya.

Sementara itu, untuk meningkatan pendapatan negara, terutama dari sisi penerimaan perpajakan, pemerintah berupaya memperluas basis pemajakan dan perbaikan administrasi perpajakan.

Penambahan objek pajak baru, baik yang dipungut oleh Ditjen Pajak (DJP) maupun Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) sangat diperlukan untuk meningkatkan tax ratio. Sebagai tahap awal, pemerintah akan memungut pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, transaksi online berkembang begitu cepat dan berpotensi menggantikan pasar konvensional. Pemajakan atas PMSE diharapkan mampu menjadi sumber penting pendapatan negara karena nilai transaksinya yang besar di masa yang akan datang.

Pemerintah juga akan menggali sumber penerimaan dari cukai. Selama ini cukai hanya dibebankan atas produk rokok, minuman beralkohol, dan etil alkohol. Padahal, sambung pemerintah, ada banyak barang lain yang dapat dikenakan cukai, seperti plastik, minuman berpemanis, dan bahan bakar minyak (BBM).

“Selain ditujukan untuk mengendalikan konsumsi mengingat dampaknya yang membahayakan lingkungan maupun kesehatan, pengenaaan cukai atas barang-barang tersebut tentu dapat menambah pendapatan negara yang pada gilirannya akan meningkatkan tax ratio,” jelas pemerintah.

Dalam dokumen KEM-PPKF Tahun 2021, pemerintah juga menjabarkan upaya meningkatkan penerimaan perpajakan dari aspek subjek pajak. Upaya ini ditempuh melaluiekstensifikasi wajib pajak baru yang berbasis sektor dan kewilayahan.

“Serta dengan cara meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak melalui edukasi secara efektif dan peningkatan pelayanan, termasuk terhadap golongan high net worth individual (HNWI),” imbuh pemerintah.

Adapun dari sisi tata kelola dan administrasi perpajakan, pemerintah akan mengoptimalkan penggunaan teknologi. Perbaikan proses bisnis, teknologi informasi, database (core tax), organisasi, dan SDM merupakan bagian dari reformasi perpajakan dalam jangka panjang.

Kebijakan dan strategi perpajakan jangka menengah yang diambil pemerintah ini sejalan dengan topik yang dibahas dalam majalah InsideTax edisi ke-41 yang mengambil tema besar ‘Antara Relaksasi & Mobilisasi’. Majalah tersebut dapat di-download secara gratis di sini. (kaw)

Sumber: KEM-PPKF 2021, Kemenkeu