PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Ancaman Resesi, Wapres: Arus Keluar Modal Asing Perlu Diwaspadai

Dian Kurniati | Jumat, 07 Oktober 2022 | 10:30 WIB
Ada Ancaman Resesi, Wapres: Arus Keluar Modal Asing Perlu Diwaspadai

Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan seluruh negara berkembang perlu mewaspadai dampak risiko arus keluar modal asing (capital outflow) di tengah ancaman resesi global.

Ma'ruf mengatakan ancaman resesi dan sinyal kelesuan ekonomi global makin menguat. Bank sentral di sejumlah negara maju pun merespons kondisi tersebut dengan menaikkan suku bunga acuan yang berpotensi menyebabkan capital outflow di negara berkembang.

"Menghadapi situasi ini, negara-negara berkembang perlu mewaspadai pembalikan arus modal ke negara-negara maju,” katanya, dikutip pada Jumat (7/10/2022).

Baca Juga:
Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Ma'ruf menuturkan pemulihan ekonomi global dari pandemi Covid-19 masih menghadapi tantangan berat karena naiknya tensi geopolitik. Hal itu menyebabkan dunia saat ini menghadapi risiko krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan.

Ancaman resesi juga menguat lantaran krisis telah menyebabkan kenaikan inflasi dan melemahkan pertumbuhan ekonomi. Banyak bank sentral di negara maju yang menaikkan suku bunga acuan untuk menahan inflasi.

Dia menjelaskan kenaikan tingkat inflasi memang menjadi ancaman besar bagi sejumlah negara seperti AS. Dengan rencana kenaikan suku bunga yang agresif untuk mengendalikan inflasi, semua negara berkembang harus mewaspadai risiko capital outflow.

Baca Juga:
Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Ma'ruf menilai Indonesia harus bertahan di tengah ancaman tersebut dengan mengoptimalisasikan seluruh modalitas untuk mencapai target kemajuan. Misal, dengan cara menjaga konsumsi rumah tangga.

"Kekuatan domestik yang perlu kita jaga antara lain adalah konsumsi dalam negeri dan UMKM yang menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Dia memaparkan 51,47% PDB pada kuartal II/2022 berasal dari konsumsi rumah tangga. Pemerintah pun berupaya menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat melalui pemberian berbagai bantuan yang menyasar rumah tangga dan UMKM, serta menggaungkan konsumsi produk dalam negeri. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP

Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT