Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

1,5 Tahun Berlaku, Realisasi Setoran PPN PMSE Tembus Rp4 Triliun

A+
A-
5
A+
A-
5
1,5 Tahun Berlaku, Realisasi Setoran PPN PMSE Tembus Rp4 Triliun

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Sejak berlaku mulai Juli 2020, total PPN PMSE yang dipungut oleh platform digital dan disetorkan ke kas negara sudah mencapai Rp4,63 triliun.

Pada 2020, nilai PPN PMSE yang telah disetorkan ke kas negara mencapai Rp731,4 miliar. Pada 2021, nilai PPN PMSE yang disetorkan oleh platform atas produk digital dari luar daerah pabean sudah mencapai Rp3,9 triliun.

"Sampai dengan 31 Desember 2021, 74 PMSE telah memungut dan menyetor PPN PMSE dengan nilai Rp4.634,7 miliar," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor, Jumat (7/1/2022).

Baca Juga: Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Ke depan, DJP akan terus melakukan identifikasi atas pelaku usaha PMSE agar jumlah pemungut dan PPN PMSE yang dipungut terus meningkat.

Sebagaimana yang menjadi tujuan pemerintah, PPN PMSE merupakan program yang diupayakan dapat menciptakan level playing field antara pelaku usaha konvensional dan digital. Tanpa PPN PMSE, produk digital bisa masuk ke Indonesia tanpa ada pemungutan PPN.

Meski sudah kurang lebih 1,5 tahun berlaku, Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) Kementerian Keuangan masih menemukan beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pemungutan PPN PMSE.

Baca Juga: Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Komwasjak mencatat hingga saat ini masih belum tersedia data pembanding yang dapat digunakan untuk menguji kepatuhan pemungut PPN PMSE dalam melakukan pelaporan dan penyetoran PPN.

Laporan kuartalan yang dilaporkan oleh pemungut PPN PMSE kepada DJP juga berupa data gelondongan dan bukan data per transaksi. Akibatnya, data tersebut tak dapat digunakan sebagai pembanding terhadap pengkreditan pajak masukan.

Dari sisi regulasi dan prosedur, Komwasjak mencatat saat ini belum ada mekanisme kontrol terhadap kebenaran jumlah PPN yang disetorkan. Mekanisme penyelesaian sengketa, penagihan, dan pengenaan sanksi juga masih belum tersedia. (sap)

Baca Juga: Penyerahan BKP ke Cabang Perusahaan, Bagaimana Aturan Faktur Pajaknya?

Topik : PPN, PMSE, pajak digital, pajak online, platform digital, startup, PPN PMSE

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

berita pilihan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

Sabtu, 28 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Incar WP Pakai Data Rekening dan Poin Ketentuan Baru Faktur Pajak

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:30 WIB
PORTUGAL

IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Cerita Gisel Dapat Surat Cinta dari Ditjen Pajak dan Rencana Ikut PPS

Sabtu, 28 Mei 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN BEA CUKAI

Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian