Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Yayasan Sosial Milik Lionel Messi Lolos Dari Kasus Penipuan Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Yayasan Sosial Milik Lionel Messi Lolos Dari Kasus Penipuan Pajak

Ilustrasi. Lionel Messi dari Argentina mengenakan jersey peringatan Diego Maradona saat World Cup pada South American Qualifiers Argentina melawan Chile di Estadio Unico, Santiago del Estero, Argentina, Kamis (3/6/2021). ANTARA FOTO/POOL via REUTERS/Juan Mabromata/FOC/sa.

MADRID, DDTCNews – Yayasan milik pesepakbola Lionel Messi, Leo Messi Foundation lolos dari kasus dugaan penipuan pajak dan pencucian uang.

Pengadilan Tinggi Madrid memutuskan menolak gugatan hukum yang diajukan terhadap Leo Messi Foundation. Putusan tersebut menyangkut dugaan Messi menggunakan yayasan nirlaba miliknya sebagai alat melakukan penghindaran pajak dan pencucian uang.

"Memutuskan tidak terbukti adanya tindak pidana dari pihak terdakwa," bunyi putusan pengadilan, dikutip pada Jumat (23/7/2021).

Baca Juga: Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Kasus dugaan penghindaran pajak dan pencucian uang bintang asal Argentina melalui yayasan nirlaba sudah bergulir selama dua tahun. Messi dituding menggunakan yayasan sebagai alat mengalihkan penghasilan yang diterima agar tidak dikenakan pajak.

Tudingan hukum tersebut diajukan oleh mantan pegawai Leo Messi Foundation Federico Rettori. Pengadilan menyebutkan bukti yang diserahkan oleh Rettori tidak dapat diandalkan sebagai alat pembuktian dalam proses persidangan.

"Penggunaan rekening bank yang menyembunyikan data pemilik manfaat sebenarnya atau beneficial owner belum terbukti dan konsep dakwaan yang digunakan tidak sesuai kenyataan," sebut dokumen putusan Pengadilan Tinggi Madrid.

Baca Juga: Sumbang Emisi, Diskon Pajak Bagi Kapal Penangkap Ikan Perlu Dihapus

Putusan menyatakan laporan Rettori tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap proses bisnis yang dijalankan Leo Messi Foundation. Adapun Rettori merupakan pimpinan sebuah yayasan yang mendapatkan kucuran dana senilai €150.000 atau Rp2,5 miliar pada 2014 dan 2015.

Dana dari Leo Messi Foundation tersebut digunakan untuk menjalankan proyek kemanusian di Sierra Lione. Program yang dijalankan di antaranya seperti untuk menekan angka kematian bayi di negara benua Afrika tersebut.

"Pada kenyataannya, pelapor tidak memiliki hubungan kerja apapun dengan organisasi milik bintang Barcelona dan keluarganya," imbuh putusan pengadilan dikutip dari marketresearchtelecast.com. (rig)

Baca Juga: Genjot Konsumsi, Vietnam Bakal Obral Diskon PPN Hingga Akhir Tahun

Topik : spanyol, lionel messi, bintang sepakbola, penipuan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:00 WIB
ESTONIA

Belajar dari Estonia, Negara yang Warganya Balapan Lapor Pajak

Rabu, 22 September 2021 | 14:30 WIB
FILIPINA

Pemerintah Matangkan Pemajakan Orang Kaya Ala Duterte

Rabu, 22 September 2021 | 14:00 WIB
FILIPINA

Pacu Industri Galangan Kapal, Insentif Pajak Baru Disiapkan

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

Sabtu, 25 September 2021 | 15:17 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Tren Reformasi Pajak Di Tengah Pemulihan Ekonomi, Ini 5 Sasarannya