Fokus
Literasi
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:00 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SUMATRA BARAT
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 11:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Minggu, 28 Juni 2020 | 15:12 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Yurisdiksi Ini Bergabung, Total Anggota Jadi 118

A+
A-
4
A+
A-
4
Yurisdiksi Ini Bergabung, Total Anggota Jadi 118

Tampilan postingan @OECDTax di Twitter. (DDTCNews)  

JAKARTA, DDTCNews – Pada akhir September 2018, Aruba bergabung sebagai yurisdiksi ke-118 dalam Kerangka Inklusif Base Erosion and Profit Shifting (Inclusive Framework on BEPS).

Hal ini diungkapkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui akun Twitter @OECDTax. Aruba merupakan pulau dan negara konstituen di Karibia Selatan yang terletak di lepas pantai Venezuela.

Dalam postingan tersebut, OECD mengatakan anggota Inclusive Framework on BEPS mendapat kesempatan untuk bekerja bersama dengan negara OECD dan G20 lain.

Baca Juga: OECD: 84 Juta Rekening Luar Negeri Sudah Terpantau Otoritas Pajak

“Dalam mengimplementasikan paket BEPS secara konsisten dan mengembangkan lebih jauh standar untuk mengatasi isu-isu BEPS,” tulis OECD, seperti dikutip pada Minggu (30/9/2018).

BEPS mengacu pada strategi perencanaan pajak yang mengeksploitasi kesenjangan dan ketidakcocokan dalam aturan pajak. Langkah ini ditempuh untuk menggeser laba secara artifisial ke lokasi dengan tarif pajak lebih rendah, bahkan tidak ada pengenaan pajak.

Meskipun beberapa skema yang digunakan adalah ilegal, tapi sebagian besar tidak. Keadilan dan integritas sistem pajak akan rusak. Ini dikarenakan bisnis yang beroperasi lintas batas dapat memakai BEPS untuk mendapatkan keunggulan kompetitif atas perusahaan yang beroperasi di tingkat domestik.

Baca Juga: Bikin Panduan Negosiasi P3B, PCT Minta Masukan dari Stakeholder

“Selain itu, ketika pembayar pajak melihat perusahaan multinasional secara legal menghindari pajak penghasilan, itu merongrong kepatuhan sukarela oleh semua pembayar pajak,” tulis pihak OECD dalam laman resminya.

BEPS sangat penting bagi negara-negara berkembang karena mereka sangat bergantung pada pajak penghasilan badan, terutama dari perusahaan multinasional. Keterlibatan negara berkembang dalam agenda pajak internasional penting untuk memastikan bahwa mereka menerima dukungan untuk mengatasi kebutuhan khusus.

Dari 118 negara atau yurisdiksi, Indonesia menjadi salah satu anggota dalam Inclusive Framework on BEPS. Daftar anggota bisa dilihat di laman http://www.oecd.org/tax/beps/beps-about.htm#membership. (kaw)

Baca Juga: OECD: Tren Pertukaran Informasi Perpajakan di Afrika Melesat
Topik : Inclusive Framework on BEPS, OECD, yurisdiksi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 21 Mei 2020 | 08:08 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 19 Mei 2020 | 14:13 WIB
REFORMASI PAJAK
Kamis, 14 Mei 2020 | 10:05 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 13 Mei 2020 | 16:39 WIB
TAX EXPENDITURE (1)
berita pilihan
Jum'at, 03 Juli 2020 | 19:03 WIB
SE-014/PP/2020
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:33 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:32 WIB
KENORMALAN BARU
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:48 WIB
PER-12/PJ/2020
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:47 WIB
INSENTIF PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:15 WIB
LAYANAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:00 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SUMATRA BARAT
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:59 WIB
KABUPATEN TABALONG
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:40 WIB
KAMUS PAJAK