Review
Rabu, 27 Januari 2021 | 16:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 26 Januari 2021 | 09:08 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Januari 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2021
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ada Apa dengan Restitusi

A+
A-
2
A+
A-
2
Ada Apa dengan Restitusi

REALISASI penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) kuartal I tahun ini yang menurun 8,9% (yoy) menimbulkan pertanyaan. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi penerimaan PPN masih melaju kuat 15%, juga pada tahun sebelumnya lagi yang tumbuh 18,2%.

Alasan Kementerian Keuangan untuk persoalan ini adalah rendahnya impor dan dipercepatnya restitusi atau pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Percepatan restitusi dimulai 12 April 2018, ditandai terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2018.

PMK yang mengatur tata cara restitusi dan profil risiko wajib pajak ini juga mencabut dan menyatakan tidak berlaku PMK No.71/PMK.03/2010, Pasal 5 sampai 7 PMK No.72/PMK.03/2010, Pasal 18A PMK No.147/PMK.04/2011, PMK No.74/PMK.03/2012, dan PMK No.198/PMK.03/2013.

Baca Juga: Target Penerimaan Meleset, Menkeu Usul DPR Bentuk Panja Perpajakan 

PMK No.39/2018 juga telah diperinci dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-15/PJ/2018 yang mengatur wajib pajak kriteria tertentu atau pengusaha kena pajak berisiko rendah, serta petunjuk pelaksanaannya yaitu Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-10/PJ/2018 pada 8 Juni 2018.

Sejak itulah, mulai Mei-Juni 2018 (yoy), permohonan restitusi melonjak 124% menjadi Rp5,88 triliun. Dari total nilai itu, jumlah yang dikabulkan naik 63,4% (yoy) menjadi Rp2,80 triliun. Dari Mei-Desember (yoy), pengajuannya tumbuh 91% menjadi Rp20,46 triliun.

Total sepanjang 2018, restitusi PPN dan pajak penghasilan (PPh) yang sudah dibayar mencapai Rp118 triliun, meningkat 7,2% dari posisi tahun sebelumnya yang Rp110 triliun. Setiap tahun, rata-rata pembayaran restitusi pajak meningkat sekitar 10%, tahun ini ditaksir 20%.

Baca Juga: Kemenkeu Upayakan Tidak Terjadi Shortfall Penerimaan Perpajakan 2021

Namun, restitusi adalah hak wajib pajak. Karena itu, restitusi seharusnya tidak perlu dipersoalkan hingga ia seolah-olah menjadi penyebab melemahnya kinerja penerimaan pajak. Restitusi adalah konsekuensi logis dari sistem PPN yang dianut Indonesia.

Justru, makin pendek waktu yang dibutuhkan untuk mencairkan restitusi, berarti makin baik layanan yang diberikan Ditjen Pajak. Sebab, wajib pajak yang memohon restitusi wajib diperiksa Ditjen Pajak. Di sini, kita mengukur seberapa cepat audit pajak itu bisa dilakukan.

Dengan statusnya sebagai hak wajib pajak pula, restitusi butuh kepastian. Sampai seberapa lama restitusi bisa dicairkan, berapa bulan periode waktunya. Dan jika tidak dikabulkan setelah periode waktu itu terlewati, permohonan restitusi otomatis dinyatakan diterima, dan dicairkan.

Baca Juga: Peredaran Rokok Ilegal Melonjak, Sri Mulyani Singgung Tarif Cukai

Karena di Indonesia ini waktu maksimal pencairan restitusi 12 bulan sejak dokumen diterima dan dinyatakan lengkap oleh Ditjen Pajak, dengan sendirinya pencairan restitusi juga menjadi alat pengatur irama penerimaan. Istilahnya, untuk mengendurkan atau mengerutkan penerimaan.

Mengingat ‘fungsi’-nya sebagai alat khusus ini, tidak mengherankan restitusi pada periode awal tahun selalu tinggi. Pada Januari-Maret 2019, pembayaran restitusi mencapai Rp50,65 triliun, tumbuh 47% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yang tumbuh 34,26% (yoy).

Karena itu, untuk menjawab kenapa penerimaan PPN turun, kita harus melihat siklus tahunan. Impor barang modal dan konsumsi dalam negeri berpotensi meningkat pada kuartal berikutnya. Sudah ada kepastian tentang Pemilu, dan ada Lebaran. Itu yang jangan dilupakan. (Bsi)

Baca Juga: Rencana Tambah Barang Kena Cukai Baru, Sri Mulyani Minta Dukungan DPR

Topik : restitusi, penerimana pajak, APBN 2018, sri mulyani
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 14 Januari 2021 | 16:01 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN PPATK
Kamis, 14 Januari 2021 | 15:01 WIB
PMK 239/2020
Kamis, 14 Januari 2021 | 13:52 WIB
PMK 239/2020
Kamis, 14 Januari 2021 | 11:17 WIB
PMK 226/2020
berita pilihan
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:50 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:36 WIB
RPP UU CIPTA KERJA
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:00 WIB
NIGERIA
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:37 WIB
PENGADILAN PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:35 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:18 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 16:54 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI