Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Wajib Bawa Hasil Tes Antigen, Ini Prosedur Layanan di Pengadilan Pajak

A+
A-
16
A+
A-
16
Wajib Bawa Hasil Tes Antigen, Ini Prosedur Layanan di Pengadilan Pajak

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Melalui SE-01/SP/2021, Sekretariat Pengadilan Pajak merilis prosedur baru pemberian layanan persidangan dan administrasi secara tatap muka pada masa pandemi Covid-19 di lingkungan Pengadilan Pajak.

Selain ketentuan mengenai waktu, tempat, dan jenis layanan, SE-01/SP/2021 juga memuat prosedur dan tata tertib layanan. Surat edaran ini ditetapkan pada 21 Juli 2021 dan mulai berlaku pada 26 Juli 2021. Saat surat edaran ini berlaku, SE-01/SP/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Layanan tatap muka pada Sekretariat Pengadilan Pajak dilakukan dengan pembatasan dan mengikuti protokol upaya pencegahan penyebaran Covid-19,” bunyi penggalan salah satu ketentuan dalam SE tersebut, dikutip pada Jumat (23/7/2021).

Baca Juga: Apa Itu Surat Uraian Banding?

Dalam SE tersebut dijabarkan ketentuan pengguna layanan yang datang langsung. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

  1. dalam keadaan sehat dan wajib menunjukkan paling kurang surat keterangan pemeriksaan rapid antigen dengan hasil negatif yang berlaku paling lama 3 x 24 jam sejak tanggal surat, serta menggunakan 2 lapis masker sesuai dengan anjuran Satuan Petugas Covid-19 pemerintah;
  2. Menjalani pemeriksaan suhu tubuh terlebih dahulu sebelum memasuki lingkungan dan saat memasuki Gedung Pengadilan Pajak oleh petugas satuan pengamanan. Suhu badan kurang dari 37,3 derajat celsius;
  3. mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan air/cairan antiseptik yang telah disediakan sebelum memasuki gedung Pengadilan Pajak;
  4. memenuhi persyaratan administratif yaitu tercantum pada pengumuman daftar antrean online atau menunjukkan surat pemberitahuan/panggilan sidang/surat tugas bagi terbanding/tergugat/tangkapan layar Rencana Umum Sidang (RUS) di laman www.setpp.kemenkeu.go.id.

Pengguna layanan yang menggunakan kendaraan hanya diperkenankan untuk menurunkan penumpang pada lokasi yang sudah ditentukan dan tidak disediakan lahan parkir. Pengguna layanan yang akan mengikuti persidangan, tapi tidak memenuhi persyaratan protokol kesehatan dan administratif, tidak diperkenankan untuk memasuki gedung Pengadilan Pajak.

Pengguna layanan yang menyampaikan permohonan peninjauan kembali yang tidak memenuhi persyaratan protokol kesehatan dan administratif tidak diperkenankan untuk memasuki gedung Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Sengketa Koreksi PPN atas Ketidakwajaran Pembayaran Royalti

Pengguna layanan wajib menyiapkan dokumen yang akan disampaikan dengan memperhatikan pedoman pencegahan penyebaran Covid-19. Misalnya, dengan dibungkus plastik atau telah disterilkan dengan cairan disinfektan.

Barang bawaan pengguna layanan akan disemprotkan cairan disinfektan terlebih dahulu sebelum dibawa masuk ke dalam gedung Pengadilan Pajak.

Tamu lain selain para pihak yang bersengketa yang hendak mengikuti jalannya sidang harus menyampaikan surat permohonan kepada Sekretaris Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Sengketa Pajak atas Reimbursement yang Dikenakan PPN

Setelah mendapatkan persetujuan, tamu lain itu wajib melakukan pendaftaran melalui surat elektronik kepada [email protected] dengan menyebutkan tanggal kedatangan kunjungan. Tamu lain dibatasi 1 orang pada setiap ruang sidang.

Pengguna layanan yang menggunakan layanan tatap muka wajib melakukan pendaftaran antrean online. Untuk satu daftar antrean online, pengguna layanan yang diizinkan memasuki gedung Pengadilan Pajak paling banyak 2 orang.

Pengguna layanan yang telah melakukan registrasi antrean online harus menunjukkan bukti antrean kepada petugas dan diberikan nomor urut kedatangan. Pengguna Layanan membawa sendiri alat tulis kantor yang dibutuhkan dalam melakukan proses layanan.

Baca Juga: Apa Itu Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak?

Pengguna Layanan wajib melakukan physical distancing selama berada di lingkungan Pengadilan Pajak. Pengguna Layanan wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan ketenangan di lingkungan Pengadilan Pajak.

“Satuan pengamanan berhak menertibkan pengguna layanan yang tidak mematuhi aturan layanan,” bunyi penggalan salah satu ketentuan dalam SE tersebut. (kaw)

Baca Juga: Sengketa Pembelian Material Sebagai Objek PPh Pasal 23
Topik : SE-01/SP/2021, SE-01/SP/2020, Pengadilan Pajak, persidangan, sengketa pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 06 Maret 2022 | 14:00 WIB
UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

Pekan Depan, Mahkamah Konstitusi Gelar Dua Persidangan UU HPP

Jum'at, 04 Maret 2022 | 18:22 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Biaya Perumahan dan Bangunan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Minggu, 27 Februari 2022 | 10:30 WIB
ITALIA

Terseret Sengketa Pajak, Keluarga Miliarder Ini Bayar Rp15 Triliun

Jum'at, 25 Februari 2022 | 16:46 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Penetapan Jasa Persewaan Pesawat Sebagai Objek PPN

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 14:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Penghapusan NPWP Orang Pribadi yang Meninggal Dunia, Begini Caranya

Senin, 23 Mei 2022 | 14:07 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Upload Faktur Pajak Kena Reject dan Muncul ETAX-API-1001? Coba Ini

Senin, 23 Mei 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Progres PPS Melandai, DJP Yakin Peserta Ramai pada 1 Bulan Terakhir

Senin, 23 Mei 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tempat-Tempat yang Tidak Dapat Menjadi Pemusatan PPN

Senin, 23 Mei 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Kumpulkan WP Prominen, DJP Kembali Ingatkan Segera Ikut PPS

Senin, 23 Mei 2022 | 11:05 WIB
DATA PPS HARI INI

Progres PPS Melambat, Harta WP yang Diungkap Tercatat Rp94,5 Triliun

Senin, 23 Mei 2022 | 11:00 WIB
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Waduh! Ratusan Kendaraan Dinas Daerah Ini Ketahuan Tunggak Pajak