BERITA TERKINI
DJP Tegaskan Threshold PPh Final UMKM dan PKP Tetap Rp4,8 Miliar
DJP: PPN 12% Dikenakan atas Biaya Top-up e-Wallet, Bukan Uangnya
Pengusaha Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Kunjungi Lokasi Usaha
PPN 12% Hasilkan Tambahan Rp75 Triliun, DJP: Untuk Dukung Pembangunan
WP Dapat Surat Tagihan, Fiskus Ingatkan Lagi Jadwal Setor PPh Pasal 25
BKF: Ekonomi 2025 Tetap Bakal Tumbuh di Atas 5% Meski PPN Jadi 12%
Sudah Punya Akun DJP Online, Akses Portal WP Tak Perlu Daftar Ulang
Kejaksaan Bantu Pemkab Pulihkan Keuangan Daerah Rp9,8 Miliar Tahun Ini
Metode Penentuan Harga Transfer dan Karakteristik Transaksinya
Aturan Jangka Waktu Pengkreditan Pajak Masukan Diubah, Ini Kata DJP
DJP Tegaskan Threshold PPh Final UMKM dan PKP Tetap Rp4,8 Miliar
DJP: PPN 12% Dikenakan atas Biaya Top-up e-Wallet, Bukan Uangnya
Pengusaha Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Kunjungi Lokasi Usaha
PPN 12% Hasilkan Tambahan Rp75 Triliun, DJP: Untuk Dukung Pembangunan
WP Dapat Surat Tagihan, Fiskus Ingatkan Lagi Jadwal Setor PPh Pasal 25
BKF: Ekonomi 2025 Tetap Bakal Tumbuh di Atas 5% Meski PPN Jadi 12%
Sudah Punya Akun DJP Online, Akses Portal WP Tak Perlu Daftar Ulang
Kejaksaan Bantu Pemkab Pulihkan Keuangan Daerah Rp9,8 Miliar Tahun Ini
Metode Penentuan Harga Transfer dan Karakteristik Transaksinya
Aturan Jangka Waktu Pengkreditan Pajak Masukan Diubah, Ini Kata DJP
DDTC Logo

Berkaitan dengan "data kependudukan"

Pilih tanggal
Tag Terkait:
Ada Perubahan Nama di KTP, Otomatis Sinkron dengan Data NPWP?Ada Perubahan Nama di KTP, Otomatis Sinkron dengan Data NPWP?
ADMINISTRASI PAJAK

Ada Perubahan Nama di KTP, Otomatis Sinkron dengan Data NPWP?

Berita
• 22 Agu 2024
Kemendagri Perbarui Ketentuan Pemanfaatan Data KependudukanKemendagri Perbarui Ketentuan Pemanfaatan Data Kependudukan
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemendagri Perbarui Ketentuan Pemanfaatan Data Kependudukan

Berita
• 17 Nov 2023
Akses Data Kependudukan, Operator Telekomunikasi Dapat Diskon PNBP 50%Akses Data Kependudukan, Operator Telekomunikasi Dapat Diskon PNBP 50%
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Akses Data Kependudukan, Operator Telekomunikasi Dapat Diskon PNBP 50%

Berita
• 09 Apr 2023
Wah! DJP Punya Hak Akses Data Kependudukan, Begini MekanismenyaWah! DJP Punya Hak Akses Data Kependudukan, Begini Mekanismenya
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wah! DJP Punya Hak Akses Data Kependudukan, Begini Mekanismenya

Berita
• 07 Jan 2023
Turunan UU HPP Klaster KUP, DJP Ungkap Pokok Perubahan Pasal per PasalTurunan UU HPP Klaster KUP, DJP Ungkap Pokok Perubahan Pasal per Pasal
PP 50/2022

Turunan UU HPP Klaster KUP, DJP Ungkap Pokok Perubahan Pasal per Pasal

Berita
• 14 Des 2022
PP 50/2022 Turut Atur Integrasi Data Kependudukan dan PerpajakanPP 50/2022 Turut Atur Integrasi Data Kependudukan dan Perpajakan
PP 50/2022

PP 50/2022 Turut Atur Integrasi Data Kependudukan dan Perpajakan

Berita
• 14 Des 2022
Akses NIK Kena Biaya Rp1.000, Kemendagri: untuk Peremajaan PerangkatAkses NIK Kena Biaya Rp1.000, Kemendagri: untuk Peremajaan Perangkat
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Akses NIK Kena Biaya Rp1.000, Kemendagri: untuk Peremajaan Perangkat

Berita
• 14 Apr 2022
Menuju Satu Data Kependudukan, 4 Konsep Dasar Ini Perlu DipenuhiMenuju Satu Data Kependudukan, 4 Konsep Dasar Ini Perlu Dipenuhi
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Menuju Satu Data Kependudukan, 4 Konsep Dasar Ini Perlu Dipenuhi

Berita
• 15 Nov 2021
Menuju Satu Data Kependudukan, Pemerintah Beberkan Sejumlah TantanganMenuju Satu Data Kependudukan, Pemerintah Beberkan Sejumlah Tantangan
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Menuju Satu Data Kependudukan, Pemerintah Beberkan Sejumlah Tantangan

Berita
• 09 Jun 2021
Big Data Kependudukan Diklaim Berguna Bagi Perbankan, Seperti Apa?Big Data Kependudukan Diklaim Berguna Bagi Perbankan, Seperti Apa?
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Big Data Kependudukan Diklaim Berguna Bagi Perbankan, Seperti Apa?

Berita
• 08 Mar 2021