Review
Jum'at, 05 Maret 2021 | 08:55 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 15:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 02 Maret 2021 | 09:40 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 03 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 3 MARET - 9 MARET 2021
Senin, 01 Maret 2021 | 10:15 WIB
KMK 13/2021
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Reportase
Perpajakan.id

11 Asosiasi Pengusaha Minta Threshold Omzet PPh Final Dinaikkan

A+
A-
7
A+
A-
7
11 Asosiasi Pengusaha Minta Threshold Omzet PPh Final Dinaikkan

Ilustrasi. Pekerja menata berbagai hasil produksi kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) rumah tangga dan Industri Kecil Menengah (IKM) yang dipasarkan pada bazar UMK-IKM dan pasar murah Asia Mart Center di Banda Aceh, Aceh, Selasa (19/1/2021). ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/wsj

JAKARTA, DDTCNews – Asosiasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) meminta ambang batas atau threshold omzet tahunan untuk pengenaan PPh Final UMKM ditingkatkan, bukan diturunkan sebagaimana tertuang dalam rencana peraturan pemerintah (RPP).

Permintaan tersebut datang dari sejumlah asosiasi seperti Asosiasi Usaha Kecil Menengah Indonesia (Akumindo), Jaringan Usaha Independen Indonesia (Jusindo), Himpunan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Hipmikindo), dan 8 asosiasi lainnya.

Menurut asosiasi, ambang batas baru yang tertuang dalam RPP bertolak belakang dengan tujuan UU Cipta Kerja yaitu memberikan kemudahan bagi usaha mikro dan kecil. Untuk itu, ambang batas ada baiknya dinaikkan dari saat ini senilai Rp4,8 miliar.

Baca Juga: Beri Insentif PPnBM, Ini Pesan Menperin untuk Industri Otomotif

"Besaran ini sudah tidak relevan lagi karena sudah bertahun-tahun belum dilakukan penyesuaian. Yang sangat memprihatinkan malah dalam draf RPP besaran peredaran tahunan ini diturunkan menjadi Rp2 miliar," tulis Akumindo dalam keterangan resmi, Kamis (21/1/2021).

Akumindo bersama 10 asosiasi lainnya pun menyarankan pemerintah untuk meningkatkan threshold omzet tahunan pengenaan PPh Final UMKM menjadi hingga Rp7,5 miliar sejalan dengan tingkat inflasi, suku bunga, dan perkembangan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir.

Lebih lanjut, 11 asosiasi juga meminta pemerintah untuk menghapus ketentuan batasan jangka waktu 3-7 tahun. Pengusaha menilai sepanjang suatu usaha masih dikategorikan sebagai UMK, skema PPh Final seharusnya dapat dimanfaatkan oleh usaha tersebut.

Baca Juga: Ada Usulan Pajak Kekayaan, Yellen: Sangat Rumit untuk Diterapkan

Seperti diketahui, RPP tentang Pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Bagi Koperasi dan UMKM menyatakan UMK tertentu bisa mendapatkan insentif pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada bidang PPh.

Terdapat empat kriteria yang harus dipenuhi pelaku UMK untuk dapat dikategorikan sebagai UMK tertentu dan berhak mendapatkan fasilitas PPh sebagaimana diatur dalam pada Pasal 105 ayat (2) RPP tersebut.

Pertama, UMK baru mulai berproduksi atau beroperasi. Kedua, UMK harus memiliki omzet paling besar senilai Rp2 miliar per tahun. Ketiga, UMK harus berusaha pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, transportasi, perhotelan, atau rumah makan. Keempat, UMK harus mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. (rig)

Baca Juga: Pengusaha Minta Kenaikan Tarif Cukai Minol Disetop Sementara

Topik : peredaran bruto, pph final, umkm, threshold, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 04 Maret 2021 | 09:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 04 Maret 2021 | 09:30 WIB
INDIA
Rabu, 03 Maret 2021 | 17:45 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Jum'at, 05 Maret 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 05 Maret 2021 | 17:08 WIB
INSENTIF PAJAK
Jum'at, 05 Maret 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 05 Maret 2021 | 16:20 WIB
PER-03/PJ/2021
Jum'at, 05 Maret 2021 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 05 Maret 2021 | 15:30 WIB
AUSTRALIA
Jum'at, 05 Maret 2021 | 15:15 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 05 Maret 2021 | 14:00 WIB
KABUPATEN ASAHAN
Jum'at, 05 Maret 2021 | 13:45 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 05 Maret 2021 | 13:03 WIB
PER-03/PJ/2021