Fokus
Data & Alat
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Komunitas
Sabtu, 15 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 17:30 WIB
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Senin, 10 Mei 2021 | 10:18 WIB
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Reportase
Perpajakan.id

11 Asosiasi Pengusaha Minta Threshold Omzet PPh Final Dinaikkan

A+
A-
8
A+
A-
8
11 Asosiasi Pengusaha Minta Threshold Omzet PPh Final Dinaikkan

Ilustrasi. Pekerja menata berbagai hasil produksi kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) rumah tangga dan Industri Kecil Menengah (IKM) yang dipasarkan pada bazar UMK-IKM dan pasar murah Asia Mart Center di Banda Aceh, Aceh, Selasa (19/1/2021). ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/wsj

JAKARTA, DDTCNews – Asosiasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) meminta ambang batas atau threshold omzet tahunan untuk pengenaan PPh Final UMKM ditingkatkan, bukan diturunkan sebagaimana tertuang dalam rencana peraturan pemerintah (RPP).

Permintaan tersebut datang dari sejumlah asosiasi seperti Asosiasi Usaha Kecil Menengah Indonesia (Akumindo), Jaringan Usaha Independen Indonesia (Jusindo), Himpunan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Hipmikindo), dan 8 asosiasi lainnya.

Menurut asosiasi, ambang batas baru yang tertuang dalam RPP bertolak belakang dengan tujuan UU Cipta Kerja yaitu memberikan kemudahan bagi usaha mikro dan kecil. Untuk itu, ambang batas ada baiknya dinaikkan dari saat ini senilai Rp4,8 miliar.

Baca Juga: Masih Kompleks, Proposal OECD Soal Pajak Digital Diminta Direvisi

"Besaran ini sudah tidak relevan lagi karena sudah bertahun-tahun belum dilakukan penyesuaian. Yang sangat memprihatinkan malah dalam draf RPP besaran peredaran tahunan ini diturunkan menjadi Rp2 miliar," tulis Akumindo dalam keterangan resmi, Kamis (21/1/2021).

Akumindo bersama 10 asosiasi lainnya pun menyarankan pemerintah untuk meningkatkan threshold omzet tahunan pengenaan PPh Final UMKM menjadi hingga Rp7,5 miliar sejalan dengan tingkat inflasi, suku bunga, dan perkembangan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir.

Lebih lanjut, 11 asosiasi juga meminta pemerintah untuk menghapus ketentuan batasan jangka waktu 3-7 tahun. Pengusaha menilai sepanjang suatu usaha masih dikategorikan sebagai UMK, skema PPh Final seharusnya dapat dimanfaatkan oleh usaha tersebut.

Baca Juga: Biaya Pengembangan Digital Bisa Jadi Pengurang Pajak Penghasilan

Seperti diketahui, RPP tentang Pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Bagi Koperasi dan UMKM menyatakan UMK tertentu bisa mendapatkan insentif pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada bidang PPh.

Terdapat empat kriteria yang harus dipenuhi pelaku UMK untuk dapat dikategorikan sebagai UMK tertentu dan berhak mendapatkan fasilitas PPh sebagaimana diatur dalam pada Pasal 105 ayat (2) RPP tersebut.

Pertama, UMK baru mulai berproduksi atau beroperasi. Kedua, UMK harus memiliki omzet paling besar senilai Rp2 miliar per tahun. Ketiga, UMK harus berusaha pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, transportasi, perhotelan, atau rumah makan. Keempat, UMK harus mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. (rig)

Baca Juga: Pengecualian PPN dan Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Jadi Terpopuler

Topik : peredaran bruto, pph final, umkm, threshold, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 11 Mei 2021 | 09:51 WIB
JERMAN
Selasa, 11 Mei 2021 | 08:48 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA
berita pilihan
Senin, 17 Mei 2021 | 10:58 WIB
PELAYANAN PAJAK
Senin, 17 Mei 2021 | 10:50 WIB
AFRIKA SELATAN
Senin, 17 Mei 2021 | 08:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Minggu, 16 Mei 2021 | 15:01 WIB
THAILAND
Minggu, 16 Mei 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SRAGEN
Minggu, 16 Mei 2021 | 13:01 WIB
PAJAK KENDARAAN
Minggu, 16 Mei 2021 | 12:01 WIB
PENINDAKAN HUKUM
Minggu, 16 Mei 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK DAERAH