Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Ada Pandemi Covid-19, Ini Kebijakan & Strategi Perpajakan Pemerintah

A+
A-
5
A+
A-
5
Ada Pandemi Covid-19, Ini Kebijakan & Strategi Perpajakan Pemerintah

Ilustrasi. Pedagang melayani pembeli permadani atau karpet di Kota Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Selasa (12/5/2020). Pedagang mengaku, penjualan karpet permadani atau ambal jelang Idulfitri 1441 Hijriah mengalami penurunan hingga 70% dari tahun sebelumnya akibat dampak dari pandemi Covid-19. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/pras.

JAKARTA, DDTCNews – Kebijakan dan strategi perpajakan jangka menengah ditujukan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 dan meningkatkan pendapatan negara.

Hal ini diungkapkan pemerintah dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2021. Di tengah ketidakpastian akan akhir dari pandemi Covid-19, menurut pemerintah, dukungan terhadap dunia usaha mutlak diperlukan.

“Dalam rangka memitigasi dampak ekonomi yang timbul dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional,” demikian pernyataan pemerintah dalam dokumen tersebut.

Baca Juga: Ini Catatan Negara Berkembang Soal Proposal Pajak Digital OECD

Untuk itu, langkah awal reformasi perpajakan dilakukan adalah dengan memberikan relaksasi perpajakan kepada dunia usaha. Relaksasi diharapkan mampu mengurangi beban kegiatan usaha dan membantu meningkatkan kondisi cash flow perusahaan, khususnya selama dan pascapendemi.

Perusahaan, sambung pemerintah, dapat menggunakan pengurangan atau pembebasan pajak untuk menutupi kenaikan harga bahan input maupun penurunan penjualan. Dengan demikian, perusahaan bisa tetap beroperasi secara normal.

Dengan demikian, perusahaan diharapkan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Jika kondisi ini terjadi, ada potensi perekonomian nasional tetap bergerak, baik dari sisi produksi maupun dari sisi konsumsi.

Baca Juga: Apa Itu E-Billing

Kemudian, dengan instrumen perpajakan, pemerintah juga ingin meningkatkan daya saing sehingga mampu mendorong aktivitas investasi. Langkah ini dilakukan melalui penurunan tarif PPh badan, pembebasan PPh impor dan bea masuk sektor tertentu, serta fasilitas perpajakan lainnya.

Sementara itu, untuk meningkatan pendapatan negara, terutama dari sisi penerimaan perpajakan, pemerintah berupaya memperluas basis pemajakan dan perbaikan administrasi perpajakan.

Penambahan objek pajak baru, baik yang dipungut oleh Ditjen Pajak (DJP) maupun Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) sangat diperlukan untuk meningkatkan tax ratio. Sebagai tahap awal, pemerintah akan memungut pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Baca Juga: Sengketa Penyerahan Jasa Asuransi & Pemberian Hadiah Sebagai Objek PPN

Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, transaksi online berkembang begitu cepat dan berpotensi menggantikan pasar konvensional. Pemajakan atas PMSE diharapkan mampu menjadi sumber penting pendapatan negara karena nilai transaksinya yang besar di masa yang akan datang.

Pemerintah juga akan menggali sumber penerimaan dari cukai. Selama ini cukai hanya dibebankan atas produk rokok, minuman beralkohol, dan etil alkohol. Padahal, sambung pemerintah, ada banyak barang lain yang dapat dikenakan cukai, seperti plastik, minuman berpemanis, dan bahan bakar minyak (BBM).

“Selain ditujukan untuk mengendalikan konsumsi mengingat dampaknya yang membahayakan lingkungan maupun kesehatan, pengenaaan cukai atas barang-barang tersebut tentu dapat menambah pendapatan negara yang pada gilirannya akan meningkatkan tax ratio,” jelas pemerintah.

Baca Juga: Cara Melapor Realisasi PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah

Dalam dokumen KEM-PPKF Tahun 2021, pemerintah juga menjabarkan upaya meningkatkan penerimaan perpajakan dari aspek subjek pajak. Upaya ini ditempuh melaluiekstensifikasi wajib pajak baru yang berbasis sektor dan kewilayahan.

“Serta dengan cara meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak melalui edukasi secara efektif dan peningkatan pelayanan, termasuk terhadap golongan high net worth individual (HNWI),” imbuh pemerintah.

Adapun dari sisi tata kelola dan administrasi perpajakan, pemerintah akan mengoptimalkan penggunaan teknologi. Perbaikan proses bisnis, teknologi informasi, database (core tax), organisasi, dan SDM merupakan bagian dari reformasi perpajakan dalam jangka panjang.

Baca Juga: Gandeng Posindo, Bayar Pajak PBB Kini Bisa Lewat Kantor Pos

Kebijakan dan strategi perpajakan jangka menengah yang diambil pemerintah ini sejalan dengan topik yang dibahas dalam majalah InsideTax edisi ke-41 yang mengambil tema besar ‘Antara Relaksasi & Mobilisasi’. Majalah tersebut dapat di-download secara gratis di sini. (kaw)

Sumber: KEM-PPKF 2021, Kemenkeu

Baca Juga: Genjot Ekonomi, Pemerintah Siapkan 10 Kawasan Ekonomi Khusus Baru

Topik : perpajakan, pajak, penerimaan pajak, bea cukai, DJP, DJBC, Kemenkeu, virus Corona
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 13 Juli 2020 | 10:49 WIB
KABUPATEN SELUMA
Senin, 13 Juli 2020 | 10:06 WIB
KAMBOJA
Senin, 13 Juli 2020 | 09:59 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Senin, 13 Juli 2020 | 19:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 13 Juli 2020 | 18:25 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Senin, 13 Juli 2020 | 17:41 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Senin, 13 Juli 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 17:07 WIB
SURAT BERHARGA NEGARA
Senin, 13 Juli 2020 | 16:15 WIB
INSENTIF PAJAK