Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

2 Hari Kerja Sebelum Datang ke Pengadilan Pajak, Daftar Online Dulu

A+
A-
1
A+
A-
1
2 Hari Kerja Sebelum Datang ke Pengadilan Pajak, Daftar Online Dulu

Pengumuman mengenai pelaksanaan kembali persidangan dan layanan tatap muka. (setpp.kemenkeu.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Pengguna layanan persidangan dan administrasi secara tatap muka pada masa pandemi Covid-19 di lingkungan Pengadilan Pajak wajib melakukan pendaftaran antrean online.

Ketentuan tersebut merupakan bagian dari mekanisme antrean online yang dimuat dalam Surat Edaran Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor SE-01/SP/2021. Surat edaran yang mulai berlaku pada 26 Juli 2021 ini mencabut SE-01/SP/2020.

“Pengguna Layanan wajib melakukan pendaftaran antrean secara online 2 hari kerja sebelum rencana kedatangan di Pengadilan Pajak,” bunyi penggalan salah satu ketentuan dalam SE tersebut, dikutip pada Jumat (23/7/2021).

Baca Juga: Apa Itu Surat Uraian Banding?

Sesuai dengan ketentuan SE-01/SP/2021, dalam melakukan pendaftaran, pengguna layanan mengacu pada informasi sebagaimana disebutkan pada laman www.setpp.kemenkeu.go.id. Pengguna layanan paling kurang menyebutkan data sebagai berikut:

  • Loket A: nama pemohon, nama perusahaan/wajib pajak, keperluan, nomor dan tanggal keputusan yang diajukan banding dan/atau gugatan;
  • Loket C: nama pemohon, jenis dokumen, nomor dan tanggal putusan Pengadilan Pajak.

Pengumuman daftar antrean akan diunggah pada laman www.setpp.kemenkeu.go.id paling lambat 1 hari sebelum jadwal kedatangan. Pengguna Layanan wajib menunjukkan bukti antrean online kepada satuan pengamanan untuk dilakukan pencocokan dengan daftar antrean sebelum memasuki gedung Pengadilan Pajak.

Seperti diberitakan sebelumnya, SE tersebut juga menjabarkan ketentuan pengguna layanan yang datang langsung. Salah satunya adalah kewajiban menunjukkan paling kurang surat keterangan pemeriksaan rapid antigen dengan hasil negatif yang berlaku paling lama 3 x 24 jam sejak tanggal surat. Simak ‘Wajib Bawa Hasil Tes Antigen, Ini Prosedur Layanan di Pengadilan Pajak’.

Baca Juga: Sengketa Koreksi PPN atas Ketidakwajaran Pembayaran Royalti

Sesuai dengan ketentuan dalam SE tersebut, mulai 26 Juli 2021, pelaksanaan sidang pada Pengadilan Pajak dibagi menjadi 2 shift waktu tiap harinya, yakni pukul 08.00—12.00 WIB (shift I) dan pukul 13.00—17.00 WIB (shift II).

Kemudian, layanan secara tatap muka/melalui helpdesk/disampaikan secara langsung dibuka pada Senin—Jumat selama hari kerja pukul 10.00—15.00 WIB. Simak ‘Ketentuan Waktu & Jenis Layanan di Pengadilan Pajak Mulai 26 Juli 2021’.

SE-01/SP/2021 juga memuat beberapa lampiran teknis prosedur. Pertama, prosedur layanan administrasi persidangan untuk para pihak yang bersengketa atau tamu diluar para pihak yang bersengketa.

Baca Juga: Sengketa Pajak atas Reimbursement yang Dikenakan PPN

Kedua, prosedur layanan penerimaan surat melalui pos/ekspedisi tercatat. Ketiga, prosedur layanan penerimaan surat melalui tatap muka/diantar langsung. Keempat, prosedur layanan administrasi peninjauan kembali. (kaw)

Topik : SE-14/PP/2021, SE-01/SP/2021, SE-01/SP/2020, Pengadilan Pajak, persidangan, sengketa pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 06 Maret 2022 | 14:00 WIB
UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

Pekan Depan, Mahkamah Konstitusi Gelar Dua Persidangan UU HPP

Jum'at, 04 Maret 2022 | 18:22 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Biaya Perumahan dan Bangunan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Minggu, 27 Februari 2022 | 10:30 WIB
ITALIA

Terseret Sengketa Pajak, Keluarga Miliarder Ini Bayar Rp15 Triliun

Jum'at, 25 Februari 2022 | 16:46 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Penetapan Jasa Persewaan Pesawat Sebagai Objek PPN

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Dapat Imbauan dari AR, Mending Ikut PPS atau Pembetulan SPT Tahunan?

Senin, 23 Mei 2022 | 15:20 WIB
OPINI PAJAK

Mengintegrasikan Pajak dengan Zakat

Senin, 23 Mei 2022 | 14:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Penghapusan NPWP Orang Pribadi yang Meninggal Dunia, Begini Caranya

Senin, 23 Mei 2022 | 14:07 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Upload Faktur Pajak Kena Reject dan Muncul ETAX-API-1001? Coba Ini

Senin, 23 Mei 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Progres PPS Melandai, DJP Yakin Peserta Ramai pada 1 Bulan Terakhir

Senin, 23 Mei 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tempat-Tempat yang Tidak Dapat Menjadi Pemusatan PPN