GRAND CLOSING DDTC 14th ANNIVERSARY

3 Aspek Ini Pengaruhi Dinamisnya Perubahan Peraturan Pajak

Dian Kurniati | Jumat, 27 Agustus 2021 | 11:40 WIB
3 Aspek Ini Pengaruhi Dinamisnya Perubahan Peraturan Pajak

Head of DDTC Academy Rahmat Muttaqin memaparkan materi dalam acara Grand Closing DDTC 14th Anniversary: Tax and Technology Talk Show & Launching of Perpajakan.id New Generation, Jumat (27/8/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Setidaknya ada 3 aspek yang memengaruhi dinamika perubahan peraturan perpajakan di Indonesia hingga saat ini.

Head of DDTC Academy Rahmat Muttaqin mengatakan ketiga aspek itu pada gilirannya juga membuat Ditjen Pajak (DJP) melakukan reformasi administrasi dan transformasi digital, mulai dari sisi pelaporan, pemeriksaan, pengolahan data, hingga organisasi.

"Pada dasarnya perubahan peraturan perpajakan merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang sedang dilakukan oleh pemerintah," katanya dalam acara Grand Closing DDTC 14th Anniversary: Tax and Technology Talk Show & Launching of Perpajakan.id New Generation, Jumat (27/8/2021).

Baca Juga:
Penuhi Amanat UU HKPD, Pemprov Bengkulu Atur Ulang Tarif Pajak Daerah

Adapun ketiga aspek yang dimaksud adalah pertama, upaya pemerintah meningkatkan tax ratio dan perluasan basis pajak. Apalagi tax ratio Indonesia masih menempati posisi terendah ketiga dari 24 negara di Asia dan Pasifik.

Kedua, untuk menjawab tantangan daya saing usaha. Dengan demikian, kebijakan pajak juga menjadi salah satu pendukung agar lebih banyak investasi masuk ke Indonesia. Ketiga, mengadopsi rencana aksi yang menjadi masalah bersama atau isu global.

"Konteksnya Indonesia makin adaptif dengan dinamika perpajakan global," ujarnya. Simak pula ‘Digitalisasi Ekonomi Munculkan Potensi Dinamisnya Perubahan Peraturan’.

Baca Juga:
Perpajakan DDTC Tawarkan Literatur Pajak Berbahasa Inggris ​

Rahmat mengatakan perubahan peraturan perpajakan di Indonesia bersifat signifikan. Sebagian besar peraturan perpajakan di Indonesia sejak 2016 tidak terlepas dari tindak lanjut atas OECD/G-20 BEPS Action Plan serta isu-isu yang menjadi perhatian global.

Apalagi, Indonesia menjadi bagian dari keanggotaan G-20 dan telah sejak awal berkomitmen dalam mengimplementasikan OECD/G-20 BEPS Project. Dalam 2 tahun terakhir, telah terbit Perpu 1/2020 yang diundangkan dengan UU 2/2020 dan UU 11/2020 yang di dalamnya memuat klaster perpajakan.

Berbagai rencana aksi BEPS tersebut pada dasarnya untuk mengimbangi perkembangan model bisnis yang ada saat ini. Ada tantangan pajak atas digitalisasi ekonomi. Kemudian, ada pula akselerasi pertukaran dan keterbukaan data.

Baca Juga:
Sambut Hari Kartini, DDTC Hadirkan Diskon untuk Perempuan Indonesia

Bagi wajib pajak dan masyarakat luas, dinamika perubahan tersebut kian mendorong kebutuhan atas informasi di bidang perpajakan. Hal inilah yang turut menjadi alasan diluncurkannya Perpajakan.id generasi baru. Simak 'DDTC Luncurkan Perpajakan.id Generasi Baru'.

Sebagai informasi, acara Grand Closing DDTC 14th Anniversary: Tax and Technology Talk Show & The Relaunching of Perpajakan.id New Generation yang digelar hari ini merupakan puncak dari rangkaian acara HUT ke-14 DDTC. Acara kali ini dipandu Brigitta Manohara. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 25 April 2024 | 09:30 WIB PROVINSI BENGKULU

Penuhi Amanat UU HKPD, Pemprov Bengkulu Atur Ulang Tarif Pajak Daerah

Selasa, 23 April 2024 | 07:00 WIB LITERATUR PAJAK

Perpajakan DDTC Tawarkan Literatur Pajak Berbahasa Inggris ​

Jumat, 19 April 2024 | 07:30 WIB LITERATUR PAJAK

Sambut Hari Kartini, DDTC Hadirkan Diskon untuk Perempuan Indonesia

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara