Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

78,4% Pengisi Survei Minta Penerimaan Pajak Karbon Dipakai untuk Ini

A+
A-
1
A+
A-
1
78,4% Pengisi Survei Minta Penerimaan Pajak Karbon Dipakai untuk Ini

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Penerimaan yang bersumber dari pajak karbon sebaiknya digunakan untuk pengembangan energi terbarukan.

Hal tersebut terlihat dari hasil survei yang dilakukan bersamaan dengan debat DDTCNews periode 23 September - 11 Oktober 2021. Seperti diberitakan sebelumnya, dari jumlah pemberi komentar tersebut, sebanyak 84% menyatakan setuju dengan adanya pengenaan pajak karbon.

Dari 239 pengisi survei tersebut, 78,4% memilih investasi pengembangan energi terbarukan atau green energy atau eco friendly sebagai pos pengalokasian penerimaan yang bersumber dari pengenaan pajak karbon. Data ini sejalan dengan beberapa komentar peserta dalam kolom debat.

Baca Juga: Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

Salah satunya adalah Wahyuni Lestari. Dia mengatakan pajak karbon yang diterima pemerintah tersebut bukan ditujukan sebagai sumber penerimaan negara yang baru. Penerimaan itu seharusnya dialokasikan untuk memitigasi beberapa dampak dari emisi karbon.

“Uang dari pajak karbon tersebut harus digunakan oleh pemerintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya demi menpertahankan keberlanjutan Indonesia,” ujarnya.

Zulfahmi mengatakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan terkait dengan pengenaan pajak karbon adalah pengalokasian penerimaannya. Hal ini serupa dengan pajak rokok yang mengalokasikan (earmark) minimal 50% dari penerimaannya untuk mendanai kesehatan masyarakat.

Baca Juga: Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

“Hal tersebut juga harus diterapkan terhadap pajak karbon dengan penyesuaian tertentu,” kata Zulfahmi.


Seperti diketahui, dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan hanya disebutkan penerimaan dari pajak karbon dapat dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim.

Baca Juga: Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Katarina Ekoliawati Sinaga juga berpendapat penerimaan dari pajak karbon seharusnya untuk pembangunan ruang hijau yang berkelanjutan. Terkait dengan tarif, menurutnya, perlu dilakukan survei dan uji coba terlebih dahulu.

Dari survei tersebut, sebanyak 45,3% responden berpendapat tarif yang ideal untuk awal pengenaan pajak karbon adalah kurang dari Rp75 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara. Nilai Rp75 merupakan usulan awal pemerintah dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).


Baca Juga: Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Annisa Diah Hapsari tidak mempermasalahkan tarifnya dimulai level yang rendah terlebih dahulu. Kenaikan secara bertahap dapat ditempuh sembari melakukan evaluasi pada berbagai aspek kebijakan pajak karbon.

Salomo Depy meminta pemerintah untuk memikirkan tarif ideal pada awal pengenaan pajak karbon. Besaran tarif harus mempertimbangkan aspek peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan kelestarian lingkungan.

Sebagai informasi kembali, Ketentuan pajak karbon akan dimulai pada 1 April 2020 dengan pengenaan pertama terhadap badan PLTU batu bara dengan tarif Rp30 per per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara.

Baca Juga: KPP Pratama Boyolali Lelang 2 Unit Apartemen Wajib Pajak

Terkait dengan dasar pengenaan pajak (DPP), sebanyak 74,1% responden memilih emisi karbon yang dikeluarkan. Selain itu, sebanyak 14,4% responden memilih input bahan bakar fosil sebagai DPP untuk pajak karbon.


Dalam UU HPP disebutkan ketentuan mengenai DPP diatur dengan peraturan menteri keuangan setelah dikonsultasikan dengan DPR. Simak, Ini Skema Pengenaan Pajak Karbon dalam UU HPP. (kaw)

Baca Juga: Berlaku Hingga 31 Januari 2022, Pemprov Beri Diskon BBNKB untuk Mobil

Topik : survei, survei pajak, pajak, debat, debat pajak, pajak karbon, UU HPP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 05 Desember 2021 | 13:00 WIB
ITALIA

Mulai Tahun Depan, Lapisan Penghasilan Kena Pajak WP OP Direvisi

Minggu, 05 Desember 2021 | 11:30 WIB
KOTA BENGKULU

Tagih Pajak PBB, Petugas Mulai Turun ke Lapangan

Minggu, 05 Desember 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Jenis-Jenis Audit Kepabeanan dan Cukai

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
PENANGANAN COVID-19

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Daerah Vaksinasi Rendah Naik 1 Level

Senin, 06 Desember 2021 | 15:27 WIB
INSENTIF PAJAK

Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

Senin, 06 Desember 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Senin, 06 Desember 2021 | 14:30 WIB
TAIWAN

Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Senin, 06 Desember 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 13:33 WIB
PENEGAKAN HUKUM

KPP Pratama Boyolali Lelang 2 Unit Apartemen Wajib Pajak

Senin, 06 Desember 2021 | 13:30 WIB
PROVINSI BENGKULU

Berlaku Hingga 31 Januari 2022, Pemprov Beri Diskon BBNKB untuk Mobil

Senin, 06 Desember 2021 | 13:00 WIB
BANGLADESH

Otoritas Pajak Minta Harga di Label Produk Sudah Termasuk PPN

Senin, 06 Desember 2021 | 12:30 WIB
ALBANIA

Berlaku Mulai Juli 2022, Ketentuan Penghasilan Kena Pajak Direvisi

Senin, 06 Desember 2021 | 12:00 WIB
ARAB SAUDI

Mulai Desember 2021, PKP Wajib Terbitkan Faktur Pajak Digital