Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

World Bank Kembali Sarankan 3 Kebijakan Perpajakan, Apa Saja?

A+
A-
3
A+
A-
3
World Bank Kembali Sarankan 3 Kebijakan Perpajakan, Apa Saja?

Ilustrasi. Headquarters World Bank. (foto: blogs.worldbank.org)

JAKARTA, DDTCNews – World Bank kembali mengusulkan perubahan kebijakan perpajakan untuk menyokong belanja penanganan krisis dan menjaga ruang fiskal dalam jangka menengah.

World Bank merekomendasikan peningkatan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi yang berpenghasilan tinggi, peningkatan tarif cukai dan penambahan barang kena cukai (BKC), serta penghapusan skema-skema perpajakan khusus seperti PPh final pada sektor properti.

“Kebijakan perpajakan yang responsif sangat diperlukan untuk mendanai program penanganan krisis dan pemulihan, menjaga posisi utang pemerintah, dan memperluas ruang fiskal," tulis World Bank dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Desember yang dirilis hari ini, Kamis (17/12/2020).

Baca Juga: Omzet Menurun, Pengusaha Pub Minta Keringanan Cukai

Pada Juli 2020, World Bank melalui laporan Indonesia Economic Prospects edisi sebelumnya sudah pernah mengusulkan agar tarif penghasilan kena pajak pada lapisan tertinggi, sebesar 30%, dikenakan terhadap tingkat penghasilan yang lebih rendah.

Saat ini, tarif PPh sebesar 30% dikenakan atas lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp500 juta. Batasan penghasilan Rp500 juta perlu diturunkan agar makin banyak wajib pajak yang menanggung beban tarif PPh sebesar 30%.

Pada saat yang bersamaan, pemerintah perlu menetapkan lapisan penghasilan kena pajak baru di atas empat lapisan penghasilan kena pajak yang saat ini berlaku. Tarif yang dikenakan atas lapisan penghasilan kena pajak tertinggi ini diusulkan sebesar 35%.

Baca Juga: Tarif Cukai Naik, Produksi Hasil Tembakau 2021 Masih Tumbuh 3,97%

World Bank juga meminta Indonesia untuk menaikkan tarif cukai atas produk-produk yang berdampak buruk terhadap kesehatan seperti rokok serta mulai mengenakan cukai atas beberapa barang seperti minuman berpemanis, bahan bakar fosil, dan plastik sekali pakai.

Menurut World Bank, dana yang terkumpul dari cukai dapat dimanfaatkan untuk mendukung program-program kesehatan, pembangunan infrastruktur, sektor perikanan, dan sektor pariwisata.

Selanjutnya, dengan turunnya tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% pada tahun ini dan 2021 serta menjadi 20% pada 2022, Indonesia perlu menghapuskan skema PPh final yang berlaku pada sektor properti.

Baca Juga: Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

World Bank mengungkapkan tingkat kepatuhan sektor properti masih rendah. Hal ini tidak terlepas dari skema PPh final yang berlaku pada sektor tersebut. Selain revisi kebijakan, World Bank juga mendorong Indonesia untuk mulai meningkatkan kepatuhan pajak.

"Kebijakan-kebijakan reformasi pajak perlu didukung dengan reformasi administrasi untuk menindaklanjuti kepatuhan pajak yang rendah," tulis World Bank.

Dari sisi administrasi, World Bank meminta Indonesia untuk terus meningkatkan kapasitas dan efisiensi administrasi pajak. Upaya ini bisa dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital dan peningkatan kualitas SDM serta simplifikasi proses bisnis. (kaw)

Baca Juga: Lawan Diabetes, Cukai Minuman Berpemanis Jadi Jurus Pemerintah

Topik : World Bank, kebijakan pajak, pajak penghasilan, PPh, PPh final, cukai

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Kamis, 17 Desember 2020 | 18:12 WIB
ketiga saran kebijakan pajak ini sebenarnya masih sangat mungkin dilakukan di Indonesia karena masih tinggi potensi-potensi penerimaan pajak yang masih dapat digali dengan benchmark ke negara lain yang kemudian dilakukan penyesuaian
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 12 Januari 2022 | 13:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Insentif Pajak Penanganan Covid-19 yang Tak Dilanjutkan Tahun Ini

Rabu, 12 Januari 2022 | 12:30 WIB
PEREKONOMIAN DUNIA

World Bank Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2022 Jadi 4,1%

Selasa, 11 Januari 2022 | 17:11 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

WP Non-Peserta Tax Amnesty Baru Bisa Ikut PAS Final Mulai Juli 2022

Selasa, 11 Januari 2022 | 17:03 WIB
PER-24/PJ/2021

SPT Masa PPh Unifikasi Paling Sedikit Memuat Hal Ini

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

Senin, 17 Januari 2022 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Enam Kondisi Bukti Pot/Put Unifikasi Tetap Perlu Dibuat

Senin, 17 Januari 2022 | 13:57 WIB
PMK 186/2021

Terbit PMK Baru Soal Pengawasan Akuntan Publik, Ini yang Diatur

Senin, 17 Januari 2022 | 13:51 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Turun, Utang Luar Negeri Indonesia Rp5.965 Triliun Per November 2021