BERITA TERKINI
Ilustrasi. Sejumlah alat berat beroperasi pada pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajem Pasert Utara, Kalimantan Timur, Kamis (8/6/2023). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/foc.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) berkomitmen untuk memberikan asistensi kepada investor yang menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara (IKN) agar mendapatkan fasilitas perpajakan.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan PP No. 12/2023 mengatur pemberian berbagai fasilitas perpajakan, termasuk kepabeanan, bagi investor di IKN. Untuk itu, DJBC akan bersiap menyambut investor di IKN.
"Kalau untuk pembangunan, pemerintah biasanya ada pembebasan bea masuk, segala macam. Kami siap dukung penuh untuk itu," katanya, dikutip pada Minggu (25/6/2023).
Nirwala menuturkan Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur siap membantu investor yang membutuhkan asistensi untuk memperoleh fasilitas kepabeanan. Beberapa pos jabatan di kantor itu yang beberapa waktu lalu sempat kosong, saat ini juga telah diisi pejabat baru.
Menurutnya, bandara dan pelabuhan di Kalimantan Timur akan dioptimalkan untuk mendukung proyek pembangunan IKN.
"Bu Santi [Kepala Kanwil BC Kalbagtim Kusuma Santi Wahyuningsih] pun sebagai kakanwilnya di sana juga energik dan punya pengalaman mempertemukan business matching segala macam," ujar Nirwala.
PP 12/2023 menyatakan fasilitas perpajakan kepada investor di IKN meliputi pembebasan bea masuk dan fasilitas pajak dalam rangka impor (PDRI) atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum di wilayah IKN dan daerah mitra.
Impor barang tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, pihak ketiga berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja, dan/atau pihak lain.
Kemudian, pembebasan bea masuk dan fasilitas PDRI atas impor barang modal dan bahan baku untuk pembangunan dan pengembangan industri di wilayah IKN dan daerah mitra.
Barang modal yang diberikan pembebasan bea masuk dan fasilitas PDRI meliputi mesin, permesinan, alat perlengkapan instalasi pabrik, peralatan, atau perkakas yang digunakan untuk pembangunan dan pengembangan sektor industri termasuk industri yang menghasilkan jasa.
Sementara itu, bahan baku yang diberikan pembebasan bea masuk meliputi semua barang atau bahan, tidak melihat jenis dan komposisinya, yang digunakan sebagai bahan atau komponen untuk menghasilkan barang jadi.
Khusus daerah mitra, pembebasan bea masuk dan/atau fasilitas PDRI diberikan kepada wajib pajak yang mendapatkan fasilitas pajak penghasilan (PPh) untuk bidang usaha yang mendukung pembangunan dan pengembangan IKN.
Bidang usaha tersebut mencakup pembangunan pembangkit tenaga listrik termasuk energi baru dan terbarukan (EBT); pembangunan dan pengoperasian jalan tol; pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut; pembangunan dan pengoperasian bandar udara; serta pembangunan dan penyediaan air bersih.
Pembebasan bea masuk dan/atau fasilitas PDRI diberikan: sepanjang barang modal dan bahan baku itu belum diproduksi di dalam negeri; sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau sudah diproduksi di dalam negeri, tetapi jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.
Pembebasan bea masuk dapat diberikan terhadap barang modal dan bahan baku yang berasal dari kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas, kawasan ekonomi khusus (KEK), dan/atau tempat penimbunan berikat (TPB).
Sementara itu, fasilitas PDRI dapat pula diberikan terhadap impor barang dari pusat logistik berikat (PLB).
Pembebasan bea masuk dan fasilitas PDRI dapat diberikan untuk jangka waktu pengimporan paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal berlakunya keputusan pembebasan bea masuk dan fasilitas PDRI.
Jangka waktu pengimporan dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu penyelesaian pembangunan dan pengembangan. (rig)
