Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 23 September 2021 | 13:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (4)
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 12:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 09:30 WIB
DEBAT PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ketentuan Waktu & Jenis Layanan di Pengadilan Pajak Mulai 26 Juli 2021

A+
A-
1
A+
A-
1
Ketentuan Waktu & Jenis Layanan di Pengadilan Pajak Mulai 26 Juli 2021

SE-01/SP/2021.

JAKARTA, DDTCNews – Sekretariat Pengadilan Pajak merilis prosedur baru pemberian layanan persidangan dan administrasi secara tatap muka pada masa pandemi Covid-19 di lingkungan Pengadilan Pajak.

Prosedur itu dimuat dalam Surat Edaran Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor SE-01/SP/2021. Surat edaran ini ditetapkan pada 21 Juli 2021 dan mulai berlaku pada 26 Juli 2021. Saat surat edaran ini berlaku, SE-01/SP/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Surat edaran ini mengatur ketentuan mengenai waktu, tempat, dan prosedur pelayanan, serta tata tertib pelayanan pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pengadilan Pajak,” bunyi bagian ruang lingkup dalam SE tersebut, dikutip pada Jumat (23/7/2021).

Baca Juga: Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Sesuai dengan ketentuan dalam SE tersebut, mulai 26 Juli 2021, pelaksanaan sidang pada Pengadilan Pajak dibagi menjadi 2 shift waktu tiap harinya, yakni pukul 08.00—12.00 WIB (shift I) dan pukul 13.00—17.00 WIB (shift II).

Pengguna layanan persidangan hadir sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan dalam Surat Pemberitahuan/Panggilan Sidang. Simak pula ‘Ini Ketentuan Pelaksanaan Sidang Pengadilan Pajak Mulai 26 Juli 2021’.

Kemudian, layanan secara tatap muka/melalui helpdesk/disampaikan secara langsung dibuka pada Senin—Jumat selama hari kerja pukul 10.00—15.00 WIB. Pengguna layanan administrasi secara tatap muka/melalui helpdesk/disampaikan secara langsung hadir sesuai dengan jadwal dalam antrean online.

Baca Juga: Proses Penegakan Hukum Dihentikan, Wajib Pajak Bisa Dapat Kompensasi

Layanan dilakukan di Gedung A Pengadilan Pajak, Jalan Hayam Wuruk No.7 Jakarta Pusat dan/atau tempat lain yang ditentukan. Jenis layanan yang dilakukan secara tatap muka/melalui helpdesk/disampaikan secara langsung di Gedung A Pengadilan Pajak dilakukan dengan pembatasan untuk mencegah kerumunan.

Loket A melayani penerimaan Surat Banding/Gugatan dengan ketentuan:

  • Jumlah pemohon banding/penggugat yang menyampaikan banding/gugatan secara langsung paling banyak 10 pemohon banding/penggugat dan terdaftar pada antrean online.
  • Dalam hal pemohon banding/penggugat yang hendak menyampaikan banding/gugatan tidak terdaftar pada antrean online, pengajuan banding/gugatan disampaikan melalui pos/ekspedisi tercatat.
  • Pemohon banding/penggugat yang telah menyampaikan banding/gugatan melalui pos/ekspedisi tercatat tidak perlu lagi menyampaikan banding/gugatannya melalui layanan tatap muka.
  • Surat-surat terkait banding/gugatan seperti Surat Uraian Banding (SUB)/Surat Tanggapan, Surat Bantahan, data tambahan/data susulan, Surat Pernyataan Pencabutan, dan surat lainnya dikirimkan melalui pos/ekspedisi tercatat.

Loket C melayani pengajuan permohonan peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali berdasarkan antrean online.

Baca Juga: Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Jenis layanan tatap muka/melalui helpdesk/disampaikan secara langsung yang dihentikan sementara waktu adalah Loket B. Adapun Loket B selama ini melayani layanan administrasi permohonan Izin Kuasa Hukum (IKH), Surat Keterangan Sengketa Pajak (SKSP) dan layanan Informasi sengketa pajak serta informasi umum lainnya.

Adapun permohonan IKH dan SKSP dikirimkan melalui pos/ekspedisi tercatat selama layanan administrasi secara tatap muka/melalui helpdesk/disampaikan secara langsung dihentikan sementara waktu.

Untuk layanan informasi sengketa pajak dan informasi umum lainnya, pengguna Layanan diarahkan untuk mendapatkan permohonan informasi melalui: telepon: 134; email: [email protected]; kontak laman: setpp.kemenkeu.go.id; media sosial: www.instagram.com/set.pp_kemenkeuri; atau Whatsapp: 0812-1100-7510. (kaw)

Baca Juga: Sengketa Gugatan Diterbitkannya Surat Paksa

Topik : SE-01/SP/2021, SE-01/SP/2020, Pengadilan Pajak, persidangan, sengketa pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 20 Agustus 2021 | 18:29 WIB
DJP IT SUMMIT 2021

DJP Adopsi Aplikasi Juara Hackathon Tangani Sengketa Pengadilan Pajak

Jum'at, 20 Agustus 2021 | 15:30 WIB
RAPBN 2022

Pemerintah Sebut Dua Faktor Ini Bisa Picu Peningkatan Sengketa Pajak

Rabu, 18 Agustus 2021 | 18:15 WIB
REFORMASI PAJAK

Ada Potensi Peningkatan Sengketa Pajak, Begini Penjelasan Pemerintah

Senin, 16 Agustus 2021 | 21:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

Sengketa Potongan Penjualan Sebagai Pengurang Peredaran Usaha

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 07:30 WIB
KINERJA FISKAL

Harga Komoditas Merangkak Naik, Setoran Kepabeanan Meroket

Kamis, 23 September 2021 | 18:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

Transaksi e-Commerce Diprediksi Tembus Rp395 T, UMKM Berperan Penting

Kamis, 23 September 2021 | 17:37 WIB
KINERJA FISKAL

Rokok Ilegal Digempur Terus, Realisasi Cukai Tumbuh 17,8%

Kamis, 23 September 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Pajak Karbon untuk Kepentingan Bumi, Negeri, dan Diri Sendiri

Kamis, 23 September 2021 | 17:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Minta Belanja APBD untuk Perlindungan Sosial Dipacu

Kamis, 23 September 2021 | 16:30 WIB
INGGRIS

Perusahaan Untung Besar, Pengenaan Pajak Tambahan Dipertimbangkan

Kamis, 23 September 2021 | 16:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Antisipasi Imbas Gagal Bayar Evergrande ke Indonesia

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dokumen Pajak Bocor, Trump Gugat Ponakannya Sendiri dan The Times

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
SIPRUS

Otoritas Perpanjang Jatuh Tempo Pelaporan Pajak Lintas Yurisdiksi