Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Ketentuan Waktu & Jenis Layanan di Pengadilan Pajak Mulai 26 Juli 2021

A+
A-
1
A+
A-
1
Ketentuan Waktu & Jenis Layanan di Pengadilan Pajak Mulai 26 Juli 2021

SE-01/SP/2021.

JAKARTA, DDTCNews – Sekretariat Pengadilan Pajak merilis prosedur baru pemberian layanan persidangan dan administrasi secara tatap muka pada masa pandemi Covid-19 di lingkungan Pengadilan Pajak.

Prosedur itu dimuat dalam Surat Edaran Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor SE-01/SP/2021. Surat edaran ini ditetapkan pada 21 Juli 2021 dan mulai berlaku pada 26 Juli 2021. Saat surat edaran ini berlaku, SE-01/SP/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Surat edaran ini mengatur ketentuan mengenai waktu, tempat, dan prosedur pelayanan, serta tata tertib pelayanan pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pengadilan Pajak,” bunyi bagian ruang lingkup dalam SE tersebut, dikutip pada Jumat (23/7/2021).

Baca Juga: Apa Itu Surat Uraian Banding?

Sesuai dengan ketentuan dalam SE tersebut, mulai 26 Juli 2021, pelaksanaan sidang pada Pengadilan Pajak dibagi menjadi 2 shift waktu tiap harinya, yakni pukul 08.00—12.00 WIB (shift I) dan pukul 13.00—17.00 WIB (shift II).

Pengguna layanan persidangan hadir sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan dalam Surat Pemberitahuan/Panggilan Sidang. Simak pula ‘Ini Ketentuan Pelaksanaan Sidang Pengadilan Pajak Mulai 26 Juli 2021’.

Kemudian, layanan secara tatap muka/melalui helpdesk/disampaikan secara langsung dibuka pada Senin—Jumat selama hari kerja pukul 10.00—15.00 WIB. Pengguna layanan administrasi secara tatap muka/melalui helpdesk/disampaikan secara langsung hadir sesuai dengan jadwal dalam antrean online.

Baca Juga: Sengketa Koreksi PPN atas Ketidakwajaran Pembayaran Royalti

Layanan dilakukan di Gedung A Pengadilan Pajak, Jalan Hayam Wuruk No.7 Jakarta Pusat dan/atau tempat lain yang ditentukan. Jenis layanan yang dilakukan secara tatap muka/melalui helpdesk/disampaikan secara langsung di Gedung A Pengadilan Pajak dilakukan dengan pembatasan untuk mencegah kerumunan.

Loket A melayani penerimaan Surat Banding/Gugatan dengan ketentuan:

  • Jumlah pemohon banding/penggugat yang menyampaikan banding/gugatan secara langsung paling banyak 10 pemohon banding/penggugat dan terdaftar pada antrean online.
  • Dalam hal pemohon banding/penggugat yang hendak menyampaikan banding/gugatan tidak terdaftar pada antrean online, pengajuan banding/gugatan disampaikan melalui pos/ekspedisi tercatat.
  • Pemohon banding/penggugat yang telah menyampaikan banding/gugatan melalui pos/ekspedisi tercatat tidak perlu lagi menyampaikan banding/gugatannya melalui layanan tatap muka.
  • Surat-surat terkait banding/gugatan seperti Surat Uraian Banding (SUB)/Surat Tanggapan, Surat Bantahan, data tambahan/data susulan, Surat Pernyataan Pencabutan, dan surat lainnya dikirimkan melalui pos/ekspedisi tercatat.

Loket C melayani pengajuan permohonan peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali berdasarkan antrean online.

Baca Juga: Sengketa Pajak atas Reimbursement yang Dikenakan PPN

Jenis layanan tatap muka/melalui helpdesk/disampaikan secara langsung yang dihentikan sementara waktu adalah Loket B. Adapun Loket B selama ini melayani layanan administrasi permohonan Izin Kuasa Hukum (IKH), Surat Keterangan Sengketa Pajak (SKSP) dan layanan Informasi sengketa pajak serta informasi umum lainnya.

Adapun permohonan IKH dan SKSP dikirimkan melalui pos/ekspedisi tercatat selama layanan administrasi secara tatap muka/melalui helpdesk/disampaikan secara langsung dihentikan sementara waktu.

Untuk layanan informasi sengketa pajak dan informasi umum lainnya, pengguna Layanan diarahkan untuk mendapatkan permohonan informasi melalui: telepon: 134; email: [email protected]; kontak laman: setpp.kemenkeu.go.id; media sosial: www.instagram.com/set.pp_kemenkeuri; atau Whatsapp: 0812-1100-7510. (kaw)

Baca Juga: Apa Itu Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak?

Topik : SE-01/SP/2021, SE-01/SP/2020, Pengadilan Pajak, persidangan, sengketa pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 06 Maret 2022 | 14:00 WIB
UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

Pekan Depan, Mahkamah Konstitusi Gelar Dua Persidangan UU HPP

Jum'at, 04 Maret 2022 | 18:22 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Biaya Perumahan dan Bangunan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Minggu, 27 Februari 2022 | 10:30 WIB
ITALIA

Terseret Sengketa Pajak, Keluarga Miliarder Ini Bayar Rp15 Triliun

Jum'at, 25 Februari 2022 | 16:46 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Penetapan Jasa Persewaan Pesawat Sebagai Objek PPN

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Dapat Imbauan dari AR, Mending Ikut PPS atau Pembetulan SPT Tahunan?

Senin, 23 Mei 2022 | 15:20 WIB
OPINI PAJAK

Mengintegrasikan Pajak dengan Zakat

Senin, 23 Mei 2022 | 14:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Penghapusan NPWP Orang Pribadi yang Meninggal Dunia, Begini Caranya

Senin, 23 Mei 2022 | 14:07 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Upload Faktur Pajak Kena Reject dan Muncul ETAX-API-1001? Coba Ini

Senin, 23 Mei 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Progres PPS Melandai, DJP Yakin Peserta Ramai pada 1 Bulan Terakhir

Senin, 23 Mei 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tempat-Tempat yang Tidak Dapat Menjadi Pemusatan PPN