Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

WP Bandel, Stiker 'Belum Bayar Pajak' Ditempel

A+
A-
4
A+
A-
4

Penempelan stiker oleh petugas BPPKAD Kabupaten Cilacap. (DDTCNews - Satelitpost)

CILACAP, DDTCNews – Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap menindaklanjuti proses penagihan pajak yang tidak mendapat itikad baik dengan memberi sanksi moral kepada 60 wajib pajak.

Kabid Penagihan, Penggalian dan Pengendalian BPPKAD Kabupaten Cilacap Sugeng Sutrisno mengatakan petugas memberikan sanksi moral kepada wajib pajak (WP) berupa pemasangan stiker yang cukup besar bertuliskan ‘Belum Bayar Pajak’.

“Pemasangan stiker ini bertujuan untuk memberi sanksi moral kepada wajib pajak terkait, sekaligus membuat orang umum mengetahui adanya sanksi tersebut. Saya harap hal ini memberi efek jera bagi para penunggak pajak,” ujarnya, seperti dikutip pada Jumat (14/9/2018).

Baca Juga: Wah, Pemerintah Bakal Lakukan Rasionalisasi Pajak Daerah

Sebelum petugas memasang stiker, tim BPPKAD pun telah melakukan beberapa upaya seperti penagihan pajak hingga jatuh tempo. Tim juga telah memberi surat teguran kepada WP yang tetap bandel tidak memenuhi kewajibannya.

Setelah surat teguran diterima, WP masih memiliki waktu selama 7 hari untuk melunasi tunggakan pajak daerahnya. Namun, jika tetap bersikeras tidak melunasi, petugas berhak memasang stiker tersebut.

BPPKAD Kabupaten Cilacap mencatat stiker ‘Belum Bayar Pajak’ paling banyak ditempel untuk WP sektor pajak restoran, pajak hiburan, pajak air tanah dan pajak reklame. Secara keseluruhan nilai pajak yang tertunggak itu melebihi Rp500 juta.

Baca Juga: Melihat Profil Pajak di Sentra Kepulauan Borneo

Menurutnya, pemasangan stiker tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati 52/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Teguran dan Surat Peringatan Pajak Daerah. Pemkab pun membentuk tim tindak lanjut kasus ini melalui Keputusan Bupati 973/2018.

“Kami tidak asal-asalan memasang stiker karena sudah ada payung hukumnya. Kami tidak gegabah dalam melakukan tindakan,” tegas Sugeng melansir Satelit Post. (kaw)

Baca Juga: Hanya 1 dari Ratusan Pengusaha Walet yang Patuh Bayar Pajak

“Pemasangan stiker ini bertujuan untuk memberi sanksi moral kepada wajib pajak terkait, sekaligus membuat orang umum mengetahui adanya sanksi tersebut. Saya harap hal ini memberi efek jera bagi para penunggak pajak,” ujarnya, seperti dikutip pada Jumat (14/9/2018).

Baca Juga: Wah, Pemerintah Bakal Lakukan Rasionalisasi Pajak Daerah

Sebelum petugas memasang stiker, tim BPPKAD pun telah melakukan beberapa upaya seperti penagihan pajak hingga jatuh tempo. Tim juga telah memberi surat teguran kepada WP yang tetap bandel tidak memenuhi kewajibannya.

Setelah surat teguran diterima, WP masih memiliki waktu selama 7 hari untuk melunasi tunggakan pajak daerahnya. Namun, jika tetap bersikeras tidak melunasi, petugas berhak memasang stiker tersebut.

BPPKAD Kabupaten Cilacap mencatat stiker ‘Belum Bayar Pajak’ paling banyak ditempel untuk WP sektor pajak restoran, pajak hiburan, pajak air tanah dan pajak reklame. Secara keseluruhan nilai pajak yang tertunggak itu melebihi Rp500 juta.

Baca Juga: Melihat Profil Pajak di Sentra Kepulauan Borneo

Menurutnya, pemasangan stiker tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati 52/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Teguran dan Surat Peringatan Pajak Daerah. Pemkab pun membentuk tim tindak lanjut kasus ini melalui Keputusan Bupati 973/2018.

“Kami tidak asal-asalan memasang stiker karena sudah ada payung hukumnya. Kami tidak gegabah dalam melakukan tindakan,” tegas Sugeng melansir Satelit Post. (kaw)

Baca Juga: Hanya 1 dari Ratusan Pengusaha Walet yang Patuh Bayar Pajak
Topik : Cilacap, pajak daerah, restoran
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 01 Juli 2016 | 14:42 WIB
YOGYAKARTA
Senin, 27 Agustus 2018 | 09:57 WIB
KABUPATEN BUTON
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:40 WIB
KABUPATEN WAY KANAN
Kamis, 21 November 2019 | 11:56 WIB
KABUPATEN MURUNG RAYA
berita pilihan
Senin, 24 Oktober 2016 | 09:59 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 27 April 2018 | 14:40 WIB
TANGERANG SELATAN
Kamis, 25 April 2019 | 15:30 WIB
SUMATRA UTARA
Rabu, 07 September 2016 | 21:01 WIB
SUMATERA UTARA