Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 23 September 2021 | 13:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (4)
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 12:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 09:30 WIB
DEBAT PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Wajib Bawa Hasil Tes Antigen, Ini Prosedur Layanan di Pengadilan Pajak

A+
A-
16
A+
A-
16
Wajib Bawa Hasil Tes Antigen, Ini Prosedur Layanan di Pengadilan Pajak

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Melalui SE-01/SP/2021, Sekretariat Pengadilan Pajak merilis prosedur baru pemberian layanan persidangan dan administrasi secara tatap muka pada masa pandemi Covid-19 di lingkungan Pengadilan Pajak.

Selain ketentuan mengenai waktu, tempat, dan jenis layanan, SE-01/SP/2021 juga memuat prosedur dan tata tertib layanan. Surat edaran ini ditetapkan pada 21 Juli 2021 dan mulai berlaku pada 26 Juli 2021. Saat surat edaran ini berlaku, SE-01/SP/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Layanan tatap muka pada Sekretariat Pengadilan Pajak dilakukan dengan pembatasan dan mengikuti protokol upaya pencegahan penyebaran Covid-19,” bunyi penggalan salah satu ketentuan dalam SE tersebut, dikutip pada Jumat (23/7/2021).

Baca Juga: Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Dalam SE tersebut dijabarkan ketentuan pengguna layanan yang datang langsung. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

  1. dalam keadaan sehat dan wajib menunjukkan paling kurang surat keterangan pemeriksaan rapid antigen dengan hasil negatif yang berlaku paling lama 3 x 24 jam sejak tanggal surat, serta menggunakan 2 lapis masker sesuai dengan anjuran Satuan Petugas Covid-19 pemerintah;
  2. Menjalani pemeriksaan suhu tubuh terlebih dahulu sebelum memasuki lingkungan dan saat memasuki Gedung Pengadilan Pajak oleh petugas satuan pengamanan. Suhu badan kurang dari 37,3 derajat celsius;
  3. mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan air/cairan antiseptik yang telah disediakan sebelum memasuki gedung Pengadilan Pajak;
  4. memenuhi persyaratan administratif yaitu tercantum pada pengumuman daftar antrean online atau menunjukkan surat pemberitahuan/panggilan sidang/surat tugas bagi terbanding/tergugat/tangkapan layar Rencana Umum Sidang (RUS) di laman www.setpp.kemenkeu.go.id.

Pengguna layanan yang menggunakan kendaraan hanya diperkenankan untuk menurunkan penumpang pada lokasi yang sudah ditentukan dan tidak disediakan lahan parkir. Pengguna layanan yang akan mengikuti persidangan, tapi tidak memenuhi persyaratan protokol kesehatan dan administratif, tidak diperkenankan untuk memasuki gedung Pengadilan Pajak.

Pengguna layanan yang menyampaikan permohonan peninjauan kembali yang tidak memenuhi persyaratan protokol kesehatan dan administratif tidak diperkenankan untuk memasuki gedung Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Proses Penegakan Hukum Dihentikan, Wajib Pajak Bisa Dapat Kompensasi

Pengguna layanan wajib menyiapkan dokumen yang akan disampaikan dengan memperhatikan pedoman pencegahan penyebaran Covid-19. Misalnya, dengan dibungkus plastik atau telah disterilkan dengan cairan disinfektan.

Barang bawaan pengguna layanan akan disemprotkan cairan disinfektan terlebih dahulu sebelum dibawa masuk ke dalam gedung Pengadilan Pajak.

Tamu lain selain para pihak yang bersengketa yang hendak mengikuti jalannya sidang harus menyampaikan surat permohonan kepada Sekretaris Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Setelah mendapatkan persetujuan, tamu lain itu wajib melakukan pendaftaran melalui surat elektronik kepada [email protected] dengan menyebutkan tanggal kedatangan kunjungan. Tamu lain dibatasi 1 orang pada setiap ruang sidang.

Pengguna layanan yang menggunakan layanan tatap muka wajib melakukan pendaftaran antrean online. Untuk satu daftar antrean online, pengguna layanan yang diizinkan memasuki gedung Pengadilan Pajak paling banyak 2 orang.

Pengguna layanan yang telah melakukan registrasi antrean online harus menunjukkan bukti antrean kepada petugas dan diberikan nomor urut kedatangan. Pengguna Layanan membawa sendiri alat tulis kantor yang dibutuhkan dalam melakukan proses layanan.

Baca Juga: Sengketa Gugatan Diterbitkannya Surat Paksa

Pengguna Layanan wajib melakukan physical distancing selama berada di lingkungan Pengadilan Pajak. Pengguna Layanan wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan ketenangan di lingkungan Pengadilan Pajak.

“Satuan pengamanan berhak menertibkan pengguna layanan yang tidak mematuhi aturan layanan,” bunyi penggalan salah satu ketentuan dalam SE tersebut. (kaw)

Baca Juga: Sengketa Penentuan Subjek PBB atas Wilayah Kerja Tambang Migas
Topik : SE-01/SP/2021, SE-01/SP/2020, Pengadilan Pajak, persidangan, sengketa pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 20 Agustus 2021 | 18:29 WIB
DJP IT SUMMIT 2021

DJP Adopsi Aplikasi Juara Hackathon Tangani Sengketa Pengadilan Pajak

Jum'at, 20 Agustus 2021 | 15:30 WIB
RAPBN 2022

Pemerintah Sebut Dua Faktor Ini Bisa Picu Peningkatan Sengketa Pajak

Rabu, 18 Agustus 2021 | 18:15 WIB
REFORMASI PAJAK

Ada Potensi Peningkatan Sengketa Pajak, Begini Penjelasan Pemerintah

Senin, 16 Agustus 2021 | 21:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

Sengketa Potongan Penjualan Sebagai Pengurang Peredaran Usaha

berita pilihan

Kamis, 23 September 2021 | 18:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

Transaksi e-Commerce Diprediksi Tembus Rp395 T, UMKM Berperan Penting

Kamis, 23 September 2021 | 17:37 WIB
KINERJA FISKAL

Rokok Ilegal Digempur Terus, Realisasi Cukai Tumbuh 17,8%

Kamis, 23 September 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Pajak Karbon untuk Kepentingan Bumi, Negeri, dan Diri Sendiri

Kamis, 23 September 2021 | 17:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Minta Belanja APBD untuk Perlindungan Sosial Dipacu

Kamis, 23 September 2021 | 16:30 WIB
INGGRIS

Perusahaan Untung Besar, Pengenaan Pajak Tambahan Dipertimbangkan

Kamis, 23 September 2021 | 16:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Antisipasi Imbas Gagal Bayar Evergrande ke Indonesia

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dokumen Pajak Bocor, Trump Gugat Ponakannya Sendiri dan The Times

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
SIPRUS

Otoritas Perpanjang Jatuh Tempo Pelaporan Pajak Lintas Yurisdiksi

Kamis, 23 September 2021 | 15:30 WIB
FILIPINA

DPR Akhirnya Setujui Produk Digital Dikenai PPN 12%