Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

World Bank Kembali Sarankan 3 Kebijakan Perpajakan, Apa Saja?

A+
A-
3
A+
A-
3
World Bank Kembali Sarankan 3 Kebijakan Perpajakan, Apa Saja?

Ilustrasi. Headquarters World Bank. (foto: blogs.worldbank.org)

JAKARTA, DDTCNews – World Bank kembali mengusulkan perubahan kebijakan perpajakan untuk menyokong belanja penanganan krisis dan menjaga ruang fiskal dalam jangka menengah.

World Bank merekomendasikan peningkatan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi yang berpenghasilan tinggi, peningkatan tarif cukai dan penambahan barang kena cukai (BKC), serta penghapusan skema-skema perpajakan khusus seperti PPh final pada sektor properti.

“Kebijakan perpajakan yang responsif sangat diperlukan untuk mendanai program penanganan krisis dan pemulihan, menjaga posisi utang pemerintah, dan memperluas ruang fiskal," tulis World Bank dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Desember yang dirilis hari ini, Kamis (17/12/2020).

Baca Juga: Sederet Pengertian Dividen yang Menjadi Objek Pajak Penghasilan

Pada Juli 2020, World Bank melalui laporan Indonesia Economic Prospects edisi sebelumnya sudah pernah mengusulkan agar tarif penghasilan kena pajak pada lapisan tertinggi, sebesar 30%, dikenakan terhadap tingkat penghasilan yang lebih rendah.

Saat ini, tarif PPh sebesar 30% dikenakan atas lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp500 juta. Batasan penghasilan Rp500 juta perlu diturunkan agar makin banyak wajib pajak yang menanggung beban tarif PPh sebesar 30%.

Pada saat yang bersamaan, pemerintah perlu menetapkan lapisan penghasilan kena pajak baru di atas empat lapisan penghasilan kena pajak yang saat ini berlaku. Tarif yang dikenakan atas lapisan penghasilan kena pajak tertinggi ini diusulkan sebesar 35%.

Baca Juga: Harga Komoditas Masih Tinggi, Tambahan Penerimaan Bisa Tembus Rp279 T

World Bank juga meminta Indonesia untuk menaikkan tarif cukai atas produk-produk yang berdampak buruk terhadap kesehatan seperti rokok serta mulai mengenakan cukai atas beberapa barang seperti minuman berpemanis, bahan bakar fosil, dan plastik sekali pakai.

Menurut World Bank, dana yang terkumpul dari cukai dapat dimanfaatkan untuk mendukung program-program kesehatan, pembangunan infrastruktur, sektor perikanan, dan sektor pariwisata.

Selanjutnya, dengan turunnya tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% pada tahun ini dan 2021 serta menjadi 20% pada 2022, Indonesia perlu menghapuskan skema PPh final yang berlaku pada sektor properti.

Baca Juga: Negara Raup Rp185 Triliun, 66 Persennya Berasal dari Cukai Rokok

World Bank mengungkapkan tingkat kepatuhan sektor properti masih rendah. Hal ini tidak terlepas dari skema PPh final yang berlaku pada sektor tersebut. Selain revisi kebijakan, World Bank juga mendorong Indonesia untuk mulai meningkatkan kepatuhan pajak.

"Kebijakan-kebijakan reformasi pajak perlu didukung dengan reformasi administrasi untuk menindaklanjuti kepatuhan pajak yang rendah," tulis World Bank.

Dari sisi administrasi, World Bank meminta Indonesia untuk terus meningkatkan kapasitas dan efisiensi administrasi pajak. Upaya ini bisa dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital dan peningkatan kualitas SDM serta simplifikasi proses bisnis. (kaw)

Baca Juga: Peraturan Baru, Batasan Harga CPO yang Bebas Bea Keluar Diturunkan

Topik : World Bank, kebijakan pajak, pajak penghasilan, PPh, PPh final, cukai

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Daffa Abyan

Kamis, 17 Desember 2020 | 18:12 WIB
ketiga saran kebijakan pajak ini sebenarnya masih sangat mungkin dilakukan di Indonesia karena masih tinggi potensi-potensi penerimaan pajak yang masih dapat digali dengan benchmark ke negara lain yang kemudian dilakukan penyesuaian
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Uang Duka dan Karangan Bunga Bukan Objek Pajak? Simak Penjelasan DJP

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Booming Komoditas, Pengusaha yang Untung Besar Pajaknya Lebih Tinggi

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Hibah kepada Badan Sosial yang Dikecualikan dari Objek Pajak

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 10:00 WIB
KINERJA FISKAL

Insentif Fiskal Dipangkas, Realisasi PDRI Membaik pada Semester I/2022

berita pilihan

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 19:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KP2KP PINRANG

Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:09 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Peta PBB Bisa Diakses di Aplikasi 'Jakarta Satu', Ada ID Objek Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:00 WIB
APBN 2022

APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:23 WIB
KP2KP PANGKAJENE

Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PAJAK DAERAH

BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:45 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat