Review
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 15:00 WIB
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Jum'at, 25 September 2020 | 10:44 WIB
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Kamis, 24 September 2020 | 13:16 WIB
UNIVERSITAS LAMPUNG
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Ada Pandemi Covid-19, Ini Kebijakan & Strategi Perpajakan Pemerintah

A+
A-
6
A+
A-
6
Ada Pandemi Covid-19, Ini Kebijakan & Strategi Perpajakan Pemerintah

Ilustrasi. Pedagang melayani pembeli permadani atau karpet di Kota Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Selasa (12/5/2020). Pedagang mengaku, penjualan karpet permadani atau ambal jelang Idulfitri 1441 Hijriah mengalami penurunan hingga 70% dari tahun sebelumnya akibat dampak dari pandemi Covid-19. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/pras.

JAKARTA, DDTCNews – Kebijakan dan strategi perpajakan jangka menengah ditujukan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 dan meningkatkan pendapatan negara.

Hal ini diungkapkan pemerintah dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2021. Di tengah ketidakpastian akan akhir dari pandemi Covid-19, menurut pemerintah, dukungan terhadap dunia usaha mutlak diperlukan.

“Dalam rangka memitigasi dampak ekonomi yang timbul dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional,” demikian pernyataan pemerintah dalam dokumen tersebut.

Baca Juga: Survei Pengusaha Soal Bantuan Pemerintah Australia pada Masa Pandemi

Untuk itu, langkah awal reformasi perpajakan dilakukan adalah dengan memberikan relaksasi perpajakan kepada dunia usaha. Relaksasi diharapkan mampu mengurangi beban kegiatan usaha dan membantu meningkatkan kondisi cash flow perusahaan, khususnya selama dan pascapendemi.

Perusahaan, sambung pemerintah, dapat menggunakan pengurangan atau pembebasan pajak untuk menutupi kenaikan harga bahan input maupun penurunan penjualan. Dengan demikian, perusahaan bisa tetap beroperasi secara normal.

Dengan demikian, perusahaan diharapkan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Jika kondisi ini terjadi, ada potensi perekonomian nasional tetap bergerak, baik dari sisi produksi maupun dari sisi konsumsi.

Baca Juga: 'Tidak Ada Uang Negara, yang Ada Uang Pembayar Pajak'

Kemudian, dengan instrumen perpajakan, pemerintah juga ingin meningkatkan daya saing sehingga mampu mendorong aktivitas investasi. Langkah ini dilakukan melalui penurunan tarif PPh badan, pembebasan PPh impor dan bea masuk sektor tertentu, serta fasilitas perpajakan lainnya.

Sementara itu, untuk meningkatan pendapatan negara, terutama dari sisi penerimaan perpajakan, pemerintah berupaya memperluas basis pemajakan dan perbaikan administrasi perpajakan.

Penambahan objek pajak baru, baik yang dipungut oleh Ditjen Pajak (DJP) maupun Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) sangat diperlukan untuk meningkatkan tax ratio. Sebagai tahap awal, pemerintah akan memungut pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Baca Juga: Banggar Masukkan Klausul Baru Soal Perpajakan Dalam RUU APBN 2021

Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, transaksi online berkembang begitu cepat dan berpotensi menggantikan pasar konvensional. Pemajakan atas PMSE diharapkan mampu menjadi sumber penting pendapatan negara karena nilai transaksinya yang besar di masa yang akan datang.

Pemerintah juga akan menggali sumber penerimaan dari cukai. Selama ini cukai hanya dibebankan atas produk rokok, minuman beralkohol, dan etil alkohol. Padahal, sambung pemerintah, ada banyak barang lain yang dapat dikenakan cukai, seperti plastik, minuman berpemanis, dan bahan bakar minyak (BBM).

“Selain ditujukan untuk mengendalikan konsumsi mengingat dampaknya yang membahayakan lingkungan maupun kesehatan, pengenaaan cukai atas barang-barang tersebut tentu dapat menambah pendapatan negara yang pada gilirannya akan meningkatkan tax ratio,” jelas pemerintah.

Baca Juga: Apa Itu Data CSV?

Dalam dokumen KEM-PPKF Tahun 2021, pemerintah juga menjabarkan upaya meningkatkan penerimaan perpajakan dari aspek subjek pajak. Upaya ini ditempuh melaluiekstensifikasi wajib pajak baru yang berbasis sektor dan kewilayahan.

“Serta dengan cara meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak melalui edukasi secara efektif dan peningkatan pelayanan, termasuk terhadap golongan high net worth individual (HNWI),” imbuh pemerintah.

Adapun dari sisi tata kelola dan administrasi perpajakan, pemerintah akan mengoptimalkan penggunaan teknologi. Perbaikan proses bisnis, teknologi informasi, database (core tax), organisasi, dan SDM merupakan bagian dari reformasi perpajakan dalam jangka panjang.

Baca Juga: Waduh, 189.000 Status Kepesertaan Kartu Prakerja Dicabut

Kebijakan dan strategi perpajakan jangka menengah yang diambil pemerintah ini sejalan dengan topik yang dibahas dalam majalah InsideTax edisi ke-41 yang mengambil tema besar ‘Antara Relaksasi & Mobilisasi’. Majalah tersebut dapat di-download secara gratis di sini. (kaw)


Sumber: KEM-PPKF 2021, Kemenkeu

Baca Juga: Ada Risiko Shortfall, Target Penerimaan Perpajakan 2021 Dipangkas



Topik : perpajakan, pajak, penerimaan pajak, bea cukai, DJP, DJBC, Kemenkeu, virus Corona
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 25 September 2020 | 10:56 WIB
PERTUKARAN INFORMASI
Jum'at, 25 September 2020 | 10:06 WIB
PELAYANAN PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 09:45 WIB
FILIPINA
Jum'at, 25 September 2020 | 09:29 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Jum'at, 25 September 2020 | 19:30 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:45 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 17:03 WIB
KARTU PRAKERJA
Jum'at, 25 September 2020 | 16:51 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK