Review
Rabu, 28 Oktober 2020 | 10:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 10:00 WIB
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA (5)
Jum'at, 30 Oktober 2020 | 14:22 WIB
KAMUS PABEAN
Jum'at, 30 Oktober 2020 | 10:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 28 Oktober 2020 | 17:01 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Jum'at, 30 Oktober 2020 | 11:17 WIB
STATISTIK KERJA SAMA PAJAK
Rabu, 28 Oktober 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2020
Selasa, 27 Oktober 2020 | 17:06 WIB
STATISTIK PAJAK DIGITAL
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Komunitas
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 13:01 WIB
UIN WALISONGO SEMARANG
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 10:12 WIB
DDTCNEWS GRAFITAX 2020
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Reportase

'Ada Data yang Tidak Sinkron'

A+
A-
0
A+
A-
0

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo mengakui ada data kependudukan yang tidak sinkron, sehingga masyarakat tidak bisa segera menerima bantuan sosial yang dijanjikan untuk mengurangi beban akibat dampak pandemi virus Corona.

Presiden mengatakan untuk itu dalam penyaluran bantuan tersebut aparat RT/RW/Desa harus dilibatkan. Ia juga meminta dibuat mekanisme yang lebih terbuka, transparan, sehingga semuanya bisa segera diselesaikan baik itu bantuan langsung tuna (BLT) Desa, daerah, atau bansos pusat.

“Memang ini ada data yang tidak sinkron. Saya minta ini segera diselesaikan agar masyarakat yang menunggu bantuan bisa segera mendapatkan,” ujarnya saat mengantar rapat penyederhaan prosedur bansos tunai dan BLT dana desa, seperti dilansir Youtube Setkab, Selasa (19/5/2020).

Dua pekan lalu (4/5/2020), Presiden mengatakan sudah mendapatkan laporan berbagai bantuan untuk masyarakat sudah berjalan. Namun, ia meminta penambahan kecepatan, karena makin cepat bantuan diterima, makin baik. “Saya minta minggu ini semua bisa diterima,” katanya.

Namun, nyatanya hingga kini belum semua bantuan tersebut diterima masyarakat. DI sisi lain, ternyata tidak semua masyarakat miskin menerima bantuan tersebut. Bahkan di beberapa RT di wilayah Pulau Jawa, sebagian RT yang hanya mendapatkan 3 paket bantuan.

Presiden Joko Widodo mengatakan pada dasarnya semua ingin ada penambahan kecepatan. Ternyata di lapangan banyak kendala. Problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit. Ada situasi yang tidak normal, yang bersifat extra ordinary.

Oleh sebab itu, Presiden mengungkapkan, aturan yang dibuat harus sesimpel dan sesederhana mungkin, tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksaaan di lapangan bisa fleksibel. Selain itu, perlu keterbukaan.

“Dan untuk sistem pencegahan, minta saja didampingi KPK, BPKP, atau Kejaksaan. Kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi untuk mengontrol agar tidak terjadi korupsi di lapangan,” kata Presiden. (Bsi)

Topik : joko widodo, bansos, data kependudukan
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Fatmah Shabrina

Selasa, 19 Mei 2020 | 18:16 WIB
maka itu perlu sinkronisasi bagi setiap tim kerja dan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab juga supaya jelas gap-nya di mana
1
artikel terkait
Kamis, 06 Agustus 2020 | 12:45 WIB
PRESIDEN JOKO WIDODO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 07:00 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Senin, 03 Agustus 2020 | 14:27 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 21 Juli 2020 | 16:22 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 15:01 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 13:01 WIB
UIN WALISONGO SEMARANG
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 12:01 WIB
UJI MATERIAL
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 10:12 WIB
DDTCNEWS GRAFITAX 2020
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 10:00 WIB
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA (5)
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 31 Oktober 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN