Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

WP Punya Opsi Pembetulan SPT Jika Tak Mau Ikut PPS, Begini Kata DJP

A+
A-
80
A+
A-
80
WP Punya Opsi Pembetulan SPT Jika Tak Mau Ikut PPS, Begini Kata DJP

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menegaskan bahwa program pengungkapkan sukarela (PPS) yang berlangsung sampai dengan 30 Juni 2022 bersifat sukarela dan tidak wajib. Kendati begitu, memang ada sejumlah keuntungan yang bisa diperoleh peserta PPS.

Mengacu pada PMK 196/2021, tidak ada kriteria khusus yang mengharuskan wajib pajak mengikuti PPS. Wajib pajak, imbuh DJP, juga memiliki opsi untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) apabila tidak berkenan mengungkapkan hartanya lewat PPS.

"Wajib Pajak dapat memilih untuk melakukan pembetulan SPT atau mengikuti PPS. Jika SPT belum dilakukan pemeriksaan dan tidak ingin ikut PPS, silakan melakukan pembetulan SPT," kata DJP lewat akun @kring_pajak, dikutip Senin (27/6/2022).

Baca Juga: Bagaimana Kewajiban PPN bagi PPMSE Aset Kripto?

Namun, ada catatan yang perlu diingat. Wajib pajak juga harus membayar sanksi administrasi berupa bunga apabila pembetulan SPT yang dilakukan mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.

Di sisi lain, wajib pajak yang mengikuti PPS bisa menerima manfaat sesuai dengan jenis kebijakan PPS yang diikuti. Untuk kebijakan 2, terhadap peserta PPS tidak akan diterbitkan ketetapan pajak atas kewajiban perpajakan untuk tahun pajak 2016-2020, kecuali ditemukan harta yang kurang diungkapkan.

Pernjelasan DJP di atas menjawab pertanyaan seorang netizen tentang untung-rugi mengikuti PPS. Seorang warganet melemparkan pertanyaan dengan mengajukan sebuah contoh kasus. Misalnya, ada seorang wajib pajak bernama Suro yang berprofesi PNS sejak 2016. Suro tercatat selalu melaporkan SPT Tahunannya.

Baca Juga: Sisa 3 Minggu Lagi! Tax Amnesty untuk PKB dan BBNKB di Provinsi Ini

"Pada 2018, [Suro] beli mobil tetapi lupa memasukkan harta tersebut ke SPT. Apakah PPS wajib ikut PPS?" tanya netizen tersebut.

Menambahkan atas respons kepada wajib pajak di atas, DJP juga mengatakan kalau peserta PPS pun akan dikenai pembayaran pajak atas harta yang belum diungkapkan. Kendati begitu, ada kompensasi positif yang ditanggung yakni tidak diterbitkannya ketetapan pajak atas kewajiban perpajakan tahun 2016—2020.

"Kakak masih memiliki opsi pembetulan SPT jika dirasa keberatan untuk ikut PPS," cuit DJP.

Baca Juga: Setor PPh Final UMKM Tak Perlu Lapor SPT Masa, Tapi Wajib SPT Tahunan

Sebagai informasi kembali, terdapat 2 skema kebijakan pada PPS yang berlaku hingga 30 Juni 2022. Skema kebijakan I untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan.

Sementara itu, skema kebijakan II PPS dapat diikuti wajib pajak orang pribadi yang ingin mengungkap harta perolehan 2016—2020, masih dimiliki pada 31 Desember 2020, dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak 2020. (sap)

Baca Juga: Cek Dulu! Ini Daftar 25 Broker Aset Kripto yang Terdaftar Bappepti
Topik : UU HPP, program pengungkapan sukarela, PPS, PAS Final, PPh final, PMK 196/2021, tax amnesty

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 31 Juli 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet UMKM Lampaui Rp4,8 M, PPh Final Berlaku Sampai Akhir Tahun Pajak

Minggu, 31 Juli 2022 | 09:00 WIB
KPP PRATAMA CILEGON

Tunggakan Rp2,5 Miliar Tak Dilunasi, 2 Mobil Milik Wajib Pajak Disita

Sabtu, 30 Juli 2022 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Validasi Tapi Tak Bisa Login DJP Online Pakai NIK, Coba Cara Ini

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini